DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Pemberian Insentif PKB, Pembebasan BBN-KB dan pembebasan SanksiAdministratif PKB pada Provinsi Maluku

Isi peraturan

Pasal 2

Pemberian Insentif PKB, Pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Keringan atas PKB yang dibayarkan sebelum jatuh tempo,
b.Pembebasan atas BBN-KB penyerahan kedua berupa pokok dan denda untuk kendaraan bermotor di dalam dan luar Daerah, dan
c.Pembebasan Sanksi Administratif PKB untuk kendaraan bermotor yang sudah lewat jatuh tempo paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengundangan.

Pasal 3

Pemberian Insentif PKB, Pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan Hukum (plat hitam, plat merah, dan plat kuning).

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PKBPEMBEBASAN BBN-KB DAN SANKSI ADMINISTRATIF PKB

Pasal 4

Pemberian Insentif PKB, Pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKBPembebasan BBN-KB dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Wajib Pajak orang pribadi yang mendaftarkan kendaraannya ke Daerah,
b.Wajib Pajak orang pribadi yang melaksanakan pendaftaran dan pembayaran bertepatan dengan tanggal pengundangan Peraturan Gubernur ini sampai dengan batas waktu berlaku pemberian insentif PKB, pembebasan BBN- KBdan pembebasan Sanksi Administratif PKB, dan
c.Wajib Pajak yang mendaftarkan dan membayarkan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan penetapan dengan mencantumkan PKB, BBN-KB dan Sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

(I) Pendaftaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan membawa kelengkapan surat kendaraan bermotor yang diperlukan.

(2)Pemberian insentif PKB, Pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan.

BAB IV

BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PKB, PEMBEBASAN BBN-KB DAN SANKSI ADMINISTRATIF PKB

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif PKB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan (sepuluh persen), dan 5 Tahun menjadi 3 Tahun.
(2)Pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 10096 (seratus persen) atau ditetapkan Rp. 0 (nol rupiah). sebagai berikut
1. a.tuk jangka waktu 3 bulan diberikan pemotongan PKB sebesar 15Y0 un (lima belas persen), dan
2. b.untuk jangka waktu 1 bulan diberikan pemotongan PKB sebesar 10Yo Cc. Untuk plat merah diberikan pemotongan PKB dari masa PKB terutang

BAB V

JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF PKB, PEMBEBASAN BBN-KB DAN SANKSI ADMINISTRATIF PKB

Pasal 7

(1)Jangka waktu pemberian insentif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada tanggal 15 Ferbuari sampai dengan 30 Maret 2025.
(2)Jangka waktu pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, meliputi:
1. a.tahap pertama, yakni tahap pembayaran tanggal 1Mei sampai dengan 31 Mei 2025,
2. b.tahap kedua, yakni tahap pembayaran tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2025,
3. c.tahap ketiga, yakni tahap pembayaran 1 November sampai dengan 31 Desember 2025, dan
4. d.Untuk plat merah dilaksanakan dari tanggal 15 Ferbuari sampai dengan tanggal 30 Desember 2025.
(3)Wajib Pajak orang pribadi dan badan hukum yang tidak menggunakan jangka waktu pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dikenakan kewajiban membayar PKB, BBN-KB dan Sanksi Administrarif PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

Laporan hasil pelaksanaan pemberian insentif PKB, pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan Kepala UPTD BPD kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pendapatan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 13 Februari 2025 UR MALUKU Atuk SADALI IE Diundangkan di Ambon pada tanggal 13 Februari 2025 Plh. SEKEEWURKNOAERAH PROVINSI MALUKU Kej Los" KP 4DI S £ » ? BERITA DAERAH PROV NSI MALUKU TAHUN 2025 NOMOR 373. «

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…