DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: 1) ketentuan umum, 2) pembentukan, 3) kedudukan, tugas pokok dan fungsi susunan organisasi, 4) eselon, pengangkatan dan pemberhentian, 5) jabatan fungsional, 6) tata kerja, 7) ketentuan lain-lain, 8) ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 68 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara, maka dipandang perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubenur Maluku Utara. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 361);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); 57

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN TENAGA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara;
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
5.Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Utara;Unit Pelaksana Teknis Dinas/Balai Selanjutnya disebut UPTD/Balai adalah unsur pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Utara;
6.Balai Pelatihan Tenaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Utara;
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Pelatihan Tenaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Utara. 58

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Balai Pelatihan Tenaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Sofifi di pimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Balai Pelatihan Tenaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas teknis operasional Dinas meliputi pelayanan, Pengembangan, pelatihan di bidangnya, sesuai dengan kebijakan Gubernur.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud apda Pasal 4, Balai Pelatihan Tenaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan tugasnya;
b.Penyelenggaraan urusan UPTD/Balai dan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Balai Pelatihan Tenaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari : 59
1. a.Kepala Balai;
2. b.Sub. Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
4. d.Seksi Penyelenggara Pelatihan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Balai Pelatihan Tenaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

(1)Kepala Balai Pelatihan Tenaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Balai sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan maupun kebijakan yang ditetapkan Oleh Gubernur atau Kepala Dinas.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pelatihan Tenaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas :
1. a.Menyusun program kerja dan kegiatan Balai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
2. b.Mengkoordinasikan, mengintegritaskan dan mengsingkronisasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Balai yang telah ditetapkan;
3. c.Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis tugas Balai;
4. d.Melaksanakan urusan Tata Usaha;
5. e.Melaksanakan evalusasi dan penyusunan Laporan terhadap pelaksanaan tugas secara berkala;
6. f.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Panitia pelaksanaan Diklat bertanggung jawab keapda Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku Utara.

Pasal 8

(1)Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelatihan Tenaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, program, pelaporan dan rumah tangga serta urusan umum.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
1. a.Perumusan program kerja dan kegiatan di Sub. Bagian Tata Usaha;
2. b.Pelaksanaan urusan adminitrasi ketatausahaan; 60
3. c.Pelaksanaan urusan kepegawaian meliputi : menyiapkan bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pembinaan pegawai;
4. d.Pelaksanaan urusan operasional keuangan rutin, dan gaji pegawai;
5. e.Penyusunan laporan kegiatan Balai;
6. f.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Seksi Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai dan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi Balai sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :
1. a.Menyusun program kerja dan teknis operasional;
2. b.Menyusun program kerja dan kegiatan Balai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
3. c.Mengkoordinasikan, mengintegrisikan dan mengsingkronisasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Balai yang telah ditetapkan;
4. d.Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis tugas balai;
5. e.Melaksanakan urusan tata usaha;
6. f.Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas secara berkala;
7. g.Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. h.Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja dan membuat laporan secara berkala;
9. i.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…