DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 51 Tahun 2022

Nomor: 51
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan, perlu pengaturan melalui Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 598);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 804); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Dinas adalah Perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
5.Limbah Medis adalah hasil buangan dari aktifitas medis pelayanan kesehatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
6.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.
7.Pengelolaan limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan/pemusnahan limbah medis yang mengandung bahan berbahaya dan beracun Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
8.Pengelola limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Pengelola adalah perusahaan dan atau lembaga berbentuk badan hukum yang melakukan Pengelolaan Limbah Medis diluar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
9.Penghasil Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Penghasil adalah orang perorang dari/ atau Kegiatan usaha yang menghasilkan Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
10.Pengurangan limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang melakukan pengurangan Limbah Medis yang mengandung bahan berbahaya dan beracun Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
11.Penyimpanan limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan menyimpan Limbah Medis yang mengandung bahan berbahaya dan beracun Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan maksud menyimpan sementara.
12.Pengumpul Limbah Medis adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan Limbah Medis yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sebelum di kirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaat dan/atau penimbunan limbah.
13.Pengumpulan limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan skala Provinsi adalah Kegiatan mengumpulkan limbah Medis yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dari penghasil limbah medis yang sumbernya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
14.Pengangkut Limbah Medis adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah Medis yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
15.Pengangkutan Limbah Medis adalah Kegiatan pemindahan limbah Medis yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dari penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah ke pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah Medis.
16.Pengolahan Limbah Medis adalah Proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi Limbah Medis yang mengandung bahan berbahaya dan beracun untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

a.menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b.meminimalkan resiko pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan, sehingga dapat mewujudkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup yang baik;
c.meminimalkan penyalahgunaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;dan d.mengoptimalkan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.tanggungjawab Pemerintah Daerah;
b.strategi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
c.pengelolaan Limbah Medis Fasilitasi Pelayanan Kesehatan;
d.peranserta masyarakat;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pembiayaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengelolaan limbah medis pada fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab :
1. a.menyediakan lahan untuk pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah;
2. b.melakukan study kelayakan dalam hal Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. c.memfasilitasi Pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri melalui penyediaan Pengelola;
4. d.sosialisasi dan advokasi kepada lintas sektor dan antar pemangku kepentingan terkait;
5. e.melakukan peningkatan kapasitas petugas yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
6. f.melakukan bimbingan dan pembinaan teknis, monitoring, dan evaluasi.
(2)Penyediaan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan melalui pembentukan unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau bekerjasama dengan pihak swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Dalam hal Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dilakukan melalui Starategi Kebijakan antara lain:

a.penyusunan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK);
b.penyelenggaraan system kedaruratan dalam pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
c.penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Pihak Swasta;
d.penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah;
e.peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumberdaya manusia dalam penanganan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
f.penyediaan sistem informasi; g.penguatan komitmen Pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui penerapan kewajiban dalam penanganan Limbah Medis Pelayanan Kesehatan; dan h.penguatan penegakan hukum; dan
i.penguatan pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

(1)Setiap Pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan Wajib bertanggungjawab melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis.
(2)Selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pengelolaan Limbah Medis bagi Pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri.
(3)Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan secara:
1. a.internal;dan
2. b.eksternal.

Pasal 8

(1)Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi tahapan:
1. a.pengurangan dan pemilahan;
2. b.pengangkutan;
3. c.penyimpanan sementara;dan
4. d.pengolahan internal.
(2)Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
(3)Ketentuan mengenai fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercamtum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Pengelola meliputi tahapan:

a.pengangkutan eksternal;
b.pengumpulan;
c.pengolahan;dan
d.penimbunan.

BAB V

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.penyampaian laporan dan/atau informasi kepada Pengelola, dan/atau Perangkat Daerah apabila mengetahui adanya penyalagunaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;dan
2. b.memberikan dukungan dan/atau bantuan kepada Pengelola dan/atau Pemerintah Daerah dengan ikut menjaga kebersihan lingkungan atas penggunaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan, dan/atau kemasyarakatan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…