DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Insentif Fiskal berupa pengurangan pokok PBBKB pada Provinsi Maluku.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Insentif Fiskal Berupa Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor: 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor &6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
6.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 136), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN POKOKPAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: l. 2. 13, 14. Daerah adalah Provinsi Maluku. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Maluku. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

5.Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pendapatan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
10.Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.
11.Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
12.Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB. Penyedia BBKB adalah produsen dan/atau importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Sanksi Administratif adalah denda yang dikenakan terhadap keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran termasuk bunga kas. 3. 4. 6. 8. 9.

BAB II

PENGURANGAN POKOK PBBKB

Pasal 2

(1)Gubernur memberikan Insentif Fiskal berupa pengurangan pokok PBBKB.
(2)Pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
1. a.BBKB yang digunakan untuk selain kendaraan umum,
2. b.BBKB yang digunakan untuk mendukung operasional penggunaan alat utama meliputi:
  1. 1.tank:
  2. 2.panser,
  3. 3.kendaraan angkut tank, 4, kendaraan penarik meriam,
  4. 5.kendaraan patroli khusus,
  5. 6.truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, 7 kendaraan penarik radar kendaraan komando,
  6. 8.kendaraan taktis (rantis): kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc:
  7. 10.kendaraan penarik peluru kendali:
  8. 11.pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak),
  9. 12.alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan),
  10. 13.kendaraan penjinak ranjau,
  11. 14.radar darat, radar laut dan radar udara,
  12. 15.radar perlengkapan bermesin, dan
  13. 16.kapal atas air dan kapal bawah air.
3. c.BBKB yang digunakan untuk mendukung operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi:
  1. 1.ambulan,
  2. 2.landing Craft,
  3. 3.vehicle:
  4. 4.personel (LCVP):
  5. 5.landing craft machine,
  6. 6.hydrofoil, dan 7 . kapal rumah sakit.
(3)Besaran pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
1. a.untuk BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan pengurangan sebesar 2596 (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak: dan
2. b.untuk BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan pengurangan sebesar 8006 (delapan puluh persen) dari pokok Pajak.
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara jabatan.

Pasal 3

Pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Wajib PBBKB kepada Subjek PBBKB. Pelaksanaan pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.Wajib PBBKB menghitung pokok pajak dengan mengalikan dasar pengenaan dengan tarif PBBKB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
b.Wajib PBBKB melakukan pengurangan pokok PBBKB sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3): dan C. pemungutan PBBKB kepada Subjek PBBKB berdasarkan hasil pengurangan pokok sebagaimana dimaksud pada huruf b. Dalam hal Wajib PBBKB melakukan pemungutan kepada Subjek PBBKB tanpa memperhitungkan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Wajib PBBKB dikenakan kewajiban pembayaran atau penyetoran PBBKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PBBKB

Pasal 4

Pemberian insentif fiskal berupa pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar 5,5 06 (lima koma lima persen) dari tarif PBBKB yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebesar 7,5 Yo (tujuh koma lima persen) Sehingga tarif PBB-KB yang dikenakan sebesar 2 Yo (dua persen). Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tahun pajak 2025 berakhir atau masa akhir pemberlakuannya disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional. Bapenda bersama perangkat Daerah terkait melakukan sosialisasi pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para Penyedia BBKB.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Bapenda menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 4 Maret 2025 MALUKU a a DY£WERISSA Diundangkan di Ambon pada tanggal 4 Maret 2025 SEKR RAS RAH PROVINSI MALUKU Op Tr x a Al IE, M.Si, IPU AO t tan a or BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025 NOMOR 375.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…