DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 44.a Tahun 2017

Nomor: 44.a
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, dasar pengenaan pajak, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 di Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor1 Tahun 2016 tentangPajak Daerah; 3
11.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
12.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017DI PROVINSI MALUKU

BAB II

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB berlaku secara mutatis mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

Pasal 3

Apabila pada saat pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdapat perbedaan antara nilai jual yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dengan nilai jual kendaraan bermotor, maka yang diberlakukan untuk penetapan besar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual 5 kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Segala ketentuan yang mengatur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapkan. Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku . Ditetapkan di Ambon pada tanggal 16 Juni 2017 GUBERNUR PROVINSI MALUKU, ttd SAID ASSAGAFF Diundangkan di Ambon pada tanggal 16 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, ttd HAMIN BIN THAHIR BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 NOMOR 44.a

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…