DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 64 Tahun 2017

Nomor: 64
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, pengangkatan, pemberhentian dan jabatan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5.Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
7.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku.
8.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Maluku.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Maluku.
10.Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Provinsi Maluku.
11.Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerahyang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas dan Badan Daerah Provinsi Maluku.
13.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku.
14.Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
15.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
16.Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66); Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DINAS DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU.
17.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
18.Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan.
(3)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A;
2. b.Taman Budaya Kelas A; dan
3. c.Museum Siwalima Kelas A.
(4)Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat unit pelaksana teknis Daerah provinsi berupa satuan pendidikan Daerah provinsi yang berbentuk satuan pendidikan formal.
(5)Satuan pendidikan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas :
1. a.Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
2. b.Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri; dan
3. c.Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri.

Pasal 3

(1)Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaandalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengembangan pendidikan dan kebudayaan berbasis TIK.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan di bidang pengembangan pendidikan dan kebudayaan berbasis TIK;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pendidikan dan kebudayaan berbasis TIK;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pendidikan dan kebudayaan berbasis TIK;
4. d.pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, bertugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelestarian seni dan budaya daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Taman Budaya menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan di bidang pelestarian seni dan budaya daerah;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian seni dan budaya daerah;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian seni dan budaya daerah;
4. d.pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Museum Siwalima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c bertugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan museum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Museum Siwalima menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan di bidang pengelolaan museum;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan museum;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan museum;
4. d.pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pemanfaatan, Produksi dan Pengelolaan e-Layanan;
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf b, terdiri atas :
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penyajian Apresiatif Seni dan Budaya;
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Susunan Organisasi Museum Siwalima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, terdiri atas :
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Layanan Permuseuman;
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I.1, lampiran I.2, dan lampiran I.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Dinas Kesehatan membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(3)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
1. a.Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Kelas A;
2. b.Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A.
3. c.Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A.
(4)Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tulehu yang telah berubah nomenklatur menjadi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Ishak Umarella.

Pasal 8

(1)Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a bertugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan;
4. d.pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b bertugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan kesehatan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelatihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan di bidang pelatihan kesehatan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan kesehatan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kesehatan;
4. d.pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatanterkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Balai Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c bertugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan paru masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Kesehatan Paru Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan di bidang kesehatan paru masyarakat;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan paru masyarakat;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan paru masyarakat;
4. d.pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…