DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 91 Tahun 2021

Nomor: 91
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam NegeriTahun Anggaran 2022; GUBERNUR MALUKU, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA STANDARHARGA SATUANBIAYAPERJALANANDINAS DALAMNEGERI TAHUNANGGARAN2022 TENTANG PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 91 TAHUN 2021 GUBERNUR MALUKU 2 PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI TAHUNANGGARAN2022. MEMUTUSKAN:

4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pus at dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 183, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 5); Menetapkan 3
9.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil - wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah Daerah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
11.Pejabat lainnya adalah Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pejabat setingkat.
12.Unsur lainnya adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga ahli/pakar.
13.Pejabat Non struktural adalah pejabat fungsional tertentu dan pemangku jabatan fungsional umum.
14.Pejabat Fungsional Tertentu adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang- undangan.
15.Pemangku jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut staf adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.PNS daerah adalah PNS dan CPNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah provinsi.
17.PNS Pusat adalah PNS dan CPNS yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
4.Penugasan adalah suatu kegiatan terencana dan terukur untuk menjalankan urusan kewenangan pemerintah provinsi.
5.Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Anggota DPR, Menteri, Dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
6.Kepala Daerah adalah Gubernur /Bupati/Walikota atau Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur /Wakil Bupati/Wakil Walikota.
7.Pejabat Daerah adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik yang bertindak sebagai pimpinan maupun sebagai anggota.
8.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku 4
18.Tempat atau lokasi keberangkatan adalah kedudukan kantor dari pejabat tertentu bekerja atau lokasi lain yang ditetapkan sebagai titik permulaan keberangkatan.
19.Lokasi tujuan adalah tempat dimana sebagian besar aktivitas penugasan dilakukan.
20.Lokasi kembali adalah kedudukan kantor dari pejabat tertentu bekerja atau lokasi lain yang ditetapkan sebagai titik akhir kepulangan.
21.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
23.Pengikut adalah orang yang bukan pejabat negara dan I atau bukan pegawai negeri sipil karena sifat penugasan dan / atau karen a adanya hak- hak protokoler dari pejabat negara atau pegawai negeri sipil, dan masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan program pemerintah provinsi Maluku dapat ditunjuk mendampingi pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas.
24.Pertirnbangan profesional adalah suatu pertirnbangan yang memperhatikan azas umum perjalanan dinas dan kriteria suatu penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas.
25.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggarari/ pengguna barang.
26.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPDyang dipimpinnya.
27.Kuasa Pengguna Anggaran yang kemudian disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
28.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPDyang selanjutnya disingkat PPK- SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
29.Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada SKPD.
30.Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu.
31.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat untuk melakukan perjalanan dinas.
32.Uang harian adalah uang yang dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
33.Uang representasi adalah tambahan biaya lumpsum harian. 5

a.Azas umum;
b.Kewenangan;
c.Perencanaan penugasan;
d.Hak-hak keuangan;
e.Pembebanan ;
f.Belanja;
g.Pelaksanaan perjalanan dinas;
h.Pertanggungjawaban;
1. 1.Akuntabilitas dan transparansi. Pasa13 Ruang lingkup perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Gubernur mi meliputi: Penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas meliputi:
a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b.mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c.pengumandahan (datasharing);
d.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e.menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter ten tang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
g.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
h.penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S 1/52/53; dan
1. 1.mengikuti pendidikan dan pelatihan.
2. 34.Biaya akomodasi adalah biaya penginapan yang menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya selama melaksanakan perjalanan dinas, yang dibayarkan secara riil.
3. 35.Moda transportasi adalah kendaraan darat, laut, dan udara yang dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas.
4. 36.Airport tax adalah pajak yang harus dibayarkan di bandara.
5. 37.Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
6. 38.Visum adalah bukti pelaksanaan perjalanan dinas dalam bentuk penandatanganan pada lembaran SPPD oleh pejabat atau pihak lain di tempat pelaksanaan tugas. 6 BABIII AZASUMUM Pasal 4

