DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap Provinsi Maluku Tahun 2023 Kepada Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Menetapkan

10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090), ll. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161):
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863),
15.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864):
16.Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK 01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil,
19.Peraturan Daerah Nomor &6 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku: MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP (GTT) KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku,

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. 1.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Maluku.
4.Gubernur Maluku adalah Gubernur Provinsi Maluku,
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Maluku,
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,
7.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku,
8.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah,
9.Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah yang penghasilannya menjadi beban APBD: Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disebut GTT adalah Guru Non PNS yang bertugas disekolah negeri/swasta dengan pengangkatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan menerima penghasilan yang 10. bersumber dari APBD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.Tugas Guru Tidak Tetap (GTT),
b.Katagori Guru Tidak Tetap (GTT) di kabupaten/kota,
c.Mekanisme pembayaran dan pembiayaan,
d.Pengelolaan.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN GURU TIDAK TETAP (GTT)

Pasal 3

(1)Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mambantu pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas mengajar pada jejang pendidikan SMA/SMK/MA dan SLB Negeri dan Swasta yang masih kekurang tenaga guru,
(2)
(3)
(1)
(2)Dalam menjalankan tugas sebagai tenaga honorer. Guru Tidak Tetap (GTT) wajib menyampaikan laporan kerja perbulannya kepada Satker Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disampaikan pada Tim Pengelola di Tingkat Provinsi: Guru Tidak Tetap (ATT) yang tidak menjalankan tugas akan diberhentikan sesuai ketentuan Peratuan Perundan-Undangan.

BAB IV

KATAGORI GURU TIDAK TETAP (GTT) DIKABUPATEN/KOTA

Pasal 4

Guru Tidak Tetap (GTT) dikatagorikan Tenaga Honorer yang ditugaskan pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dengan kriteria:

a.diangkat oleh pejabat yang berwenang:
b.terikat dengan perjanjian kontrak yang ditantangani oleh pejabat yang berwenang. Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Guru Tidak Tetap (GTT) sebanyak 513 ( Lima Ratus Tiga Belas) orang dengan pembagian/perincian : Kuota Kuota No Kabupaten/Kota Jumlah APBD Aspirasi 1 Kab 85 85 Maluku Tengah 2 Kab Maluku Tenggara 35 35 3 Kab Buru 40 40 4 Kab 40 40 Kepulauan Aru 5 Kab Seram Bagian Timur 53 53 6 Kab Seram Bagian Barat 62 62 7 Kab 24 24 Kepulauan Tanimbar 8 Kab Maluku Barat Daya 38 38 9 Kab Buru Selatan 37 37 10 Kota Ambon 61 61 11 Kota Tual 38 38 JUMLAH 513 513

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

Mekanisme pembayaran honorarium Guru Tidak Tetap (GTT)

a.Pembayaran dilakukan setiap bulan yaitu : Januari, sampai dengan Desember 2023 : 6 Besaran honorarium yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap (GTT) adalah Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per bulan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini. Besaran Honorarium diatas sudah termasuk dana Perlindungan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan sebesar Rp. 9.705 (Sembilan ribu tujuh ratus lima rupiah) perbulan: b Cc.

Pasal 6

Mekanisme pembayaran Guru Tidak Tetap (GTT) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023. a. b. Dana Guru Tidak Tetap (GTT) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023. Pembayaran distribusi) Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) di lakukan lewat transaksi keuangan perbankan melalui Transfer rekening setiap penerima melalui PT Bank Maluku, Cc. Seluruh data Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) telah di verifikasi oleh Pengawas Sekolah, Satuan Kerja Cabang Dinas pada sebelas Kabupaten/Kota serta Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku:

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 7

(1)Pengelolaan Guru Tidak Tetap (GTT) dilakukan olah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bersama Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dan SLB, Negeri dan Swasta di Tingkat Kabupaten/Kota yang diatur sebagai berikut : a. b. Tim Pengelola Kabupaten/Kota melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas Guru Tidak Tetap (GTT) setiap Bulan: Hasil Laporan Pelaksanaan Tugas Guru Tidak Tetap (GTT) yang telah dievaluasi oleh Tim Pengelola Kabupaten/Kota selanjutnya disampaikan pada Tim Pengelola di Tingkat Provinsi. Cc. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pelaksanaan Pengelolaan Guru Tidak Tetap (GTT) akan diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelola Guru Tidak Tetap (GTT) oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
(2)Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk: a. b. Mengevaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas Guru Tidak Tetap (GTT) yang meliputi kehadiran dalam proses belajar mengajar yang merupakan laporan kinerja: Menyampaikan /mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk dievaluasi. 7

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi Maluku Tahun 2022 kepada Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Disahkan di Ambon pada tanggal 1 Februari 2023 GUBERNUR MALUKU, MMRAD ISMAIL Diundangkan di Ambon SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, 4 pada tanggal 1 Februari 2023 SADALI IE BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 291. 8 I. 11. PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 KEPADA KABUPATEN/KOTA UMUM Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan menjadi prioritas utama dalam tanggungjawab bersama antar pemerintah, masyarakat dan orang tua. Salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia adalah penyediaan tenaga guru yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengamanatkan peningkatan kesejahteraan guru selaku tenaga pengajar di sekolah. Penyediaan Tenaga honorer Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi Maluku merupakan upaya strategis Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengsiasati kebijakan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Maluku. Hal ini berangkat dari asumsi kekurangan tenaga guru PNS pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dan SLB Negeri dan Swasta harus dipenuhi melalui Penyediaan Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) non PNS mengingat rasio guru terhadap siswa yang dibawa standar nasional sehingga bersampak pada kualitas siswa dalam proses pembelajaran. Terkait hal tersebut maka tata cara pembayaran honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi Maluku Tahun 2023 kepada Kabupaten/Kota perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Maluku. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…