DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 55 Tahun 2017

Nomor: 55
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, penetapan, pendekatan pelayanan kesehatan, insentif dan fasilitas, pencatatan dan pelaporan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil dilakukan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan serta memberikan kepastian hukum;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil maka diperlukan pengaturan tentang peleyanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Tepencil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 tahun 2015 Tentang Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
3.Daerah adalah Provinsi Maluku;
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5.Gubernur adalah Gubernur Maluku;
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Maluku;
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Maluku;
8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
9.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
10.Kawasan adalah bagian wilayah dalam daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota, dalam hierarki pembagian wilayah administrasi Indonesia di bawah kabupaten/kota;
11.Puskesmas yang selanjutnya disebut puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinginya diwilayah kerjanya;
12.Pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil bertujuan untuk :

a.meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di kawasan terpencil dan sangat terpencil;
b.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil;
c.meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
d.memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 2

(1)Pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil dilakukan melalui berbagai pendekatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan karakteristik setiap kabupaten/kota dan kebutuhan masyarakat setempat.
(2)Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
(3)Pendekatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pendekatan program pelayanan kesehatan;
2. b.pengembangan pola pelayanan kesehatan;
3. c.ketersediaan tenaga kesehatan; dan
4. d.ketersediaan perbekalan kesehatan.
(4)Pendekatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang sesuai.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Gubernur dan Bupati/Walikota memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Pasal 4

Gubernur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melakukan:

a.penetapan dan melaksanakan kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah;
b.perencanaan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
c.perencanaan, pendayagunaan, pemerataan dan pengembangan tenaga kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan skala daerah;
d.pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan;
e.penyediaan pendanaan pelayanan kesehatan;
f.pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;
g.penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil;
h.fasilitasi tenaga kesehatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan;
i.advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
j.monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melakukan:

a.penetapan fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil;
b.penetapan dan pelaksanaan kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di masing-masing kabupaten/kota;
c.perencanaan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
d.perencanaan, pendayagunaan, pemerataan dan pengembangan tenaga kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan skala kabupaten/ kota;
e.pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan;
f.penyediaan pendanaan pelayanan kesehatan;
g.pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;
h.penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil;
i.fasilitasi tenaga kesehatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan;
j.advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
k.monitoring dan evaluasi.

BAB III

PENETAPAN

Pasal 6

(1)Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil harus ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
(2)Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi kriteria:
1. a.berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau, atau pesisir;
2. b.akses transportasi umum rutin 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
3. c.jarak tempuh pulang pergi dari ibukota kabupaten/kota memerlukan waktu lebih dari 6(enam) jam;
4. d.transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca; dan
5. e.kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamaanan yang tidak stabil.
(3)Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar hasil penilaian terhadap kriteria sesuai dengan skor yang ditentukan.
(4)Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa Puskesmas yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki wilayah kerja sulit dijangkau secara geografis, dapat ditetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil setelah memenuhi kriteria:
1. a.adanya keterbatasan sarana infrastruktur aksesibilitas yang menjadi hambatan puskesmas untuk mencapai wilayah kerja tersebut;
2. b.jarak dari puskesmas ke wilayah kerja lebih dari 100(seratus) km; dan/atau
3. c.adanya isolasi geografis yang memisahkan wilayah kerja puskesmas dengan puskesmas seperti sungai, laut, gunung, lembah dan hutan belantara.

Pasal 7

(1)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat harus mengajukan usulan penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil kepada Bupati/Walikota, untuk memperoleh penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Selain berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
(3)Usulan penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil atau sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disertai dengan kelengkapan persyaratan berupa:
1. a.profil fasilitas pelayanan kesehatan yang berisi identitas, visi, misi serta layanan fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.data sarana, prasarana, dan peralatan;
3. c.data ketenagaan; dan
4. d.dokumentasi berupa foto fasilitas pelayanan kesehatan dan lingkungan sekitar.

Pasal 8

(1)Bupati/Walikota membentuk dan menugaskan tim untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan kriteria dengan menggunakan Formulir 1 paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.unsur dinas kesehatan provinsi,
2. b.dinas kesehatan kabupaten/kota; dan
3. c.dinas yang bertanggungjawab di bidang pengembangan desa.
(3)Paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak penugasan, tim harus memberikan hasil penilaian kepada Bupati/Walikota.
(4)Bupati/Walikota harus memberikan penetapan atau surat penolakan yang disertai alasan yang jelas paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Gubernur dan Menteri sebagai laporan.
(6)Ketentuan mengenai penilaian fasilitas kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.
(7)Ketentuan mengenai penetapan tim dan fasilitas pelayanan pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Pasal 9

(1)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus melakukan evaluasi terhadap fasilitas pelayananan kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil yang telah ditetapkan, secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap status Fasilitas Pelayanan Kesehatan, aspek pelayanan, dan status Kawasan.
(3)Bupati / Walikota harus melakukan pencabutan penetapannya dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak memenuhi lagi kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil. Umum Pasal 10
(1)Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil harus sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional.
(2)Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.kebutuhan masyarakat; dan
2. b.permasalahan kesehatan yang ada.
(3)Kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipenuhi melalui pendekatan prinsip aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan.
(4)Permasalahan kesehatan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh berdasarkan analisa masalah kesehatan, termasuk masalah penyakit tidak menular atau penyakit infeksi baru.
(5)Selain penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil harus memperhatikan upaya penyelamatan nyawa.
(6)Upaya penyelematan nyawa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi pelayanan kesehatan darurat medis yang harus diberikan segera untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan.

BAB IV

PENDEKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

(1)Pendekatan program pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil dilaksanakan secara terpadu yang meliputi beberapa program pelayanan kesehatan.
(2)Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program:
1. a.layanan penjangkauan berkelanjutan untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan imunisasi;
2. b.perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
3. c.kemitraan bidan dan dukun;
4. d.perawatan metode kanguru sebagai alternatif pengganti inkubator dalam perawatan bayi berat badan lahir rendah;
5. e.manajemen terpadu balita sakit berbasis masyarakat yang merupakan metode pendekatan untuk memberdayakan masyarakat dalam tatalaksana anak balita sakit;
6. f.pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal termasuk penggunaan tanaman obat, pos pembinaan terpadu, dan pos pelayaan terpadu; dan
7. g.program khusus lain yang menjadi kebijakan daerah dan nasional.
(3)Ketentuan mengenai program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…