DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 57 Tahun 2022

Nomor: 57
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Desa sebagai entitas Pemerintahan yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaaan masyarakat desa, perlu dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Provinsi;
c.bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu pengaturan tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten/kota
8.Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
9.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Maluku yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12.Pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kesejaahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
13.Badan Usaha milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang bercirikan desa, yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelaynan dan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

a.sebagai acuan Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.sebagai acuan Pemerintahan Desa dalam peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; dan
c.sebagai pedoman Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa agar lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan serta guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pembinaan terhadap produk hukum kabupaten/kota yang mengatur Desa;
a.pembinaan kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
b.pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa, perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan;
c.pembinaan manajemen pemerintahan Desa;
d.pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa;
e.pembinaan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/kota;
f.inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilakukan oleh Desa;
g.pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUMDesa kabupaten/kota dan lembaga kerja sama antar Desa;
h.pemberian penghargaan;dan
i.pembiayaan

BAB II

PEMBINAAN TERHADAP PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA YANG MENGATUR DESA

Pasal 5

(1)Gubernur melakukan pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum kabupaten/kota yang mengatur Desa.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.evaluasi produk hukum kabupaten/kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa; dan
2. b.fasilitasi produk hukum kabupaten/kota yang mengatur tentang Desa.
(3)Ketentuan mengenai Pembinaan terhadap produk hukum kabupaten/kota yanbg mengatur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

(1)Gubernur melakukan pembinaan kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Ketentuan mengenai pembinaan kabupaten/kota terhadap pemberian alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAN PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 7

(1)Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.fasilitasi;
2. b.sosialisasi;
3. c.bimbingan teknis;
4. d.pendidikan dan pelatihan;
5. e.surpervisi; dan
6. f.pendampingan.

BAB V

PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

(1)Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perencanaan Pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan penatausahaan keuangan Desa, pelaporan dan pertanggungjawaban;
2. b.pemberian bantuan pelatihan dan pengembangan sistem informasi Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa; dan
3. c.pengembangan sistem data dan informasi agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

BAB VI

PEMBINAAN UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 9

(1)Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan penyediaan bantuan teknis untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII

PEMBINAAN TEKNIS BIDANG TERTENTU YANG TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 10

(1)Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan teknis bidang tertentu yang tidak munkin dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/kota.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan teknis kerjasama antar desa lintas kabupaten/kota dalam Daerah.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…