(1)Perjalanan dinas dilaksanakan secara:
1. a.Selektif;
2. b.Tertib;
3. c.Taat pada peraturan perundang-undangan;
4. d.Relevan;
5. e.Efektif;
6. f.Ekonomis dan efisien;
7. g.Bertanggungjawab.
(2)Selektif sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf a, adalah perjalanan yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan berkaitan dengan penyelenggaran pemerin tahan.
(3)Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah perjalanan dinas dilakukan tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, jangka waktu penugasan yang tidak tumpang tindih dengan perjalanan dinas yang lain, serta didukung bukti-bukti yang dapat di pertanggungjawabkan dan disampaikan secara tepat waktu.
(4)Taat pada peraturang perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah perjalanan dinas harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan. .
(5)Relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah perjalanan dinas berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi serta tugas pemerintahan.
(6)Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa pencapaian hasil dari perjalanan dinas harus memberikan manfaat yang optimal mendukung percepatan target kinerja, menyelesaikan permasalahan, meningkatkan koordinasi, serta memperoleh klarifikasi dan informasi yang lebih akurat.
(7)Ekonomis dan efisien sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah bahwa:
1. a.Jumlah PNS/Pejabat tertentu Zpengikut yang diperintahkan sesuai dengan kebutuhan;
2. b.Rute dan jenis alat angkutan yang digunakan memperhitungkan waktu yang singkat dan biaya terendah;
3. c.Jangka waktu penugasan merupakan jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
(8)Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah yang melakukan peIjalanan dinas wajib membuat laporan hasil peIjalanan dinas. 7

1.Bagi Pejabat Eselon II, SPT ditandatangani oleh Gubernur dan atau Wakil Gubemur. Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubemur berhalangan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPTdan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.
2.Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan star, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD. Dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakiliKepalaSKPD.

e.Untuk PNSpada Kantor PerwakilanDaerah yang berkedudukan di luar ProvinsiMaluku diatur sebagai berikut :
1. 1.Bagi Kepala Kantor Perwakilan Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh KepalaKantoryang bersangkutan. C. Untuk PNSdalam lingkungan Sekretariat Daerah :
2. 1.Bagi Pejabat Eselon I, SPT ditandatangani oleh Gubernur. Dalam hal Gubernur berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Wakil Gubernur. Sedangkan untuk SPPDditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku PenggunaAnggaran.
3. 2.Bagi Pejabat Eselon II, SPT ditandatangani oleh Gubernur dan atau Wakil Gubernur. Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang mewakiliSekretaris Daerah.
4. 3.Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro atau Pejabat yang mewakili KepalaBiro.
d.Untuk PNS pada SKPD di luar Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut:
b.Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.

(1)Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
(2)Penandatanganan SPT dan SPPD diatur sebagai berikut :
1. a.Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, SPT ditandatangani oleh Gubernur, dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Gubernur berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Gubernur. BABIV KEWENANGAN Pasal 6 8 Pasal 9 Perencanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sekurang- kurangnya berisikan informasi sebagai berikut:
2. a.Dasar perencanaan penugasan;
(1)Kepala SKPD dan Anggota DPRD Provinsi Maluku mengajukan perencanaan penugasan perjalanan dinas kepada pejabat yang menyetujui berdasarkan:
1. a.Program kerja dan tugas pemerintahan;
2. b.Perintah tertulis dari Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRDProvinsi Maluku atau Sekretaris Daerah;
3. c.Undangan tertulis dari pihak lain tentang suatu kegiatan yang berkesesuaian dengan kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD; BABV PERENCANAAN Pasal 8

BAB II

RUANGLINGKUP Pasal 2

Pasal 7

Penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggota DPRDProvinsi Maluku diatur sesuai dengan peraturan DPRDtentang Tata Tertib DPRD.

