DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, tugas dan kewajiban Guru Tidak Tetap (GTT), kategori Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten/Kota, mekanisme pembayaran dan pembiayaan, pengelolaan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga Pemerintah dapat melimpahkan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur di daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan pelatihan, arahan dan supervisi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembayaran Guru Tidak Tetap Provinsi Maluku Tahun 2021 Kepada Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991, Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991, Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16.Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK 01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
18.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
19.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
20.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP PROVINSI MALUKU TAHUN 2020 KEPADA KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Maluku.
4.Gubernur Maluku adalah Gubernur Provinsi Maluku;
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Maluku;
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
8.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
9.Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah yang penghasilannya menjadi beban APBD;
10.Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disebut GTT adalah Guru Non PNS yang bertugas disekolah negeri/swasta dengan pengangkatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan menerima penghasilan yang bersumber dari APBD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.Tugas Guru Tidak Tetap (GTT);
b.Kategori Guru Tidak Tetap (GTT) di kabupaten/kota;
c.Mekanisme pembayaran dan pembiayaan;
d.Pengelolaan.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN GURU TIDAK TETAP (GTT)

Pasal 3

(1)Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mambantu pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas mengajar pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dan SLB Negeri dan Swasta yang masih kekurangan tenaga guru;
(2)Dalam menjalankan tugas sebagai tenaga honorer. Guru Tidak Tetap (GTT) wajib menyampaikan laporan kerja perbulannya kepada Satker Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disampaikan pada Tim Pengelola di Tingkat Provinsi;
(3)Guru Tidak Tetap (GTT) yang tidak menjalankan tugas akan diberhentikan sesuai ketentuan Peratuan Perundang-Undangan.

BAB IV

KATAGORI GURU TIDAK TETAP (GTT) DIKABUPATEN/KOTA

Pasal 4

(1)Guru Tidak Tetap (GTT) dikategorikan Tenaga Honorer yang ditugaskan pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dengan kriteria:
1. a.diangkat oleh pejabat yang berwenang;
2. b.terikat dengan perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
(2)Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Guru Tidak Tetap (GTT) sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) orang terdiri dari kuota APBD 1004 (seribu empat) orang dan kuota Aspirasi 36 (tiga puluh enam) orang dengan pembagian/perincian : No Kabupaten/Kota Kuota APBD Kuota Aspirasi Jumlah 1 Kab. Maluku Tengah 264 8 272 2 Kab. Maluku Tenggara 61 1 62 3 Kab. Buru 55 18 73 4 Kab. Kepulauan Aru 38 38 5 Kab. Seram Bagian Timur 84 84 6 Kab. Seram Bagian Barat 142 7 149 7 Kab. Kepulauan Tanimbar 70 70 8 Kab. Maluku Barat Daya 69 69 9 Kab. Buru Selatan 70 2 72 10 Kota Ambon 102 102 11 Kota Tual 49 49 JUMLAH 1004 36 1040

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

Mekanisme pembayaran honorarium Guru Tidak Tetap (GTT)

a.Pembayaran dilakukan setiap bulan yaitu : Januari, sampai dengan Desember 2021;
b.Besaran honorarium yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap (GTT) adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme pembayaran Guru Tidak Tetap (GTT) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 :

a.Dana Guru Tidak Tetap (GTT) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021.
b.Pembayaran (distribusi) Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) di lakukan lewat transaksi keuangan perbankan melalui Transfer rekening setiap penerima melalui PT Bank Maluku;dan
c.Seluruh data Penerima Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) telah di verifikasi oleh Pengawas Sekolah, Satuan Kerja Cabang Dinas pada sebelas Kabupaten/Kota serta Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 7

(1)Pengelolaan Guru Tidak Tetap (GTT) dilakukan olah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bersama Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dan SLB, Negeri dan Swasta di Tingkat Kabupaten/Kota yang diatur sebagai berikut :
1. a.Tim Pengelola Kabupaten/Kota melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas Guru Tidak Tetap (GTT) setiap Bulan;
2. b.Hasil Laporan Pelaksanaan Tugas Guru Tidak Tetap (GTT) yang telah dievaluasi oleh Tim Pengelola Kabupaten/Kota selanjutnya disampaikan pada Tim Pengelola di Tingkat Provinsi.
3. c.Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pelaksanaan Pengelolaan Guru Tidak Tetap (GTT) akan diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelola Guru Tidak Tetap (GTT) oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
(2)Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk :
1. a.Mengevaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas Guru Tidak Tetap (GTT) yang meliputi kehadiran dalam proses belajar mengajar yang merupakan laporan kinerja;
2. b.Menyampaikan/mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk dievaluasi.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi Maluku Tahun 2020 kepada Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Disahkan di Ambon pada tanggal 12 Januari 2021 GUBERNUR PROVINSI MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 12 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, TTD KASRUL SELANG BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2020 NOMOR 118 PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUMGURU TIDAK TETAP PROVINSI MALUKUTAHUN 2021 KEPADA KABUPATEN/KOTA I. UMUM Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan `menjadi prioritas utama dalam tanggungjawab bersama antar pemerintah, masyarakat dan orang tua. Salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia adalah penyediaan tenaga guru yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengamanatkan peningkatan kesejahteraan guru selaku tenaga pengajar di sekolah. Penyediaan Tenaga honorer Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi Maluku merupakan upaya strategis Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengsiasati kebijakan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Maluku. Hal ini berangkat dari asumsi kekurangan tenaga guru PNS pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dan SLB Negeri dan Swasta harus dipenuhi melalui Penyediaan Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) non PNS mengingat rasio guru terhadap siswa yang dibawa standar nasional sehingga bersampak pada kualitas siswa dalam proses pembelajaran. Terkait hal tersebut maka tata cara pembayaran honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi Maluku Tahun 2021 kepada Kabupaten/Kota perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Maluku. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…