DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 54 Tahun 2017

Nomor: 54
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, fasilitas, pendanaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang merata di Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pendistribusian sumber daya manusia kesehatan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pendistribusian sumber daya manusia kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang pendistribusian manusia kesehatan;
d.bahawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendistribusian Sumber Daya Manusia Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
5.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 30). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDISTRIBUSIAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku;
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku;
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Maluku;
7.Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
8.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. (Pasal 1 angka (4) UU 36 Tahun 2014);
9.Sumber Daya Manusia Kesehatan selanjutnya disingkat SDM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. (Permenkes No. 33 Tahun 2015);
10.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. (UU 36 Tahun 2014);
11.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
12.Pengadaan SDM kesehatan adalah pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima;
13.Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan pendistribusian SDM Kesehatan yang merata dan proporsional baik dari segi jumlah maupun mutu guna mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan yang optimal di seluruh provinsi dan kabupaten/kota;
14.Tujuan pendistribusi SDM Kesehatan adalah:

a.merencanakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan SDM kesehatan yang beretika dan profesional;
b.mendayagunakan SDM kesehatan secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh SDM kesehatan;
d.meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM kesehatan;
e.meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;
f.meningkatkan penghargaan dan kesejahteraan SDM kesehatan; dan
g.memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi SDM kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan kepada masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi SDM kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi dan SDM kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan perorangan.
(2)Pengaturan SDM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pengadaan;
3. c.pendayagunaan; dan
4. d.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

(1)Gubernur menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan pendistribusian SDM Kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan yang merata dan proporsional bagi masyarakat di lingkup Provinsi.
(2)Gubernur dan Bupati/Walikota memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendistribusian SDM Kesehatan.
(3)Perencanaan pendistribusian SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.jenis, kualifikasi, jumlah dan distribusi SDM Kesehatan berdasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
2. b.penyelenggaraan upaya kesehatan;
3. c.ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
4. d.kemampuan pembiayaan;
5. e.kondisi geografis;
6. f.sosial budaya;
7. g.formasi SDM kesehatan; dan
8. h.masalah kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota.
(4)Perencanaan pendistribusian SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan SDM Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan.
(5)Ketersediaan dan kebutuhan SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemetaan dengan cara pendataan, pengkajian, atau dengan sistem informasi manajemen SDM Kesehatan.

Pasal 4

Gubernur melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi:

a.penetapan dan melaksanakan kebijakan untuk pendistribusian SDM kesehatan di provinsi;
b.perencanaan, pendayagunaan, pemerataan dan pengembangan SDM kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan skala provinsi;
c.penyediaan pendanaan pelayanan kesehatan;
d.penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan SDM kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan; dan
e.melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Bupati/Walikota melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi:

a.penetapan fasilitas pelayanan kesehatan;
b.penetapan dan pelaksanaan kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
c.perencanaan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
d.perencanaan, pendayagunaan, pemerataan dan pengembangan SDM kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan skala kabupaten/kota;
e.penyediaan pendanaan pelayanan kesehatan;
f.penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan SDM kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
g.melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

(1)Pengadaan SDM Kesehatan dilakukan melalui penerimaan SDM kesehatan serta pengembangan dan pelatihan SDM kesehatan.
(2)Gubernur berwenang melakukan penerimaan SDM kesehatan untuk memenuhi kebutuhan SDM kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi.
(3)Penerimaan SDM kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pengangkatan sebagai aparatur sipil negara; dan/atau
2. b.pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK);

Pasal 7

SDM kesehatan yang dapat diterima dan berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Provinsi berasal dari institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan:

a.ketentuan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
b.mutu tenaga kesehatan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan profesi.

Pasal 8

(1)Pengembangan SDM kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir SDM kesehatan.
(2)Pengembangan SDM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktek keprofesiannya.

Pasal 9

(1)Setiap SDM kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Penyelenggara dan/atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada SDM kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pelatihan di bidang kesehatan.

Pasal 10

(1)Dinas menyelenggarakan pelatihan SDM kesehatan bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
(2)Pelatihan SDM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan SDM kesehatan di bidang teknis kesehatan.
(3)Pelatihan SDM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenis SDM kesehatan yang bersangkutan.
(4)Pelatihan SDM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai standar pelatihan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…