DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Hutang Pemerintah Provinsi Maluku Kepada Pihak Ketiga dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Maluku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku terdapat kewajiban Hutang yang harus diselesaikan pada Tahun Anggaran 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Hutang Pemerintah Provinsi Maluku Kepada Pihak Ketiga dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
16.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HUTANG PEMERINTAH PROVINSI MALUKU KEPADA PIHAK KETIGA DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku
3.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Maluku
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang telah selesai tetapi belum dibayarkan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 2022.
b.Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2022.

BAB III

PENETAPAN NILAI HUTANG

Pasal 3

(1)Total penetapan nilai hutang kegiatan-kegiatan kepada Pihak Ketiga dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Maluku Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.57.585.032.553,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah ) terdiri atas :
1. a.Belanja Operasi sebesar Rp.2.192.914,200 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Rupiah); dan
2. b.Belanja Transfer Sebesar Rp.55.392.118.353,00 (Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
(2)Penetapan Nilai Hutang tersebut pada ayat 1 (satu) dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan dan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Maluku sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(3)Perangkat Daerah wajib menggunakan sesuai dengan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

ARAH PENGGUNAAN

Pasal 4

Alokasi dana sebagaimana pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk membayar kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat DPRD, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Badan Pendapatan Daerah dan UPTD Pelayanan Pendapatan Saumlaki serta untuk pembayaran Hutang Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Maluku .

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 5

Alokasi anggaran untuk pembayaran kegiatan-kegiatan dan Hutang Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatas dibebankan pada APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 6

Pembayaran dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dengan besaran nilai setinggi-tingginya sesuai lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 14 Januari 2022 GUBERNUR PROVINSI MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 14 Januari 2022 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, TTD SADALI IE BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 222

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…