1.Bagi Kepala UPT,SPTdan SPPDditandatangani oleh Kepala SKPD yang membawahi UPT. Dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala SKPD.
2.Bagi Pejabat lainnya dan Staf, SPT dan SPPDditandatangani oleh Kepala UPT. Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka SPT dan SPPDditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala UPT.

g.Untuk PNS pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)yang berkedudukan di luar Ibu Kota Provinsi Maluku diatur sebagai berikut :
1. 1.Bagi Kepala UPT, SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan. Sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPDInduk yang bersangkutan dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTyang bersangkutan.
2. 2.Bagi Pejabat lainnya serta Staf, SPTdan SPPDditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan. Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakiliKepala UPTyang bersangkutan.
3. 2.Bagi Pejabat lainnya dan Staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Kantor Perwakilan Daerah. Dalam hal Kepala Kantor Perwakilan berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Kantor Perwakilan Daerah.
f.Untuk PNS pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Maluku diatur sebagai berikut : 9 BABVI BIAYAPERJALANANDINAS

Pasal 12

(1)Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang masing-masing jenisnya terdiri dari :
1. a.Uang Harian;
2. b.Uang Representasi;
3. c.Biaya Penginapan;
4. d.Biaya Transportasi;
5. e.Biaya Reverse Transciption Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).
(1)Dalam hal penugasan mengikutsertakan pejabat yang berasal dari instansi pemerintah diluar Pemerintah Provinsi Maluku maka Sekretaris Daerah mengirimkan surat pemberitahuan kebutuhan terse but kepada pimpinan instansi pemerintah di luar Pemerintah Provinsi Maluku.
(2)Pimpinan instansi pemerintah diluar pemerintah Provinsi Maluku membuat SPT dan SPPD dengan pembebanan biaya perjalanan dinas ditanggung Pemerintah Provinsi Maluku.

Pasal 11

Jumlah hari perjalanan dinas adalah:

a.Untuk luar daerah sebanyak-banyaknya 4 (empat) hari kalender untuk setiap penugasan;
b.Untuk dalam daerah sebanyak-banyaknya 4 (empat) hari kalender untuk setiap penugasan ke kabupaten terkecuali Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak-banyaknya 6 (enam) hari kalender sedangkan untuk penugasan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi dan kegiatan reses DPRD disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan;
c.Untuk perjalanan dinas dalam daerah waktu tempuh perjalanan dan waktu melaksanakan aktivitas minimal membutuhkan waktu 8 (delapan) jam.
d.Jika terdapat kegiatan melebihi hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka pimpinan SKPD mengajukan telaah kepada Sekretaris Daerah dengan menyampaikan pertimbangan dan alas an teknis. Pasall0
b.Pemenuhan kriteria penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas;
c.Lamanya hari perjalanan dinas yang direncanakan;
d.Nama-nama yang akan mengikuti kegiatan;
e.Alasan menyertakan pejabat lainnya, unsur lainnya dan pengikut;
f.Total rencana biaya. 10

(1)Setiap yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan perjalanan dinas. BABVIII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 15
(1)Setiap yang melaksanakan perjalanan dinas harus melakukan VIsum SPPDditempat tujuan.
(2)Visum SPPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
(3)Jika lokasi yang dikunjungi bukan instansi pemerintah maka dapat ditandatangani pimpinan perusahaan atau organisasi yang dikunjungi dan dibubuhi dengan stempel perusahaan atau organisasi yang bersangkutan.

Pasal 14

BABVII PELAKSANAANPERJALANANDINAS Pasal 13

(1)Sebelum pembayaran biaya perjalanan, SekretarisjKepala Bagian UmumjKepala Bagian KeuanganjKepala Sub Bagian Tata usaha melakukan penelitian kelengkapan dokumen, kebenaran perhitungan dan ketersediaan anggaran.
(2)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diberikan apabila pelaksanaan perjalanan dinas sebelumnya telah dipertanggungjawabkan.
(2)Dalam keadaan tertentu apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkanj diganti dengan memberikanj melampirkan bukti pembatalan kegiatan.
(3)Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan sudah berangkat ketempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/ diganti dengan memberikanj melampirkan bukti pembatalan kegiatan dan bukti pengeluaran lainnya.
(4)Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan dihitung sebesar hari penugasan dikurangi 1 (satu) hari.
(5)Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negarajdaerah ditentukan oleh PAjKPA sesuai dengan tingkat pendidikanj kepatutanj tugas yang bersangkutan.
(6)Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 11
(1)Bendahara pengeluaran berdasarkan SPPD yang telah disahkan oleh pejabat penguji kepulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 membuat:
1. a.Kwitansi untuk disetujui oleh PAjKPA;
2. b.Perhitungan rampung;

