DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, uraian tugas Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5.Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom;
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
7.Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
8.Dinas adalah Dinas Pertanian Provinsi Maluku;
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku;
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku;
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
12.Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu;
13.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
14.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
15.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
16.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah;
17.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
18.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah;
19.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari : 1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan; 2) Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian; dan 3) Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara dan Tata Arsip Pegawai.
4. d.Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari : 1) Sub Bidang Mutasi, Pensiun dan Pemberhentian; 2) Sub Bidang Kepangkatan dan Kenaikan Gaji Berkala; dan 3) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi.
5. e.Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri dari : 1) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; 2) Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum; dan 3) Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai.
6. f.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SUB BIDANG

Pasal 3

(1)Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian daerah provinsi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menetapkan program kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. c.membina bawahan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. d.mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. e.merumuskan kebijakan teknis di bidang pengadaan ASN, informasi kepegawaian, mutasi, promosi, penilaian kinerja aparatur dan promosi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
6. f.merumuskan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi;
7. g.menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pelayanan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku;
9. i.memantau layanan administrasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. j.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
11. k.melaporkan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 4

(1)Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana operasional Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. c.memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. e.mengkoordinasikan penyusunan program kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
6. f.menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
7. g.menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, keuangan dan aset di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang kepegawaian;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. j.menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan rencana operasional Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, perencanaan diklat dan pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
6. f.mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. g.mengelola urusan kerumah-tanggaan, perlengkapan dan umum, perjalanan dinas, kerjasama, kehumasan dan protokoler di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9. i.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.menyusun program, kegiatan dan anggaran berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. f.mengelola penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. g.melaksanakan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
8. h.menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang kepegawaian;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10. j.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 7

(1)Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun kebutuhan ASN, pengadaan ASN, informasi kepegawaian, fasilitasi profesi ASN dan penataan arsip pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana operasional Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian berdasarkan program kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. c.memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. e.merumuskan kebijakan formasi dan pengadaan ASN, data dan informasi kepegawaian serta fasilitasi profesi ASN dan tata arsip pegawai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. f.menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan dalam rangka seleksi calon pegawai ASN dan calon peserta pendidikan kedinasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan pengadaan ASN;
7. g.mengkoordinasikan penyelenggaraan pengadaan ASN sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengisi formasi jabatan yang lowong;
8. h.mengkoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh database kepegawaian yang sistematis dan valid;
9. i.melaksanakan fasilitasi profesi ASN dan penataan arsip pegawai sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kapasitas profesi ASN di bidang kepegawaian dan tertib kearsipan pegawai;
10. j.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
11. k.menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan ASN dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 8

(1)Sub Bidang Formasi dan Pengadaan pada Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun formasi pegawai ASN dan melaksanakan pengadaan ASN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Formasi dan Pengadaan pada Bidang Informasi dan Pengadaan ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Bidang Pengadaan ASN dan Informasi Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
3. c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Formasi dan Pengadaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Formasi dan Pengadaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.menyusun formasi pegawai dari pelamar umum dan pendidikan kedinasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengadaan ASN;
6. f.melaksanakan pengadaan pegawai ASN dari pelamar umum dan pendidikan kedinasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengisi formasi jabatan yang lowong;
7. g.menyiapkan bahan pengusulan pengangkatan calon pegawai ASN sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran proses pengangkatan calon pegawai ASN;
8. h.menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Formasi dan Pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang kepegawaian;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup Sub Bidang Formasi dan Pengadaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10. j.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Formasi dan Pengadaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 9

Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian pada Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan pengembangan pengelolaan sistem informasi kepegawaian serta menyusun data, informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

(1)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian;
3. c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.menyusun rencana pengembangan sistem informasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis IT;
6. f.mengelola sistem informasi kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
7. g.menyusun database kepegawaian secara manual dan elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9. i.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 10

Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN dan Tata Arsip Pegawai pada Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana fasilitasi kelembagaan profesi ASN, fasilitasi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian serta menata arsip pegawai ASN sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

(1)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN dan Tata Arsip Pegawai berdasarkan rencana operasional Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN dan Tata Arsip Pegawai;
3. c.membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN dan Tata Arsip Pegawai sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN dan Tata Arsip Pegawai sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.menyusun rencana pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. f.memfasilitasi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian profesi ASN sesuai ketentuan yang untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN;
7. g.menata arsip pegawai ASN secara manual dan elektronik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN dan Tata Arsip Pegawai dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9. i.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN dan Tata Arsip Pegawai sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…