DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 45 Tahun 2022

Nomor: 45
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mutasi pegawai negeri sipil merupakan bagian dari pelaksanaan manejemen aparatur sipil negara sehingga perlu disusun pedoman mutasi Pegawai negeri sipil;
c.bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum terhadap mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, maka diperlukan pengaturan tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Kepegawaian.
8.Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi hrsat, antar-Instansi hrsat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
9.Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11.Kompetensi teknis adalah pengetahuan, ketrampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
12.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi.
13.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernurini mengatur mengenai Mutasi PNS.

BAB III

MUTASI PNS

Pasal 3

(1)Gubernur menyusun pedoman mutasi PNS Dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.mutasi PNS dari luar Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah; dan
2. b.mutasi dari Pemerintah daerah ke Kementerian/Lembaga/Provinsi/ Kabupaten/kota lain.

Pasal 4

(1)Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Mutasi PNS yaitu :
1. a.persyaratan administrasi meliputi:
  1. 1.berstatus sebagai PNS;
  2. 2.memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
  3. 3.surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
  4. 4.surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  5. 5.surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  6. 6.surat pernyataandari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
  7. 7.salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
  8. 8.salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  9. 9.surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
  10. 10.surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
  11. 11.salinan/fotocopy ijasah terakhir dan transkrip nilai;
  12. 12.daftar riwayat hidup;
  13. 13.foto berwarna ukuran 4x6, untuk laki-laki dengan latar belakang biru dan perempuan dengan latar belakang merah;
  14. 14.surat keterangam sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
  15. 15.Analisis jabatan dan analis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi yang ditandatangani oleh PPK instansi asal;
  16. 16.Surat pernyataan persetujuan mutasi dari suami/istri bermaterai;
  17. 17.Salinan/fotocopy keputusan penugasan/penempatan suami/istri yang ditetapkan pejabat berwenang pada instansi bersangkutan; dan
  18. 18.Dalam hal suami/istrise bagaimana dimaksud pada angka 13 merupakan PNS Pemerintah Provinsi, suami/istri dimaksud sudah melaksanakan tugas paling sedikit 3 (tiga) tahun di Pemerintah Provinsi.
2. b.persyaratan Teknis meliputi:
  1. 1.memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi;
  2. 2.t i d a k pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak dalam proses peradilan/penyidikan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
  3. 3.surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
  4. 4.surat pernyataan pejabat pembayar gaji tidak mempunyai tanggungan hutang dengan Lembaga keuangan/bank;
  5. 5.performa dan kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi;
  6. 6.surat pernyataan bermaterai bersedia dan sanggup ditempatkan/ ditugaskan di seluruh Perangkat Daerah di wilayah Maluku dan tidak menuntut jabatan struktural;dan
  7. 7.bersedia untuk tetap dibayarkan gaji dan tunjangan penghasilan daerah pada Instansi asal selama tahun berjalan, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai dari Instansi asalnya.
(2)Dalam hal PNS yang mengajukan permohonan pindah berprofesi sebagai guru, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan melampirkan sertifikasi pendidik dan formasi kebutuhan Guru.
(3)Dalam hal PNS yang mengajukan permohonan pindah berprofesi sebagai tenaga Kesehatan, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan melampirkan formasi kebutuhan tenaga kesehatan.

Pasal 5

Prosedur Mutasi dilakukan sebagai berikut:

a.PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekeda untuk meminta persetujuan;
b.Usul mutasi dari PPK instansi penerima sebagaimana dimaksud pada huruf adibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
c.Apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi;
d.Persetujuan mutasi dari PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
e.Persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada PPK Instansi Penerima dan PNS yang bersangkutan;
f.Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN l Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis;dan
g.Usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mutasi dalam Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Mutasi dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS;
b.Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
c.BKD membuat perencanaan mutasi;
d.Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasI;
e.Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK;
f.Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 7

Mutasi PNS dari luar Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah ke Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/kota lain dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Kementerian/Lembaga/Provinsi/ Kabupaten/kota lain ditetapkan oleh Kepala BKN;
b.Penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal;
c.Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan mutasi;dan
d.Berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 8

Mutasi PNS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.permohonan;
b.seleksi teknis;
c.seleksi administratif;dan
d.penetapan dan penempatan.

Pasal 9

(1)Tahapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dengan cara PNS menyampaikan surat permohonan mengikuti seleksi mutasi yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian dilampiri dengan persyaratan administratif.
(2)Surat permohonan dan dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui BKD.

Pasal 10

Setelah mengikuti Tahapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PNS yang mengajukan Mutasi Pindah Wilayah Kerja Masuk Pemerintah Daerah selanjutnya mengikuti seleksi teknis.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…