Pasal 18

Kepala Bagian Keuanganj Kepala Sub Bagian Keuanganj Kepala Sub 8agian Tata Usaha sebagai pejabat penguji kepulangan dan pejabat penguji keabsahan tagihan;

a.Meneliti kebenaran data-data dalam Surat Tugas dan SPPD;
b.Menandatangani dokumen SPPD pada halaman belakang atau halaman ke 2 (dua) untuk pembuktian telah dilakukan verifikasi;
c.Kelengkapan bukti-bukti, jumlah hak-hak keuangan yang seharusnya dibebankan dalam APBD;
d.Sisa pembayaran atau kelebihan pembayaran;

Pasal 17

Setiap yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender menyampaikan dokumen pendukung kepada Kepala Sub Bagian Keuanganj Kepala Sub Bagian Verifikasr/ Kepala Sub Bagian Tata Usaha:

a.SPPD yang telah divisum memuat informasi tanggal tiba, tanggal berangkat, nama jelas pejabat yang memvisum, serta jabatan dari pejabat yang mernvisum;
b.Bukti akomodasi berupa bill hoteljkuitansi biro perjalananjbukti elektronik lainnya;
c.Jika bukti akomodasi sebagaimana dimaksud huruf b untuk 2 (dua) orang maka penggabungan jumlah biaya akomodasi tidak melebihi biaya sebagaimana pada Lampiran I dan dalam bukti mencantumkan nama 2 (dua) orang;
d.Bukti yang dibayarkan untuk penggunaan moda transportasi berupa tiket atau karcis atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas berikut boarding pass;
e.Jika nama yang tercantum dalam tiket atau karcis dan boarding pass sebagaimana dimaksud huruf d tidak sama maka harus dibuatkan surat pernyataan disetujui oleh kepala SKPD.
f.Bukti airport tax apabila terpisah dari harga tiket;
g.Surat pernyataan tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan bagi yang melakukan perjalanan dinas yang tidak menyertakan bukti hotel atau penginapan sebagai bukti pendukung pembayaran akomodasi.
h.Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf g tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

Pasal 16

(2)Laporan perjalanan dinas dapat dibuat kolektif sepanjang mempunyai tujuan penugasan yang sama. 12 BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 NOMOR 91 . DAERAH MALUKU, Ditetapkan di Ambon pada tanggal9 November 2021 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Pasa120 BABX

Pasal 19

(1)Khusus menyangkut perjalanan dinas luar negeri, semua pengeluaran biayanya berpedoman pada ketentuan tentang perjalanan dinas luar negeri yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
(2)Peraturan Gubemur ini mulai efektif berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2022.
1. c.Membayar sisa pembayaran dan menagih kelebihan pembayaran.
(2)Pembayaran dilakukan oleh bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sete1ah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan. 1 Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Gubernur Maluku ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Ketentuan pada Lampiran ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran. Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1.Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.
2.Uang Representasi Perjalanan Dinas. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka STANDARHARGASATUANBIAYAPERJALANANDINAS DALAMNEGERI YANGBERFUNGSI SEBAGAIBATASTERTINGGI DALAMPERENCANAAN DAN PELAKSANAANAPBD PROVINSI MALUKUTAHUNANGGARAN2022 LAMPIRANI PERATURANGUBERNUR MALUKU NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYAPERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PROVINSI MALUKU TAHUNANGGARAN2022 2 perjalanan dinas , seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada tabel 2.
3.Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negen. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel3. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
4.Uang Transport; 1) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan di kota Ambon ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Terinci Pada Tabel4. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 4, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). 2) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu] kali perjalanan taksi : a) Keberangkatan.

