DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 98 Tahun 2021

Nomor: 98
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, tata kelola SPBE, rencana induk SPBE, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, pusat data, jaringan intra pemerintah daerah, sistem layanan pemerintah daerah, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, layanan SPBE,manajemen SPBE meliputi manajemen resiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, manajemen layanan SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi audit infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik, audit aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, audit keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyelenggaraan SPBE yang meliputi koordinator SPBE, GCIO, percepatan SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
c.bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik maka diperlukan tata kelola system pemerintahan berbasis elektronik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 182);
5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Maluku.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenganan Daerah Provinsi.
6.Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.
7.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11.Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
12.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13.Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
14.Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di instansi pusat.
15.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
16.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
17.Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
18.Peta Rencana SPBE Instansi Pusat adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di instansi pusat.
19.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
20.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
21.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
22.Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
23.Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
24.Pusat Data atau Data Center adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
25.Jaringan Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu sistem layanan.
26.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
27.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
28.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
29.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
30.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
31.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
32.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
33.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
34.Tim koordinasi SPBE pemerintah daerah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi dan monitoring SPBE
35.Government Chief Information Officer Pemerintah Provinsi Maluku yang selanjutnya disingkat GCIO adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.
36.Server atau Peladen adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
37.Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
38.Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.
39.Application Programming Interface untuk selanjutnya disingkat API adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
40.Network Operation Center untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Provinsi Maluku.
41.Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.
42.Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
43.Hosting adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat Internet.
44.Colocation Server adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Pusat Data yang memiliki standar kemamanan fisik dan infrastuktur;
45.Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
46.Disaster Recovery Center yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (Data Center) mengalami gangguan atau tidak dapat, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
47.Service Level Agreement yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antra dua kelompok.
48.System Development Life Cycle yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
49.Infrastruktur TIK adalah infrastruktur mencakup perangkat keras pemrosesan informasi (server, workstation, dan peripheral), jaringan komunikasi dan software infrastruktur (sistem operasi, tool sistem).
50.Government Service Bus adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut GSB.
51.User Interface adalah tampilan muka pada aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk berinteraksi
52.E-mail resmi adalah email yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yaitu mail.malukuprov.go.id.
53.Source Code yang selanjutnya disebut Kode Sumber/Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
54.White List atau daftar putih adalah sebuah daftar yang berisi situs, aplikasi dan port yang boleh diakses dalam jaringan. Daftar putih dapat bersifat statik atau dinamik (menyesuaikan dengan jam kerja).
55.Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasikan alamat IP address server komputer seperti situs, aplikasi maupun host jaringan.
56.IP Address adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat komputer agar komputer tersebut teridentifikasi dan dapat berkomunikasi dengan komputer lain.
57.Media sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah (Web 2.0) dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.

Pasal 2

(1)Maksud tata kelola SPBE adalah sebagai pedoman dalam mengintegrasikan dan menyinkronkan TIK di Daerah.
(2)Tujuan pengaturan Tata Kelola SPBE yaitu untuk :
1. a.mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk SPBE;
2. b.mewujudkan keselaran antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Perangkat Daerah;dan
3. c.mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.tata kelola SPBE;
b.manejemen SPBE;
c.audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d.penyelenggaraan SPBE;
e.percepatan SPBE;dan
f.pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB III

TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

Tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

a.rencana induk SPBE;
b.arsitektur SPBE;
c.peta rencana SPBE;
d.rencana dan anggaran SPBE;
e.proses bisnis;
f.data dan informasi;
g.infrastruktur SPBE;
h.aplikasi SPBE;
i.keamanan SPBE;dan
j.layanan SPBE.

Pasal 5

(1)Gubernur menetapkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.Visi, misi dan tujuan sasaran TIK SPBE;
2. b.Arsitektur SPBE;
3. c.Peta Jalan SPBE;dan
4. d.Rencana Anggaran SPBE.
(3)Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mengacu pada RJPMD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Grand Desain Reformasi Birokrasi Daerah.
(4)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan program kerja implementasi SPBE diseluruh Perangkat Daerah.
(5)Rencana Induk SPBE dilakukan review setiap lima tahun atau sewaktu waktu berdasarkan :
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk; dan/atau
2. b.perubahan kebijakan strategis daerah;
3. c.perkembangan teknologi;
4. d.perubahan Peta Rencana Induk SPBE nasional;dan
5. e.perubahan ketentuan perundang-undangan.
(6)Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dilakukan oleh Dinas.

Pasal 6

(1)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE nasional dan RPJMD.
(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
(4)Gubernur melakukan koordinasi dan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Aparatur Negara untuk menyelaraskan arsitektur SPBE.
(5)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun berakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan.
(6)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d sampai dengan huruf j Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan;dan
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(7)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 7

(1)Peta rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada peta rencana SPBE nasional, arsitektur SPBE, RPJMD dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
(2)Peta rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Peta rencana SPBE ditetapkan oleh Gubernur.
(4)Gubernur melakukan koordinasi dan konsultasi dengan menteri yang melaksanakan urusan Pemerintah dibidang aparatur negara untuk menyelaraskan peta rencana SPBE.
(5)Peta rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(6)Reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan :
1. a.perubahan peta rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan arsitektur SPBE;atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
(7)Reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 8

(1)Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah daerah dan Peta rencana SPBE pemerintah daerah masing-masing.
(2)Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 9

(1)Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
(2)Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
(3)Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(1)Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
(2)Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
(3)Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
(4)Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(5)Instansi Pusat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat masing-masing.
(6)Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
(7)Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 11

(1)Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas:
1. a.Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
2. b.Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2)Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
(3)Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…