DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 48 Tahun 2022

Nomor: 48
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan di bidang pengadaan barang dan jasa secara profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap unit kerja pengadaan barang dan jasa;
c.bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian dan/atau perubahan terhadap unit kerja pengadaan barang dan jasa maka Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku, perlu dibuah dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 Nomor 99), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
1. a.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. b.Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
3. c.Biro Hukum
(2)Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
1. a.Biro Perekonomian;
2. b.Biro Administrasi Pembangunan; dan
3. c.Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
(3)Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
1. a.Biro Organisasi;
2. b.Biro Umum; dan
3. c.Biro Administrasi Pimpinan.
(4)Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
(5)Biro terdiri atas Bagian, Sub Bagian dan Jabatan Fungsional.
(6)Ketentuan mengenai susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan Paragraf 10 Bab II diubah, sehingga Paragraf 10 berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Biro Administrasi Pembangunan bertugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah;
2. b.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah;
3. c.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah; dan
4. d.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
  1. 4.Ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Susunan Organisasi Biro Administrasi Pembangunan, terdiri atas :

a.Kepala Biro.
b.Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
2. 2.Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
3. 3.Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah.
c.Sub Bagian Tata Usaha.
d.Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD;
2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN.
e.Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, terdiri atas :
1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III;
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 5.Di antara Paragraf 10 dan Paragraf 11 disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 10 A sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 6.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17 A dan Pasal 17 B sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 17 A

(1)Biro Pengadaan Barang dan Jasa bertugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
2. b.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
3. c.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
4. d.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 17

B Susunan Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :

a.Kepala Biro.
b.Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
2. 2.Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
3. 3.Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.
c.Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
2. 2.Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
3. 3.Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
d.Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :
1. 1.Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. 2.Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa; dan
3. 3.Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.
e.Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 14 November 2022 GUBERNUR MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 14 November 2022 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, TTD SADALI IE BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 265.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 48 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021