(1)dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
(2)dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan; b) Kepulangan.
(1)dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
(2)dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan 3 NSIMALUKU, biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 5. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan me1ebihibesaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 5, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). 13 ( ) Ambon, 2022 Yang membuat pernyataan, Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bagian dari pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dengan ini menyatakan atas perjalanan dinas saya selama hari dari tanggal a/d dengan tujuan tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya. Berdasarkan huruf B Lampiran Peraturan Gubernur Maluku Nomor ..... Tahun 2020 ten tang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021, saya mengajukan biaya akomodasi yaitu sebesar Rp. ( hari x Rp x 30%). Nama Pekerjaan Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : FORMAT SURATPERNYATAAN LAMPlRANII PERATURANGUBERNUR MALUKU NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAMNEGERI TAHUN ANGGARAN2022 DALAM KOTA NO PROVINSI SATUAN LUARKOTA LEBIH DAR! 8 DIKLAT (DELAPAN) JAM 1 2 3 4 5 6 I. UANG HARlAN KE LUAR PROVINSI 1 ACEH OH 360,000.00 140,000.00 110,000.00 2 SUMATERA UTARA OH 370,000.00 150,000.00 110,000.00 3 RlAU OH 370,000.00 150,000.00 110,000.00 4 KEPULAUAN RlAU OH 370,000.00 150,000.00 110,000.00 5 JAMBI OH 370,000.00 150,000.00 110,000.00 6 SUMATERA BARAT OH 380,000.00 150,000.00 110,000.00 7 SUMATERA SELATAN OH 380,000.00 150,000.00 110,000.00 8 LAMPUNG OH 380,000.00 150,000.00 110,000.00 9 BENGKULU OH 380,000.00 150,000.00 110,000.00 10 BANGKA BELITUNG OH 410,000.00 160,000.00 120,000.00 11 BANTEN OH 370,000.00 150,000.00 110,000.00 12 JAWABARAT OH 430,000.00 170,000.00 130,000.00 13 D.K.I JAKARTA OH 530,000.00 210,000.00 160,000.00 14 JAWATENGAH OH 370,000.00 150,000.00 110,000.00 15 D.I YOGYAKARTA OH 420,000.00 170,000.00 130,000.00 16 JAWATIMUR OH 410,000.00 160,000.00 120,000.00 17 BALI OH 480,000.00 190,000.00 140,000.00 18 NUSA TENGGARA BARAT OH 440,000.00 180,000.00 130,000.00 19 NUSA TENGGARA TIMUR OH 430,000.00 170,000.00 130,000.00 20 KALIMANTAN BARAT OH 380,000.00 150,000.00 110,000.00 21 KALIMANTAN TENGAH OH 360,000.00 140,000.00 110,000.00 22 KALIMANTAN SELATAN OH 380,000.00 150,000.00 110,000.00 23 KALIMANTAN TIMUR OH 430,000.00 170,000.00 130,000.00 24 KALIMANTAN UTARA OH 430,000.00 170,000.00 130,000.00 25 SULAWESI UTARA OH 370,000.00 150,000.00 110,000.00 26 GORONTALO OH 370,000.00 150,000.00 110,000.00 27 SULAWESI BARAT OH 370,000.00 150,000.00 110,000.00 28 SULAWESI SELATAN OH 430,000.00 170,000.00 130,000.00 29 SULAWESI TENGAH OH 370,000.00 150,000.00 110,000.00 30 SULAWESI TENGGARA OH 380,000.00 150,000.00 110,000.00 31 MALUKU OH 380,000.00 150,000.00 110,000.00 32 MALUKU UTARA OH 430,000.00 170,000.00 130,000.00 33 PAPUA OH 580,000.00 230,000.00 170,000.00 34 PAPUABARAT OH 480,000.00 190,000.00 140,000.00 II. UANG HARlAN KE KABUPATENjKOTA DALAM PROVINSI 1 KOTATUAL OR 500,000.00 - 2 KABUPATEN MALUKU TENGGARA OR 500,000.00 - 3 KABUPATEN KEPULAUANTANIMBAR OR 500,000.00 - 4 KABUPATEN KEPULAUAN ARU OR 500,000.00 - 5 KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA OH 500,000.00 - 6 KABUPATEN MALUKU TENGAH OR 500,000.00 - 7 KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT OH 500,000.00 - 8 KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR OR 500,000.00 - 9 KABUPATEN BURU OR 500,000.00 - 10 KABUPATEN BURU SELATAN OH 500,000.00 - 11 KOTAAMBON OH 380,000.00 150,000.00 110,000.00 TABEL 1 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI DALAM KOTA NO URAIAN SATUAN LUARKOTA LEBIH DAR! 8 (DELAPAN) JAM 1 2 3 4 5 1 PEJABAT NEGARA/PEJABAT DAERAH OH 250,000.00 125,000.00 2 PEJABAT ESELON I OH 200,000.00 100,000.00 3 PEJABAT ESELON II OH 150,000.00 75,000.00 TABEL2 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS