DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: 1) ketentuan umum, 2) tujuan penyelenggaraan, 3) bantuan biaya pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar, 4) biaya, 5) penutup. Peraturan ini terdiri dari V Bab 13 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 65 3616);
3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4780);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah dan Pemerintahan 66 Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Tambahan Lembaran Nomor 2278);
15.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;
16.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193);
17.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 153). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara;
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara; 67
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku Utara;
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara;
6.Dinas Kesehatan Provinsi selanjutnya disingkat Dinkes Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan;
7.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat Dinkes Kabupaten/ Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan;
8.Program Bantuan Pendidikan kesehatan adalah program bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara untuk membiayai pendidikan kesehatan bagi tenaga kesehatan, pendidikan dokter spesialis /dokter gigi spesialis, pendidikan S2 Kesehatan, Pendidikan S1 Kesehatan dan Pendidikan D3 Kesehatan;
9.Bantuan pendidikan adalah bantuan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara yang diberikan kepada Dokter / Dokter Gigi dan SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan kesehatan;
10.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik didalam maupun diluar negeri, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil;
11.Peserta tugas belajar yang selanjutnya disebut peserta adalah para Dokter SDM Kesehatan yang mengikuti Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
12.Bidang Sumber Daya Kesehatan yang selanjutnya disingkat bidang SDMK adalah unsur pendukung yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
13.Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
14.Biro Keuangan dan Asset adalah Biro Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara yang merupakan perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara selaku kuasa pengguna anggaran yang juga melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.
15.Pegawai Negari adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 68 diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB II

TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Kepala Dinas Kesehatan menetapkan keputusan formasi tahunan bagi pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar dengan bertujuan untuk :

1.Memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
2.Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta sikap dan kepribadian profesional Pegawai Negeri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang Pegawai Negeri.

Pasal 3

Penyelenggara pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar di selenggarakan di Institusi pendidikan negeri.

Pasal 4

Jenis pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar meliputi :

a.Pendidikan dokter spesialis, Sp Dalam, Sp Anak, Sp Obygn, Sp Anestesi, Sp Bedah;
b.Pendidikan Magister S2 Kesehatan : Epidemiologi, Pembiayan dan Jaminan Kesehatan, Kesehatan Ibu dan Anak, Hukum Kesehatan, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan dan Manajemen Bencana;
c.Pendidikan D-IV-S1 Kesehatan : Keperawatan-Ners, Gizi Kesehatan, Anestesi, dan Radiologi;
d.Pendidikan D3 Kesehatan : Keperawatan, Kebidanan, Perawat Gizi, dan Analis Laboratorium.

Pasal 5

Jangka waktu pelaksanakan pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar sebagai berikut :

a.Pendidikan Diploma III atau setara paling lama 3 (tiga) Tahun;
b.Program Diploma IV atau S1 paling lama 4 (empat) Tahun;
c.Program Magister S2 paling lama 2 (dua) Tahun; dan
d.Program Dokter spesialis disesuaikan dengan kurikurum pendidikannya.

Pasal 6

Peserta pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar terdiri atas :

a.PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota; 69
b.PNS yang bertugas di bidang Kesehatan.

BAB III

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN TUGAS BELAJAR

Pasal 7

Peserta pendidikan dokter spesialis menerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.Mengajukan permohonan ditujukan kepada Gubernur Up. Dinas Kesehatan Provinsi;
b.Data keadaan/ketenagaan Spesialis di rumah sakit pengusul;
c.Data kebutuhan tenaga spesialis di rumah sakit pengusul;
d.Rekomendasi dari direktur RSU Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
e.Foto copy ijazah dokter yang telah dilegalisir dekan/pejabat berwenang;
f.Surat rekomendasi IDI;
g.Foto copy surat tanda Registrasi;
h.Surat keterangan sehat dari RS Pemerintah;
i.Foto Copy surat keputusan PTT;
j.Daftar Riwayat Hidup;
k.Foto copy SK Pengangkatan CPNS/PNS;
l.Perguruan tingggi yang dipilih adalah perguruan tinggi negeri, apabila swasta harus terakreditas B dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini apabila perguruan perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih;
m.Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terkahir;
n.Pas Foto berwarna ukuran (4x6)
o.Surat pernyataan wajib bekerja kembali setelah selesai mengikuti pendidikan pada unit kerja pad instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan 2N (N= Masa Tugas Belajar) diatas materai 6000.

Pasal 8

Peserta tugas belajar pendidikan S2, S1 dan D3 Kesehatan yang menerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.Mengajukan permohonan ditujukan kepada Gubernur Up. Dinas Kesehatan Provinsi; 70
b.Mendapatkan izin tertulis dari atas langsung;
c.PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung mulai diangkat sebagai PNS;
d.FC SK PNS dan Pangkat terakhir;
e.FC SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional/ struktural;
f.FC DP3 1 (satu) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya baik;
g.FC Ijazah/STTB dan Transkip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
h.Surat Pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural/fungsional bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional;
i.Surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari RS Pemerintah;
j.Surat izin mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar dari BKD setempat;
k.Perguruan tingggi yang dipilih adalah perguruan tinggi negeri, apabila swasta harus terakreditas B dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini apabila perguruan perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih;
l.Surat Pernyataan dari atasan bahwa telah melaksanakan kewajiban bagi yang pernah mendapatkan tugas belajar atau izin belajar;
m.Surat Izin dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
n.Surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi/peminatan yang akan diambil relevan dengan bidang tugasnya;
o.Surat Pernyataan tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan mengajukan seleksi administrasi/berdasarkan usulan unit Dinas Kesehatan Provinsi masing – masing calon peserta, diatas materai 6000;
p.Surat pernyataan wajib bekerja kembali setelah selesai mengikuti pendidikan pada unit kerja pad instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan 2N (N= Masa Tugas Belajar) diatas materai 6000;
q.Melampirkan Daftar Riwayat Hidup;
r.Pas Foto berwarna ukuran (4x6).

BAB IV

BIAYA

Pasal 9

(1)Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
(2)Bantuan biaya pendidikan dokter spesialis dan peserta tugas belajar diberikan 71 2 (dua) semester sekaligus dalam setahun;
(3)Penetapan besaran biaya bagi pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;

Pasal 10

Biaya penyelenggara pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar diberikan meliputi :

a.Biaya SPP 2 (dua) semester;
b.Biaya hidup dan biaya operasional;
c.Biaya buku dan referensi.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…