DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Maluku;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum penyusunan Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahaykan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
5.Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada Komisi Informasi.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 2

(1)Gubernur berwenang menetapkan Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku.
(2)Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Ketua sebesar Rp. 6.450.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
2. b.Wakil Ketua sebesar Rp. 6.250.000,00 (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
3. c.Anggota sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).

Pasal 3

Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, Honorarium dibayarkan sebesar selisih antara honorarium dengan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Pembiayaan honorarium Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku dibebankan pada APBD.

Pasal 5

Honorarium ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku diberikan terhitung mulai pada bulan Januari 2023.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 6 April 2023 GUBERNUR MALUKU, Ttd MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 6 April 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, Ttd SADALI IE BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 294.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…