DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 43 Tahun 2022

Nomor: 43
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pengembangan karir dan pengisian jabatan sebagai bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku perlu dilaksanakan manajemen talenta; c. d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku perlu diatur dengan Peraturan Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 6477);

e.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8.Talenta adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi.
9.Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara disingkat Manajemen Talenta ASN adalah Manajemen Talenta ASN Nasional dan Manajemen Talenta ASN Instansi.
10.Suksesor (successor) adalah talenta yang dicalonkan menjadi pengganti Pejabat yang menduduki Jabatan Target saat ini dan disiapkan untuk mendudukinya pada saat jabatan tersebut lowong dan/atau sesuai kebutuhan.
11.Jabatan Kritikal adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang diperlukan dalam mencapai visi dan misi organisasi.
12.Jabatan Target adalah Jabatan Kritikal maupun non kritikal yang sedang dan/atau akan lowong yang akan diisi oleh Suksesor.
13.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
14.Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan berupa perilaku dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap Pegawai agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.
15.Profil Talenta adalah formulir yang berisi data antara lain mengenai pangkat/golongan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, riwayat diklat, riwayat hukuman disiplin, riwayat prestasi/penghargaan, dan catatan kepegawaian lainnya.
16.Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier Pegawai Pegawai Negeri Sipil yang meliputi akuisisi, pengembangan, retensi dan penempatan Talenta yang diprioritaskan untuk menduduki Jabatan Target berdasarkan tingkat kompetensi dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi.
17.Talent Pool adalah wadah pembinaan talenta dalam rangka pengembangan dan evaluasi yang disertai pemberian penghargaan bagi talenta yang bersangkutan.
18.Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan Suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan Target.
19.Assessment Center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang asesor.
20.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
21.Daerah adalah Provinsi Maluku
22.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
23.Gubernur adalah Gubernur Maluku
24.Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.
25.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku
26.Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Maluku
27.Tim Manajemen Talenta adalah Tim Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

(1)Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan manajemen talenta bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk melakukan pemetaan Pegawai Negeri Sipil dalam kebutuhan pengisian Pemetaan Talenta.
(2)Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
1. a.meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. b.menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pernimpin masa depan (future leaders) dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi (core business) dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi dan akselerasi pembangunan nasional;
3. c.mewujudkan Rencana Suksesi yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi pembangunan nasional;
4. d.memastikan tersedianya pasokan talenta untuk menyelaraskan Pegawai Negeri Sipil yang tepat dengan jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, misi dan visi organisasi; dan
5. e.menyeimbangkan antara pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dan kebutuhan instansi.

Pasal 3

(1)Manajemen Talenta dilaksanakan berdasarkan sistem merit dengan prinsip:
1. a.objektif;
2. b.terencana;
3. c.terbuka;
4. d.tepat waktu;
5. e.akuntabel;
6. f.bebas dari intervensi politik; dan
7. g.bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
(2)Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah proses dalam Manajemen Talenta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi.
(3)Terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Manajemen Talenta mempersiapkan Suksesor pada setiap Jabatan Target yang akan lowong dalam perencanaan dan persiapan secara sistematis dan terstruktur sesuai target.
(4)Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi Manajemen Talenta yang meliputi tahapan pelaksanaan, kriteria dan informasi penetapan talenta dapat diakses oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil.
(5)Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jabatan target dalam Manajemen Talenta yang lowong dapat segera diisi oleh Suksesor sehingga tidak terdapat jabatan lowong dalam waktu lama dan menjarnin persediaan talenta dalam pengisian Jabatan Target.
(6)Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Manajemen Talenta dilakukan sesuai standar/pedoman yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
(7)Bebas dari intervensi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Manajemen Talenta yang bebas dari pengaruh dan/atau tekanan politik.
(8)Bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Manajemen Talenta yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA

