DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 64 Tahun 2022

Nomor: 64
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 127

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Interlal Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib dilaksanakan Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesehatan.
5.Peraturan Internal Rumah Sakit adalah Peraturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit, meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.
6.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7.Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
8.Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku yang selanjutnya disingkat RSKD adalah Rumah Sakit Khusus Daerah kelas B khusus milik Pemerintahan Provinsi Maluku yang melayani pasien, berhubungan dengan kekhususannya jiwa dan umum.
9.Peraturan Internal Rumah Sakit adalah Peraturan dasar yang mengatur tata cara Penyelenggaraan Rumah Sakit yang memuat peraturan internal rumah sakit.
10.Peraturan Internal Staf Medis adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan, hak dan kewajiban serta pengorganisasian Staf Medis di RSUD.
11.Peraturan Internal Staf Keperawatan adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan, hak dan kewajiban serta pengorganisasian Staf Medis di RSUD.
12.Pemilik RSKD yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Daerah.
13.Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yangberlaku.
14.Direktur adalah Direktur RSKD.
15.Tenaga Medis adalah Dokter dan/atau Dokter Gigi yang memberikan pelayanan medik dan penunjang medik di unit pelayanan kesehatan.
16.Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
17.Komite Keperawatan adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh direktur yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, pemeliharaan etika dan disiplin profesi perawat.
18.Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis sesuai dengan kebutuhan di rumah sakit.
19.Kewenangan Klinis adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis.
20.Penugasan Klinis adalah penugasan Direktur RSKD kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di RSKD berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
21.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis dan paramedis untuk menentukan kelayakan diberi kewenangan klinis atau kewenangan paraklinik sesuai kemampun dan/atau kompetensinya.
22.Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinisuntuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinistersebut.
23.Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.
24.Mitra bestari adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
25.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangkamembantu Direktur meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
26.Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dengan usaha pelayanan penyakit dan mental untuk menjadi sehat.
27.Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, radiologi, elektromedik, laboratorium, rehabilitasi medis danlainnya.
28.Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas staf medis, komite medis dan sub komite khususnya yang terkait dengan etik dan mutu medis.
29.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
30.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
31.Penghasilan adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai Rumah Sakit dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
32.Staf Medis Organik adalah dokter yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bergabung dengan Direktur RSKD sebagai pegawai tetap, berkedudukan sebagai sub ordinat yang bekerja untuk dan atas nama RSKD serta bertanggung jawab kepada lembaga tersebut.
33.Staf Medis Kontrak adalah dokter yang bergabung dengan Direktur RSKD sebagai staf medis kontrak, berkedudukan sebagai sub ordinat yang bekerja untuk dan atas nama Direktur RSKD serta bertanggung jawab kepada lembag atersebut.
34.Staf Medis Mitra adalah dokter yang bergabung dengan RSKD sebagai mitra, berkedudukan setingkat dengan RSKD, bertanggung jawab secara mandiri serta bertanggung gugat secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku di RSKD.
35.Staf Medis Relawan adalah dokter yang bergabung dengan RSKD atas dasar keinginan mengabdi secara sukarela, bekerja untuk dan atas RSKD, dan bertanggung jawab secara mandiri serta bertanggung gugat sesuai ketentuan.
36.Staf Medis Tamu adalah dokter yang tidak tercatat sebagai staf medis RSKD, tetapi karena reputasi dan atau keahliannya diundang secara khusus untuk membantu menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh staf medis RSKD atau untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau teknologibaru.
37.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dipekerjakan pada RSKD.
38.Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSKD dan diangkat serta diberhentikan oleh Direktur RSKD.
39.Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada RSKD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
40.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.
41.Sarana adalah bangunan yang sebagian atau seluruhnya berada diatas tanah dan digunakan untuk penyelenggraann atau penunjang pelayanan
42.Prasarana adalah alat, jaringan dan sistem yang membuat suatu sarana dapat berfungsi
43.Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh
44.Kerja sama adalah kesepakatan antar RSKD dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban serta saling menguntungkan kedua belah pihak

Pasal 2

Ruang Lingkup peraturan Gubernur ini meliputi :

a.peraturan internal organisasi; dan
b.peraturan internal staf medis

BAB II

PERATURAN INTERNAL ORGANISASI

Pasal 3

(1)Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku.
(2)Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus Jiwa.
(3)Kelas Rumah Sakit adalah RSKD Kelas B Khusus.
(4)Alamat RSKD berada di jalan Jl. Laksdya Leo Wattimena, Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.

Pasal 4

Tujuan Strategis RSKD adalah untuk :

a.meningkatkan mutu cakupan pelayanan;
b.meningkatkan peran serta masyarakat;
c.meningkatkan sumber daya manusia di RSKD, Pusat Kesehatan Masyarakat;
d.meningkatkan pencegahan/penanggulangan angka kesakitan dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
e.meningkatkan sarana prasarana RSKD.

Pasal 5

(1)Visi RSKD adalah mewujudkan pusat rujukan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam memberikan pelayanan secara professional untuk meningkatkan peran serta masyarakat berdasarkan gugusan pulau dan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian.
(2)Misi RSKD adalah :
1. a.memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu;
2. b.meningkatkan profesional petugas;
3. c.manajemen RSKD yang efektif dan efisien;
4. d.menyelenggarakan pendidikan dan penelitian; dan
5. e.menyediakan saran dan prasarana yang memadai

Pasal 6

(1)Nilai yang dibudayakan dalam pelayanan : P : Profesional E : Efektif K : Kompeten A : Adaptif
(2)Falsafah RSKD adalah :
1. a.pasien dan pelanggan lainnya adalah manusia yang mempunyai rasa menyukai dan tidak menyukai, sehingga kewajiban rumah sakit adalah memberikan pelayanan terbaik;
2. b.kehadiran pasien dan pelanggan lain adalah kepercayaan yang diberikan kepada rumah sakit;
3. c.keluhan pasien dan pelanggan lain merupakan wujud kecintaan kepada rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan yang diharapkan;
4. d.kepedulian rumah sakit terhadap lingkungan merupakan bagian dari kepedulian terhadaap kelestarian ekosistem; dan
5. e.karyawan dan manajemen selalu berusaha meningkatkan ilmu dan teknologi, dan memandang pengalaman sebagai guru terbaik.

Pasal 7

Moto RSKD adalah melayani dengan hati yang empati.

Pasal 8

Logo RSKD mengikuti Logo Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut :

Pasal 9

RSKD bertugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu, upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 10

Pemilik RSKD adalah Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya berwenang :
1. a.menetapkan peraturan internal Rumah Sakit;
2. b.membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Rumah Sakit dan Dewan Pengawas;
3. c.melakukan evaluasi atas kinerja Pejabat Pengelola yang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali;
4. d.memberhentikan Pejabat Pengelola Rumah Sakit dan Dewan Pengawas karena suatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
5. e.menyetujui, mensahkan dan mengumumkan visi dan misi Rumah Sakit;
6. f.melakukan review berkala paling lama 1 (satu) tahun sekali atas visi dan misi;
7. g.menyetujui rencana strategi dan kebijakan dan standar prosedur operasional Rumah Sakit;
8. h.mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit;
9. i.menyetujui rencana Rumah Sakit untuk mutu dan keselamatan pasien;
10. j.menerima laporan dan tindak lanjut tentang program mutu dan keselamatan pasien; dan
11. k.memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
(3)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran rumah sakit yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.
(4)Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.

Isi peraturan

Teks127PDFHirarki

Memuat teks peraturan…