DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 62 Tahun 2017

Nomor: 62
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 181

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, peraturan internal institusi, peraturan internal staf medis, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rumah Sakit Khusus Daerah sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu Rumah Sakit Khusus Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 772/Menkes/SK/VII/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) bahwa setiap rumah sakit berkewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 2009) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
9.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib dilaksanakan Daerah;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 775/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;
11.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis Rumah Sakit (Medical Staff By Lows); 12.12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/ MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
5.Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
6.Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku .
7.Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku yang selanjutnya disingkat RSKD adalah Rumah Sakit Khusus Daerah kelas B khusus milik Pemerintahan Provinsi Maluku yang melayani pasien, berhubungan dengan kekhususannya jiwa dan umum.
8.Pemilik Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
9.Pengaturan Internal Rumah Sakit adalah Peraturan dasar yang mengatur tatacara penyelenggaraan rumah sakit, meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.
10.Peraturan Internal Korporasi adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara Pemilik, Pengelola dan Komite rumah sakit.
11.Peraturan Internal Staf Medis Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme staf medis di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku.
12.Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
13.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
14.Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.
15.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku.
16.Tenaga Medis adalah Dokter dan/atau Dokter Gigi yang memberikan pelayanan medik dan penunjang medik di unit pelayanan kesehatan.
17.Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
18.Komite Keperawatan adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh direktur yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, pemeliharaan etika dan disiplin profesi perawat.
19.Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter sub spesialis sesuai dengan kebutuhan di rumah sakit.
20.Kewenangan Klinis adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis.
21.Penugasan Klinis adalah penugasan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
22.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis dan paramedis untuk menentukan kelayakan diberi kewenangan klinis atau kewenangan paraklinik sesuai kemampun dan/atau kompetensinya.
23.Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
24.Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.
25.Mitra bestari adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
26.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
27.Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dengan usaha pelayanan penyakit dan mental untuk menjadi sehat.
28.Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, radiologi, elektromedik, laboratorium, rehabilitasi medis dan lainnya.
29.Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas staf medis, komite medis, dan sub komite khususnya yang terkait dengan etik dan mutu medis.
30.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
31.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
32.Penghasilan adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan pegawai Rumah Sakit dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan.
33.Staf Medis Organik adalah dokter yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bergabung dengan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku sebagai pegawai tetap, berkedudukan sebagai sub ordinat yang bekerja untuk dan atas nama Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku serta bertanggungjawab kepada lembaga tersebut.
34.Staf Medis Kontrak adalah dokter yang bergabung dengan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku sebagai staf medis kontrak, berkedudukan sebagai sub ordinat yang bekerja untuk dan atas nama Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku serta bertanggungjawab kepada lembaga tersebut.
35.Staf Medis Mitra adalah dokter yang bergabung dengan Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku sebagai mitra, berkedudukan setingkat dengan Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku, bertanggungjawab secara mandiri serta bertanggunggugat secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku.
36.Staf Medis Relawan adalah dokter yang bergabung dengan Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku atas dasar keinginan mengabdi secara sukarela, bekerja untuk dan atas Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku, dan bertanggungjawab secara mandiri serta bertanggunggugat sesuai ketentuan.
37.Staf Medis Tamu adalah dokter yang tidak tercatat sebagai staf medis Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku, tetapi karena reputasi dan atau keahliannya diundang secara khusus untuk membantu menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh staf medis Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku atau untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau teknologi baru.
38.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku dan dipekerjakan pada Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku.
39.Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku dan diangkat serta diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku.
40.Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
41.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.
42.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan internal rumah sakit meliputi :

a.peraturan internal institusi; dan
b.peraturan internal staf medis.

BAB III

PERATURAN INTERNAL INSTITUSI

Pasal 3

(1)Peraturan internal institusi merupakan peraturan internal rumah sakit, yang memuat:
1. a.struktur organisasi;
2. b.prosedur kerja;
3. c.pengelompokan fungsi logis; dan
4. d.pengelolaan sumber daya manusia.
(2)Pengaturan internal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip sebagai berikut:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas; dan
4. d.independensi.

