DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 49 Tahun 2022

Nomor: 49
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 2 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 124); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pembangunan.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

BAB II

RKPD TAHUN 2023

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD.
(2)RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
(3)RKPD Tahun 2023 sebagiamana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
1. a.rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. b.rencana Kerja Pembangun Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023;
3. c.rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara daerah; dan
4. d.Rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2023.

Pasal 3

(1)Sistematika RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:
1. a.bAB I Pendahuluan;
2. b.bAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.bAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; 4
4. d.bAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.bAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
6. f.bAB VI Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah; dan
7. g.bAB VII Penutup.
(2)Ketentuan mengenai Sistematika RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Kepala BAPPEDA melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023.
(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan perbaikan/penyempurnaan.
(3)Kepala BAPPEDA melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 14 November 2022 GUBERNUR MALUKU, Ttd MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 14 November 2022 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, Ttd SADALI I BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 266. 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 I. UMUM Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan indikator dan sasaran kinerja yang mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2015-2025 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Rencana Kerja Pembangunn Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2023 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam menyusun RAPBD tahun 2023 dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rancangan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Tahun 2023. Berdasarkan penjelasan umum di atas, ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, RKPD Tahun 2023, Pengendalian dan Evaluasi dan ketentuan penutup. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…