DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 7.a Tahun 2019

Nomor: 7.a
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan trans Maluku, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan untuk memperlancar konektifitas antar gugus pulau guna memenuhi kebutuhan pelayanan transportasi jalan dan transportasi penyeberangan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pembentukan sistem jaringan transportasi maka diperlukan pengaturan tentang sistem transportasi terintegrasi antara transportasi jalan dan transportasi penyeberangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Trans Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
11.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional;
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010 - 2030;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pengembangan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
16.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TRANS MALUKU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4.Transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut manusia, hewan dan barang ketempat tujuan. Atau definisi transportasi yang lainnya yaitu memindahkan manusia, hewan ataupun barang dari tempat asal ketempat tujuannya dengan memakai suatu alat yang dapat digerakan oleh makhluk hidup atau mesin;
5.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
6.Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarkis;
7.Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki;
8.Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani [angkutan] utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna;
9.Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
10.Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol; 11.Jalan strategis nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan;
12.Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
13.Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
14.Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota;
15.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi;
16.Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang khusus dipergunakan untuk angkutan penyeberangan dengan menggunakan Kapal Ro-Ro. Memuat atau membongkar muatan kendaraan dilakukan secara roll on roll off ke dari kapal melalui pintu rampa kedalam geladak kapal. Dermaga biasanya dalam bentuk pelengsengan atau dilengkapi dengan movable bridge atau dermaga apung untuk mengantisipasi pasang surut air laut;
17.Trans Maluku adalah sistim transportasi terintegrasi antara transportasi jalan dan transportasi penyeberangan yang menghubungkan antar gugus pulau di Provinsi Maluku.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

(1)Maksud penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai rujukan dalam pembangunan transportasi darat dan transportasi penyeberangan yang menghubungkan antar gugus pulau di provinsi Maluku.
(2)Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pembangunan serta mendukung konektivitas antar gugus pulau di provinsi Maluku.

Pasal 3

Ruang lingkup Trans Maluku meliputi :

a.Jaringan jalan;
b.Pelabuhan penyeberangan; dan
c.Lintasan Penyeberangan.

(1)Jaringan jalan trans maluku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan ruas jalan yang menghubungkan antar pelabuhan penyeberangan;
(2)Jaringan jalan Trans Maluku dapat berupa :
1. a.Ruas Jalan Nasional;
2. b.Ruas Jalan Provinsi; dan
3. c.Ruas Jalan Kabupaten/Kota.
(3)Ketentuan mengenai jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

BAB II

PENYELENGGARAAN TRANS MALUKU

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan Trans Maluku sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan Trans Maluku menjadi program/kegiatan prioritas dalam perencanaan pembangunan bidang jalan.

Pasal 7

(1)Pelabuhan Penyeberangan Trans Maluku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b merupakan infrastruktur penyeberangan yang merupakan pintu masuk dan keluar antar pulau yang dilalui jaringan jalan Trans Maluku.
(2)Pelabuhan penyeberangan Trans Maluku dapat merupakan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional yang digunakan untuk melayani kapal penyeberangan.
(3)Pelabuhan penyeberangan trans Maluku dapat berfungsi pula sebagai pelabuhan pelayanan angkutan umum lainnya.
(4)Ketentuan mengenai pelabuhan penyeberangan trans Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Pasal 8

Perencanaan, pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan Trans Maluku dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Pasal 9

Perencanaan, pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan Trans Maluku menjadi program/kegiatan prioritas bidang penyeberangan.

Pasal 10

(1)Lintasan Penyeberangan Trans Maluku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c merupakan lintasan yang menghubungkan antar pelabuhan penyeberangan Trans Maluku.
(2)Lintasan penyeberangan Trans Maluku dapat berupa lintasan penyeberangan perintis dan/atau komersial;
(3)Pelayanan lintasan penyeberangan trans Maluku dapat dilakukan oleh, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
(4)Ketentuan mengenai lintasan penyeberangan trans Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Pasal 11

(1)Gubernur mengusulkan lintasan penyeberangan Trans Maluku.
(2)Lintasan penyeberangan Trans Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lintasan penyeberangan perintis.
(3)Ketentuan mengenai usulan lintasan penyeberangan Trans Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Dirjen Perhubungan Darat.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…