DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan anti korupsi pada satuan Pendidikan dilaksanakan untuk membantu pengoptimalan upaya Pemerintah Provinsi Maluku dalam pencegahan tindak pidana korupsi,
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pendidikan anti korupsi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi, . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1 Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1617): Indonesia Menetapkan :
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 4 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301): 5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahaykan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485),
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198):
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782),
8.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 20 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 106): MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELEGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2 Provinsi adalah Provinsi Maluku. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 Gubernur adalah Gubernur Maluku. 4 Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. S Penyelanggaraan Pendidikan Anti Korupsi adalah kegiatan Pendidikan yang menjadi tanggung jawab satuan Pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada pesera didik melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, penyisipan atau integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran yang relevan dan pengembangan kegiatan pendidikan lain terkait dengan pengembangan karakter. & Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada sekolah mengengah atas, menengah kejuruan dan sekolah luar biasa. 7 Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Satuan Pendidikan. & Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan. 9 Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan.

10.Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
11.Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta IMdidik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan Pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dimaksudkan sebagai pedoman implementasi Pendidikan anti korupsi pada satuan Pendidikan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan Pendidikan bertujuan untuk mewujudkan peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah memiliki daya kritis, kepedulian, dan semangat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi.

BAB II

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 4

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, meliputi:

a.insersi dalam mata pelajaran yang relevan,
b.kegiatan pendidikan lain yang terkait dengan pengembangan karakter, dan Cc. ekstrakurikuler.

Pasal 5

(1)Gubernur melalui dinas Pendidikan melakukan fasilitasi melalui penyiapan dan pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta penyediaan perangkat pembelajaran dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi.
(2)Pelaksanaan penyiapan dan pelatihan tenaga pendidik serta penyediaan perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan pembelajaran insersi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyisipan atau pengintegrasian nilai anti korupsi ke dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan pembelajaran insersi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui, penyampaian komitmen anti korupsi dalam kegiatan upacara, kegiatan pembiasaan/keteladanan dan budaya sekolah, kegiatan pemasangan slogan anti korupsi: pembentukan kader penegak anti korupsi dan/atau,
1. e.penyelenggaraan kantin kejujuran.
(2)Ketentuan mengenai Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. 29 gp

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terintegrasi dalam ekstrakurikuler wajib dan/atau ekstrakurikuler lainnya.
(2)Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terstruktur dalam satuan kegiatan pembelajaran.
(3)Ketentuan mengenai Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

BAB III

PENGHARGAAN

Pasal 9

(1)Gubernur melalui Dinas dapat memberikan penghargaan dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi pada satuan Pendidikan.
(2)Pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetepakan oleh Gubernur.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 10

(1)Gubernur dapat melakukan kerja sama dengan kementerian /Lembaga, organisasi, dan/atau pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…