TARIFHOTEL NO. PROVINSI SATUAN KEPALA DAERAHI ANGGOTADPRDI PEJABAT ESELON PEJABAT ESELON KETUA DPRDI PEJABAT ESELON II IIII GOLONGANIV IV I GOLONGAN GOLONGAN III! PEJABAT ESELON I III I. LUAR DAERAH 1 ACEH OH 4,420,000 3,526,000 1,294,000 556,000 556,000 2 SUMATERAUTARA OH 4,960,000 1,518,000 1,100,000 530,000 530,000 3 RIAU OH 3,820,000 3,119,000 1,650,000 852,000 852,000 4 KEPULAUANRIAU OH 4,275,000 1,854,000 1,037,000 792,000 792,000 5 JAMBI OH 4,000,000 3,337,000 1,212,000 580,000 580,000 6 SUMATERABARAT OH 5,236,000 3,332,000 1,353,000 650,000 650,000 7 SUMATERASELATAN OH 5,850,000 3,083,000 1,571,000 861,000 861,000 8 LAMPUNG OH 4,491,000 2,067,000 1,140,000 580,000 580,000 9 BENGKULU OH 2,071,000 1,628,000 1,546,000 630,000 630,000 10 BANGKA BELITUNG OH 3,827,000 2,838,000 1,957,000 622,000 622,000 11 BANTEN OH 5,725,000 3,373,000 1,000,000 718,000 718,000 12 JAWABARAT OH 5,381,000 2,755,000 1,006,000 570,000 570,000 13 D.K.I JAKARTA OH 5,850,000 1,490,000 992,000 730,000 730,000 14 JAWATENGAH OH 4,242,000 1,480,000 954,000 600,000 600,000 15 D.I YOGYAKARTA OH 5,017,000 2,695,000 1,384,000 845,000 845,000 16 JAWATIMUR OH 4,400,000 1,605,000 1,076,000 664,000 664,000 17 BALI OH 4,890,000 1,946,000 990,000 910,000 910,000 18 NUSA TENGGARABARAT OH 3,500,000 2,648,000 1,418,000 580,000 580,000 19 NUSA TENGGARATIMUR OH 3,000,000 1,493,000 1,355,000 550,000 550,000 20 KALIMANTANBARAT OH 2,654,000 1,538,000 1,125,000 538,000 538,000 21 . KALIMANTANTENGAH OH 4,901,000 3,391,000 1,160,000 659,000 659,000 22 KALIMANTANSELATAN OH 4,797,000 3,316,000 1,500,000 540,000 540,000 23 KALIMANTANTIMUR OH 4,000,000 2,188,000 1,507,000 804,000 804,000 24 KALIMANTANUTARA OH 4,000,000 2,188,000 1,507,000 804,000 804,000 25 SULAWESIUTARA OH 4,919,000 2,900,000 924,000 782,000 782,000 26 GORONTALO OH 4,168,000 2,549,000 1,431,000 764,000 764,000 TABEL3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI TARIF HOTEL NO. PROVINSI SATUAN KEPALA DAERAHI ANGGOTA DPRD I PEJABAT ESELON PEJABAT ESELON KETUA DPRDI PEJABAT ESELON II IIII GOLONGAN IV IV I GOLONGAN GOLONGAN I/ll PEJABAT ESELON I III 27 SULAWESI BARAT OH 4,076,000 2,581,000 1,075,000 704,000 704,000 28 SULAWESI SELATAN OH 4,820,000 1,550,000 1,020,000 732,000 732,000 29 SULAWESI TENGAH OH 2,309,000 2,027,000 1,567,000 951,000 951,000 30 SULAWESI TENGGARA OH 2,475,000 2,059,000 1,297,000 786,000 786,000 31 MALUKU OH 3,467,000 3,240,000 1,048,000 667,000 667,000 32 MALUKU UTARA OH 3,440,000 3,175,000 1,073,000 600,000 600,000 33 PAPUA OH 3,859,000 3,318,000 2,521,000 829,000 829,000 34 PAPUABARAT OH 3,872,000 3,212,000 2,056,000 718,000 718,000 II. KABUPATEN I KOTA DALAM PROVINSI 1 KOTATUAL OH 2,500,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 700,000.00 700,000.00 2 KABUPATEN MALUKU TENGGARA OH 2,500,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 700,000.00 700,000.00 3 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAF OH 2,500,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 700,000.00 700,000.00 4 KABUPATEN KEPULAUAN ARU OH 2,500,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 700,000.00 700,000.00 5 KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA OH 2,500,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 700,000.00 700,000.00 6 KABUPATEN MALUKU TENGAH OH 2,500,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 700,000.00 700,000.00 7 KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT OH 2,500,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 700,000.00 700,000.00 8 KABUPATEN SERAM BAG IAN TIMUR OH 2,500,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 700,000.00 700,000.00 9 KABUPATEN BURU OH 2,500,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 700,000.00 700,000.00 10 KABUPATEN BURU SELATAN OH 2,500,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 700,000.00 700,000.00 11 KOTAAMBON OH 2,500,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 700,000.00 700,000.00 NO. KOTATUJUAN SATUAN BIAYA TIKET (Rp.) B1SNIS EKONOMI 1 2 3 4

