DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada Provinsi Maluku.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Pantai, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Budidaya Laut dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Budidaya Ikan Pantai pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Menetapkan :
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887) sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451),
7.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103): MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KALAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

11.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku,
12.Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum
13.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
14.Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis
15.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan
16.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
17.Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di 18. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. 4 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
7.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
9.Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku. 10.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Peovinsi Maluku.. dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara. tertentu secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya. pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Kepelabuhanan perikanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan dalam menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal perikanan, keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, serta merupakan pusat pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepada UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.UPTD Pelabuhan Perikanan Kelas A, terdiri atas :
  1. 1.UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Tulehu berkedudukan di Tulehu Kabupaten Maluku Tengah : 2.UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Eri berkedudukan di Eri Kota Ambon,
  2. 3.UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Masarete berkedudukan di Teluk Kayeli Kabupaten Buru, 4.UPID Pelabuhan Perikanan Pantai Moa berkedudukan di Moa Kabupaten Maluku Barat Daya,
2. b.UPTD Balai Budidaya Laut Kelas A terdiri atas :
  1. 1.UPTD Budidaya Laut Tual berkedudukan di Tual Kota Tual. 2.UPTD Budidaya Laut Dobo berkedudukan di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru.
3. c.UPTD Balai Budidaya Ikan Pantai Masika Jaya Kelas A, berkedudukan di Piru Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB III

SUSUNAN ORGANIASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Kelas A sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, terdiri atas :
1. a.Kepala Pelabuhan,
2. b.Sub Bagian Tata Usaha,
3. c.Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran,
4. d.Seksi Tatakelola dan Pelayanan Usaha,dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(l) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang bertugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana teknis operasional di bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha,
2. b.koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha, Cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
3. d.pelaksanaan pelayanan ketatausahaan,
4. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya, dan
5. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 5

(1)Kepala Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.
(2)Uraian tugas Kepala Pelabuhan adalah sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana operasional UPTD berdasarkan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
2. b.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup UPTD sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien,
(1)2)
1. c.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup UPTD secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan,
2. d.menetapkan perjanjian kinerja dilingkup UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,
3. e.memberi petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran UPTD sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja UPTD:
4. f.merumuskan kebijakan operasional pelabuhan pendaratan ikan (PPI) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel:
5. g.menyelenggarakan kegiatan pelabuhan perikanan melalui pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan, sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI), surat keterangan pendaratan ikan (SKPI) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang optimal,
6. h.menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian, perencanaan dan keuangan dilingkungan UPTD sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,
7. i.memeriksa keakuratan data, informasi dan dokumentasi dilingkungan UPTD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien j- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,
8. k.melaporkan pelaksanaan capaian kinerja UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai sesuai ketentuan yang berlaku,
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)huruf b mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang ketatausahaan. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
(1)a.
1. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawab masing- menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas: masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas lingkup sub bagian tata usaha, . melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, analisis jabatan dan analisis beban kerja serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada pegawai ASN,
2. d.melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan serta pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas, . melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan dan pemeliharaan barang/aset, penyebarluasan informasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas, . melaksanakan pengolahan bahan RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKIP, lingkup UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan bentuk akuntabilitas kinerja: . memeriksa hasil kerja bawahan dilingkup Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan:
3. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang:
4. i.menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang: j melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanaan pantai.

(2)Uraian tugas Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a.
1. b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawab masing- c.
2. h.menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Operasional Pelabuhan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas, masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas seksi operasional, melaksanakan layanan teknis operasional pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran meliputi pengaturan kedatangan kapal perikanan, pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal perikanan, penerbitan bukti lapor kedatangan kapal perikanan, pengaturan keberangkatan kapal perikanan, penerbitan surat bukti keberangkatan kapal perikanan dan persetujuan berlayar, pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan dan mengesahkan perjanjian kerja laut, pemeriksaan loog book penangkapan ikan, pengaturan olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan, pengawasan pemanduan dan pengisian bahan bakar, pengawasan kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan, pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan, penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan, perlindungan lingkungan maritime, pemeriksaan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan dan sertifikat hasil tangkapan sesuai ketentuan yang berlaku agar tercapainya hasil yang optimal, d . melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan layanan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran perikanan pantai sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan kinerja yang akan datang: .mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, £ memeriksa hasil kerja bawahan dilingkup seksi operasional sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan, . mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, Kesyahbandaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang, i melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. () 2)

Pasal 8

Kepala Seksi Tatakelola dan Pelayanan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan operasional tata kelola dan pelayanan usaha sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang optimal. Uraian tugas Kepala Seksi Tatakelola dan Pelayanan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a.menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Tatakelola dan Pelayanan Usaha berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawab masing- masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas lingkup Seksi Tatakelola dan Pelayanan Usaha,
c.melaksanakan layanan teknis tata kelola dan pelayanan usaha meliputi fasilitas produksi dan pemasaran hasil perikanan, fasilitas pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan serta penyediaan penyediaan pelayanan jasa kapal perikanan sesuai ketentuan yang berlaku agar tercapainya hasil yang diharapkan,
d.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan layanan teknis tata kelola dan pelayanan usaha perikanan pantai sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan kinerja yang akan datang,
e.mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi Seksi Tata Kelola Pelayanan Usaha sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,
f.memeriksa hasil kerja bawahan dilingkup Seksi Tatakelola dan Pelayanan Usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan,
g.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Tatakelola dan Pelayanan Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, h.menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Tatakelola dan Pelayanan Usaha sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang:
i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas secara vertikal dan horisontal.
(2)Setiap kepala unit kerja di lingkungan UPTD dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

(l) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-undangan kepada Kepala Dinas yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai laporan Sekretaris Daerah kepada Gubernur.

(2)Setiap laporan yang diterima secara berjenjang dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan daerah.

Pasal 11

(1)Setiap bawahan di lingkungan UPTD wajib bertanggungjawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggungjawab.
(2)Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…