DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, uraian tugas Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5.Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom;
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
7.Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
8.Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku;
9.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku;
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
12.Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu;
13.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
14.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
15.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
16.Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sesuatu dan cara-cara yang akan dilakukan di masa depan;
17.Rencana adalah produk kegiatan perencanaan berupa merencana kebijaksanaan baik lingkungam makro, sektor ataupun daerah;
18.Kegiatan Perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistimatis, berdasarkan pengetahuan, metode atau teknik tertentu;
19.Sumber Daya Alam adalah sesuatu yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita;
20.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
21.Sumber Daya Manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan;
22.Kesejahteraan Rakyat adalah kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin seluruh rakyat yang berisikan kualitas kehidupan beragama, tingkat pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani serta pelayanan;
23.Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja;
24.Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja;
25.Pengembangan Wilayah adalah Rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antara sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI;
26.Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah upaya kreatif dan sistematik yang dilakukan dalam meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) termasuk yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan, sosial dan budaya suatu daerah serta pemanfaatannya untuk berbagai kepentingan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari : 1) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I; 2) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II; dan 3) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III.
4. d.Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat terdiri dari : 1) Sub Bidang Pengembangan Manusia dan Masyarakat I; 2) Sub Bidang Pengembangan Manusia dan Masyarakat II; dan 3) Sub Bidang Pengembangan Manusia dan Masyarakat III.
5. e.Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari : 1) Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I; 2) Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II; dan 3) Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
6. f.Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari : 1) Sub Bidang I Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; 2) Sub Bidang II Perencanaan Program Daerah; dan 3) Sub Bidang III Data dan Informasi.
7. g.Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari : 1) Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan; 2) Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Analisis Kewilayahan dan Konektivitas; dan 3) Sub Bidang Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan.
8. h.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SUB BIDANG

Pasal 3

1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.menetapkan program kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
c.membina bawahan dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
d.mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e.merumuskan penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
f.merumuskan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
g.menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
h.merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
i.memantau layanan administrasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
j.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
k.melaporkan hasil pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku; dan
l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 4

(1)Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesektariatan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana operasional di lingkup Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. c.memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. e.mengkoordinasikan penyusunan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
6. f.menyelenggarakan pembinaan organisasi dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumberdaya aparatur serta penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
7. g.menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. j.menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum.
(2)Uraian tugas sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan rencana operasional Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi, analisis jabatan ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
6. f.mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada pegawai ASN;
7. g.mengelola urusan kerumah-tanggaan, perlengkapan dan umum, perjalanan dinas, kerjasama, kehumasan dan protokoler di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9. i.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 6

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta Evaluasi dan Pelaporan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e.menyusun program, kegiatan dan anggaran berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
f.melaksanakan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
g.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara berkala di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar pengelolaan program, kegiatan dan anggaran terlaksana sesuai perencanaan;
h.menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
j.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 7

1) Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset;
c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e.mengelola penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun sumber lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f.mengelola penatausahaan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g.mengelola data keuangan secara manual maupun elektronik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk dijadikan sebagai bahan dan data dalam penyusunan anggaran dan aset;
h.menyusun laporan keuangan dan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
j.membuat laporan pelaksanaan kinerja di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 8

1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.menyusun rencana operasional Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c.memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e.mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
f.mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD serta APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
g.mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang ekonomi dan SDA sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
h.mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang ekonomi dan SDA sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
i.mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan (Bappeda) kabupaten/kota di bidang ekonomi dan SDA sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
j.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
k.menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 9

1) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I;
c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e.merancang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
f.menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) serta konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan (Bappeda) kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
g.merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
h.merencanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
i.merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
j.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
k.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 10

Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 1) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II;
c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e.merancang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
f.menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) serta konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan (Bappeda) kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
g.merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
h.merencanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
i.merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
j.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
k.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…