1.PERJALANANDINAS KE LUAR PROVINSI 1 ACEH 16,000,000.00 4,116,800.00 2 SUMATERAUTARA 13,427,200.00 5,382,900.00 3 RIAU 12,249,100.00 4,114,900.00 4 KEPULAUANRIAU 12,136,900.00 4,350,900.00 5 JAMBI 12,135,800.00 4,067,600.00 6 SUMATERABARAT 12,235,900.00 4,024,400.00 7 SUMATERASELATAN 11,886,100.00 3,008,500.00 8 LAMPUNG 11,174,400.00 3,809,100.00 9 BENGKULU 12,436,100.00 3,979,600.00 10 BANGKA BELITUNG 11,646,300.00 3,765,100.00 11 BANTEN 13,285,000.00 7,081,000.00 12 JAWABARAT 13,285,000.00 7,081,000.00 13 D.K.I JAKARTA 13,285,000.00 7,081,000.00 14 JAWATENGAH 13,185,200.00 3,970,800.00 15 D.I YOGYAKARTA 10,765,200.00 4,336,800.00 16 JAWATIMUR 8,803,000.00 4,845,000.00 17 BALI 8,054,000.00 4,471,000.00 18 NUSA TENGGARABARAT 12,696,800.00 4,733,500.00 19 NUSA TENGGARATIMUR 13,039,500.00 5,539,500.00 20 KALIMANTAN BARAT 12,135,800.00 4,271,100.00 21 KALIMANTAN TENGAH 10,735,500.00 4,307,500.00 22 KALIMANTAN SELATAN 9,289,700.00 4,348,200.00 23 KALIMANTAN TIMUR 8,038,700.00 4,517,500.00 24 KALIMANTAN UTARA 13,265,000.00 5,765,000.00 25 SULAWESI UTARA 12,135,000.00 4,635,000.00 26 GORONTALO 13,245,800.00 5,745,800.00 27 SULAWESIBARAT 6,022,000.00 3,455,000.00 28 SULAWESISELATAN 6,022,000.00 3,455,000.00 29 SULAWESITENGAH 6,140,000.00 3,508,000.00 30 SULAWESITENGGARA 4,824,000.00 2,856,000.00 31 MALUKU UTARA 4,022,000.00 2,449,000.00 32 PAPUA 7,434,000.00 4,161,000.00 33 PAPUABARAT 5,117,000.00 3,027,000.00 II. PERJALANANDINAS ANTAR KABUPATENjKOTA DALAM PROVINSI 1 KOTATUAL - 3,000,000 2 KABUPATENMALUKU TENGGARA - 3,000,000 3 KABUPATENMALUKU TENGGARABARAT - 3,500,000 4 KABUPATENKEPULAUANARU - 3,500,000 5 KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA - 4,500,000 6 KABUPATENMALUKU TENGAH - 800,000 7 KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT - 700,000 8 KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR - 2,000,000 9 KABUPATENBURU - 1,000,000 10 KABUPATENBURU SELATAN - 1,400,000 TABEL4 SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS L __ NO PROVINSI SATUAN BESARAN (Rp.) 1 2 3 4
