DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku antara lain ketentuan Pasal 1, Pasal 5 ayat (3), Pasal 23, dan Pasal 24.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dan/atau perubahan terhadap unit kerja pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang/jasa secara profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan independen;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu melakukan evaluasi terhadap Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Maluku;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MEMUTUSKAN : Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 25), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka pada angka 17, dan 2 (dua) angka pada angka 19, dan pada angka 20, angka 21 dan angka 22 dihapus serta angka 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2.Provinsi adalah Provinsi Maluku.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
6.Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom. Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);
7.Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 25); Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
11.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
12.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Maluku.
13.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
14.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Maluku.
15.Inspektur adalah Inspektur Provinsi Maluku.
16.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.
17.Kepala Biro adalah Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku. 17a. Bagian adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Adminsitrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Maluku. 17b. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut UKPBJ Pemerintah Provinsi adalah unit kerja pada Pemerintah Provinsi yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 17c. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau yang selanjutnya disebut Kepala UKPBJ adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Adminsitrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.
18.Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku.
19.Tenaga Ahli adalah seorang profesional yang diangkat oleh DPRD dalam rangka membantu tugas alat kelengkapan Dewan, yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD. 19.a Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok pimpinan tinggi pada instansi pemerintah. 19.b Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20.Dihapus.
21.Dihapus.
22.Dihapus.
23.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
24.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
2.Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(3)Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
1. a.Biro Perekonomian Daerah;
2. b.Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. c.Biro Pengelola Perbatasan Negara.
  1. 3.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa bertugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta pelayanan administratif di bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan RPJMD/Rencana Strategis Daerah;
2. b.penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan Daerah di bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
3. c.penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
5. e.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah di bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
6. f.pelaksanaan ketatausahaan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai tugas dan fungsinya.
  1. 4.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Susunan organisasi Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas :

a.Kepala Biro;
b.Bagian Penyusunan Program, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Perencanaan Administrasi Pembangunan;
2. 2.Sub Bagian Evaluasi, Analisis dan Pelaporan Kinerja Pembangunan; dan
3. 3.Sub Bagian Tata Usaha Biro.
c.Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Ekonomi;
2. 2.Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya; dan
3. 3.Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Infrastruktur.
d.Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas :
1. 1.Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, menyelenggarakan fungsi : a) inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; b) pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa; c) penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; d) penyiapan dan pengelolaan dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; e) pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; f) penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral; g) membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan h) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadan barang/jasa pemerintah.
2. 2.Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, menyelenggarakan fungsi : a) pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya; b) pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; c) fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; d) identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi; e) pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ; f) pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas; g) pengelolaan informasi kontrak; dan h) mengelola informasi manajemen barang/jasa pengadaan.
3. 3.Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, menyelenggaraakan fungsi : a) pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelolan pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ; b) pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa; c) pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan; d) pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ; e) pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ; f) pengelolaan personel UKPBJ; g) pengembangan system intensif personel UKPBJ; h) fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik; i) pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; j) bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa; dan k) bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh system informasi pengadaan baran/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKAP, dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 6 Mei 2019 GUBERNUR MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 6 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, TTD HAMIN BIN THAHIR BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR 8.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…