Pasal 4

(1)Gubernur sebagai PPK menyelenggaran Manajemen Talenta ASN.
(2)Penyelenggaraan Manajemen talenta asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.akuisisi talenta;
2. b.retensi talenta;
3. c.pengembangan talenta;
4. d.penempatan talenta; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi.
(3)Manajemen talenta ASN didukung Infrastruktur yang terdiri dari:
1. a.peta jabatan yang sedang/akan lowong dan jabatan kritikal;
2. b.profil talenta;
3. c.standar metode dan penilaian dalam metode assessment center dan uji kompetensi yang ditetapkan di daerah;
4. d.standar kompetensi jabatan;
5. e.standar penilaian kinerja riil;
6. f.pola karier;
7. g.tim manajemen talenta ASN;
8. h.program pengembangan talenta (ASN Corporate University/Sekolah Kader/Tugas Belajar);
9. i.panitia seleksi;
10. j.basis data sumber daya manusia;
11. k.sistem informasi manajemen talenta ASN; dan
12. l.anggaran.
(4)Tim Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 5

Akusisi talenta meliputi tahapan sebagai berikut:

a.identifikasi dan penetapan jabatan kritikal;
b.Analisis kebutuhan talenta;
c.penetapan strategi akuisisi;
d.identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta;
e.penetapan kelompok rencana suksesi; dan pencarian talenta melalui mekanisme mutasi/rotasi antar instansi dan rencana penempatan talenta melalui mekanisme penugasan atau penugasan khusus..

Pasal 6

(1)Identifikasi dan penetapan Jabatan Kritikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk penempatan Talenta ke dalam Jabatan Kritikal.
(2)Jabatan Kritikal merupakan jabatan inti dalam organisasi yang memenuhi karakteristik, terdiri atas:
1. a.strategis dan berkaitan langsung dengan strategi dan skala prioritas organisasi serta perkembangan lingkungan;
2. b.memerlukan kompetensi yang sesuai dengan visi misi organisasi;
3. c.membutuhkan kinerja yang tinggi;
4. d.memberi peluang pembelajaran yang tinggi;
5. e.mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan publik;dan
6. f.sesuai kebutuhan prioritas Daerah Daftar Jabatan Kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

(1)Analisis kebutuhan Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang terjabar dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi.
(2)Tim Manajemen Talenta melakukan analisis kebutuhan talenta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan jabatan kritikal yang ditetapkan dengan mengacu pada prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun strategi akuisisi talenta dengan menentukan seluruh/sebagian pilihan berdasarkan analisis kebutuhan talenta, sebagai berikut:
1. a.membangun talenta internal instansi;
2. b.merekrut talenta baru (Calon PNS dan/atau PPPK);
3. c.mutasi dan/atau promosi talenta antar instansi; dan
4. d.penugasan atau penugasan khusus talenta.
(2)Penyusunan strategi akuisisi talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

Kandidat talenta berasal dari ASN, baik internal maupun eksternal instansi, termasuk Calon PNS dan PPPK.

Pasal 10

(1)Terhadap kandidat talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta melalui:
1. a.pemeringkatan kinerja dalam kategori status kinerja yang terdiri dari: di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi; dan
2. b.penentuan tingkatan potensial dalam kategori tinggi, menengah, dan rendah melalui assessment center, uji kompetensi, rekam jejak jabatan, dan/atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan instansi atau nasional.
(2)Identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui metode pengujian, pengukuran, dan/atau pemeringkatan yang terdiri dari:
1. a.hasil Penilaian Kinerja selama melaksanakan tugas jabatan yang terdistribusi dalam unit dan/atau instansi;
2. b.assesment center untuk mengukur/menilai potensi talenta yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis dan strategis, kemampuan menyelesaikan permasalahan, kecerdasan emosional, kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri, serta motivasi dan komitmen talenta;
3. c.uji Kompetensi yang mencakup pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural, yang dilakukan oleh assessor secara objektif dalam rangka pemetaan talenta;
4. d.rekam jejak jabatan, antara lain aspek pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, pengalaman dalam jabatan, serta integritas dan moralitas; dan
5. e.pertimbangan lain yang terdiri dari kualifikasi pendidikan sesuai rumpun jabatan, preferensi karier, dan pengalaman kepemimpinan organisasi.

Pasal 11

(1)Pemetaan talenta dilakukan terhadap seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada tiap level jabatan, yakni jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana.
(2)Pemetaan talenta dilakukan oleh Tim Manajemen Talenta ASN melalui penghimpunan talenta yang menempati kotak ke-9 (sembilan).
(3)Ketentuan mengenai pemetaan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…