1.BIAYA TAKSI Dl LUAR PROVlNSI 1 ACEH ORANG / KALI 123,000.00 2 SUMATERA UTARA ORANG / KALI 232,000.00 3 RIAU ORANG / KALI 94,000.00 4 KEPULAUAN RIAU ORANG / KALI 137,000.00 5 JAMBI ORANG / KALI 147,000.00 6 SUMATERA BARAT ORANG / KALI 190,000.00 7 SUMATERA SELATAN ORANG / KALI 128,000.00 8 LAMPUNG ORANG / KALI 167,000.00 9 BENGKULU ORANG / KALI 109,000.00 10 BANGKA BELITUNG ORANG / KALI 90,000.00 11 BANTEN ORANG / KALI 446,000.00 12 JAWABARAT ORANG / KALI 166,000.00 13 D.KJ JAKARTA ORANG / KALI 256,000.00 14 JAWA TENGAH ORANG / KALI 75,000.00 15 DJ YOGYAKARTA ORANG / KALI 118,000.00 16 JAWATIMUR ORANG / KALI 194,000.00 17 BALI ORANG / KALI 159,000.00 18 NUSA TENGGARA BARAT ORANG / KALI 231,000.00 19 NUSA TENGGARA TIMUR ORANG / KALI 108,000.00 20 KALIMANTAN BARAT ORANG / KALI 135,000.00 21 KALIMANTAN TENGAH ORANG / KALI 111,000.00 22 KALIMANTAN SELATAN ORANG / KALI 150,000.00 23 KALIMANTAN TIMUR ORANG / KALI 450,000.00 24 KALIMANTAN UTARA ORANG / KALI 102,000.00 25 SULAWESI UTARA ORANG / KALI 138,000.00 26 GORONTALO ORANG / KALI 240,000.00 27 SULAWESI BARAT ORANG / KALI 313,000.00 28 SULAWESI SELATAN ORANG / KALI 145,000.00 29 SULAWESI TENGAH ORANG / KALI 165,000.00 30 SULAWESI TENGGARA ORANG / KALI 171,000.00 31 MALUKU ORANG / KALI 240,000.00 32 MALUKU UTARA ORANG / KALI 215,000.00 33 PAPUA ORANG / KALI 431,000.00 34 PAPUA BARAT ORANG / KALI 182,000.00 II. BIAYA TAKSI DI KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI 1 KOTATUAL ORANG / KALI 150,000.00 2 KABUPATEN MALUKU TENGGARA ORANG / KALI 150,000.00 3 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR ORANG / KALI 250,000.00 4 KABUPATEN KEPULAUAN ARU ORANG / KALI 150,000.00 5 KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA ORANG / KALI 200,000.00 6 KABUPATEN MALUKU TENGAH ORANG / KALI 150,000.00 7 KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT ORANG / KALI 100,000.00 8 KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR ORANG / KALI 300,000.00 9 KABUPATEN BURU ORANG / KALI 200,000.00 10 KABUPATEN BURU SELATAN ORANG / KALI 200,000.00 TABEL 5 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO. JENIS TES SATUAN BE SARAN (Rp) 1 2 3 4
1.RAPID TEST ORANGjKALI 250,000
2.SWAB TEST ONE DAY ORANGjKALI 900,000
3.SWAB TEST UMUM ORANGjKALI 600,000 TABEL6 SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…