DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai ketentuan umum, rincian target penerimaan pajak daerah, pelaksanaan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja perangkat daerah pelaksana dan pihak yang terkait dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta menjamin kelancaran dan pencapaian target penerimaan penerimaan asli daerah khususnya penerimaan pajak daerah, maka perlu ditetapkan target penerimaan pajak daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak daerah maka diperlukan pengaturan tentang penetapan target per triwulan penerimaan pajak daerah tahun 2022;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penetapan Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
9.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 173);
10.Peraturan Gubernur Maluku Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 Nomor 217); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
3.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.
4.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.
5.Target Triwulan adalah …
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.
7.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
8.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
9.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB- KB, adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
10.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP, adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
11.Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat PR adalah pungutan atas cukai Rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
12.Kas Daerah adalah kas Daerah Pemerintah Provinsi Maluku.

Pasal 2

Penetapan Target Triwulan penerimaan Pajak Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar untuk menghitung :

a.target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah;
b.pembagian dana bagi hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota; dan
c.pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 3

Penetapan Target Triwulan penerimaan Pajak Daerah bertujuan untuk :

a.meningkatkan kinerja instansi pelaksana dan pihak yang terkait dalam pemungutan Pajak Daerah; dan
b.terciptanya kelancaran dan pencapaian target penerimaan pendapatan asli daerah khususnya penerimaan Pajak Daerah.

BAB II

RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Pasal 4

(1)Target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2022 per jenis Pajak, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut :
(2)Presentase pembagian Target Triwulan penerimaan per jenis Pajak Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana pada Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Badan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Target Triwulan penerimaan per jenis Pajak Daerah.
(2)Kepala Badan berwenang:
1. a.menghitung dan menetapkan target penerimaan Pajak Daerah per unit pelaksana teknis badan pada kabupaten/kota;
2. b.menghitung dan menetapkan pembagian dana bagi hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota; dan
3. c.menghitung dan menetapkan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 6

Kewenangan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan setelah konsultasi dan memperoleh persetujuan Gubernur.

Pasal 7

Pengaturan mengenai pengelolaan, pembinaan dan pengawasan serta teknis pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 88.508.000.000,00
b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp. 61.001.500.000,00
c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp. 115.075.625.000,00
d.Pajak Pengambilan Air Permukaan (PPAP) sebesar Rp. 304.500.000,00
e.Pajak Rokok (PR) sebesar Rp. 130.664.571.568,00 JUMLAH Rp. 395.554.196.586,00

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 21 Januari 2022 GUBERNUR PROVINSI MALUKU, Ttd MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 21 Januari 2022 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH MALUKU, Ttd SADALI IE BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 226

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…