Pasal 4

(1)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
(3)Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 5

(1)Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
(2)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
(3)Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan yang berlaku.
(4)Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 6

(1)Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus Daerah.
(2)Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa.
(3)Kelas Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B Khusus.
(4)Rumah Sakit adalah di jalan Jl. Laksdya Leo Wattimena.

Pasal 7

(1)Falsafah Rumah Sakit adalah :
1. a.pasien dan pelanggan lainnya adalah manusia yang mempunyai rasa menyukai dan tidak menyukai, sehingga kewajiban rumah sakit adalah memberikan pelayanan terbaik;
2. b.kehadiran pasien dan pelanggan lain adalah kepercayaan yang diberikan kepada rumah sakit;
3. c.keluhan pasien dan pelanggan lain merupakan wujud kecintaan kepada rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan yang diharapkan;
4. d.kepedulian rumah sakit terhadap lingkungan merupakan bagian dari kepedulian terhadap kelestarian ekosistem;dan
5. e.karyawan dan manajemen selalu berusaha meningkatkan ilmu dan teknologi, dan memandang pengalaman sebagai guru terbaik.
(2)Visi Rumah Sakit adalah mewujudkan pusat rujukan kesehatan jiwa dan napza dalam memberikan pelayanan secara professional dan meningkatkan peran serta masyarakat berdasarkan gugusan pulau.
(3)Misi Rumah Sakit adalah :
1. a.memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
2. b.meningkatakan professional petugas;
3. c.manajemen Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku yang efektif dan efisien;dan
4. d.menyediakan saran dan prasarana yang memadai.
(4)Moto Rumah Sakit adalah melayani dengan hati yang empati.
(5)Tujuan Strategis Rumah Sakit adalah Meningkatkan mutu cakupan pelayanan, meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan SDM di Rumah Sakit Khusus Daerah, Puskesmas, dan Rumah Sakit Umum, meningkatkan pencegahan /penanggulangan angka kesakitan dan napza, meningkatkan sarana prasarana.
(6)Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu, upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 8

(1)Rumah Sakit berkedudukan sebagai rumah sakit milik daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan.
(2)Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Rumah Sakit mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
(4)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat tiga (3) diatas ,rumah sakit mempunyai fungsi:
1. a.pelayanan medis;
2. b.pelayanan penunjang medis dan non medis;
3. c.pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. d.pelayanan rujukan;
5. e.pendidikan dan pelatihan;
6. f.penelitian dan pengembangan;dan
7. g.administrasi umum dan keuangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan.
1. a.menetapkan peraturan internal rumah sakit;
2. b.membentuk dan menetapkan pejabat pengelola dan dewan pengawas;
3. c.melakukan evaluasi atas kinerja pejabat pengelola rumah sakit yang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali;
4. d.memberhentikan pejabat pengelola dan dewan pengawas karena suatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
5. e.menyetujui, mensahkan, dan mengumumkan visi dan misi rumah sakit;
6. f.melakukan review berkala paling lama 1 (satu) tahun sekali atas visi dan misi;
7. g.menyetujui rencana strategi dan kebijakan dan standar prosedur operasional rumah sakit;
8. h.mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi rumah sakit;
9. i.menyetujui rencana rumah sakit untuk mutu dan keselamatan pasien;
10. j.menerima laporan dan tindak lanjut tentang program mutu dan keselamatan pasien;dan
11. k.memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
(3)Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran rumah sakit yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.
(4)Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.

Pasal 10

(1)Pemilik dapat membentuk dewan pengawas rumah sakit.
(2)Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada pemilik.
(3)Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur pemilik , organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan dan tokoh masyarakat.
(4)Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

Isi peraturan

Teks181PDFHirarki

Memuat teks peraturan…