DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 20.1 Tahun 2014

Nomor: 20.1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang 1) ketentuan umum, 2) tujuan, 3) ruang lingkup, 4) standar biaya diklat pola kontribusi, 5) pengelolaan dan pertanggungjawaban, 6) pengesahan pertanggungjawaban, 7) pelaksanaan diklat fasilitas, 8) ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari VIII Bab 11 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku Utara sebagai lembaga pelaksana Pendidikan dan Pelatihan dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat;
c.bahwa sehubungan dengan keterbatasan anggaran dalam peaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan dimaksu dengan Pola Kontribusi dan Fasilitasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan dan Pelatihan Pola Kontribusi dan Fasilitasi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 90 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43550);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4780);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 91
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011;
14.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014;
15.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
16.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
17.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;
18.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Negeri Sipil Golongan III;
19.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II;
20.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
21.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
22.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I, II, III dan IV;
23.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 92 Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
24.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
25.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLA KONTRIBUSI DAN FASILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otomoni seluas – luasnya dalam sistem dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indoenesia 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat daerah sebagai urusan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
7.Badan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku Utara;
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku Utara;
9.Pihak Ketiga adalah Pemerintah Kabupaten / Kota atau Instansi Lainnya, Masyarakat yang membutuhkan pelayanan Penyelenggaraan Diklat; 93
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana dimaksu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
11.Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan keterampian masyarakat;
12.Pendidkan dan Pelatihan Kontribusi selanjutnya disingkat Diklat Pola Kontribusi adalah Diklat yang dilaksanakan pada Badan dengan biaya pelaksanaan diklat ditanggung oleh Instansi Pengirim;
13.Pendidkan dan Pelatihan Fasilitasi selanjutnya disingkat Diklat Pola Fasilitasi adalah Diklat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Instansi Lainnya yang biaya pelaksanaannya di tanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sedangkan Badan hanya membantu memfasilitasi Pelaksanaannya;
14.Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan selanjutnya disebut Diklatpim adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan bagi aparatur pemerintah sesuai dengan jenjang Jabatan Struktural;
15.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan selanjutnya disebut Diklat Prajabatan adalah Calon PNS, baik diangkat dari tenaga honorer maupun pelamar umum yang merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS;
16.Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah Diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis;
17.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah Diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan fungsional.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Diklat dengan Pola Kontribusi dan Fasilitas Bertujuan untuk :

a.Mengatasi kendala dalam keterbatasn pelaksanaan Diklat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat;
b.Memberikan solusi dalam keterbatasan anggaran pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membiayai pelaksanaan Diklat. 94

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Diklat Pola Kontribusi dan Fasilitas, meliputi :

a.Standar biaya diklat Pola Kontribusi;
b.Pengelolaan pertanggungjawaban;
c.Pemanfaatan asset daerah;
d.Pelaksanaan Diklat Fasilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Diklat Pola Kontribusi dan Fasilitas, meliputi :

a.Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
b.Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
c.Diklat Prajabatan Gol. I, II dan III;
d.Diklat Teknis dan Fungsional.

BAB IV

STANDAR BIAYA DIKLAT POLA KONTRIBUSI

Pasal 5

(1)Standar biaya pelaksanaan Diklat Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu pada ketentuan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara selaku Pembina, dan disesuaikan dengan Standar Biaya di Provinsi Maluku Utara;
(2)Penerimaan biaya pelaksanan diklat sebagimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Panitia yang dibentuk oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku Utara;
(3)Panitia pelaksanaan Diklat bertanggung jawab keapda Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku Utara.

Pasal 4

Standar Biaya pelaksanaan Diklat Pola Kontribusi dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, ditetapkan sebagai berikut:

a.Diklat Kepemimpinan Tk. III Sebesar Rp. 39.300.000,-/orang
b.Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Sebesar Rp. 45.000.000,-/orang
c.Diklat Prajabatan Gol. I, II dan III (K1/K2) Sebesar Rp.5.706.756,25,/orang
d.Diklat Prajabatan Gol. III (Reguler) Sebesar Rp. 12.343.850,-/orang 95
e.Diklat Prajabatan Gol. I dan II (Reguler) Sebesar Rp. 9.614.725,-/orang
f.Diklat Teknis dan Fungsional Sebesar Rp. 8.125.000,-/orang

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)Penerimaan pembiayaan pelaksanaan Diklat Kontribusi dan Fasilitasi oleh Panitia Diklat sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) dikelola dan dipertanggungjawabkan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah;
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang guna mendapatkan pengesahan.

BAB VI

PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pengesahan pertanggungjawaban atas pengelolaan biaya pelaksanaan diklat pola kontribusi dan fasilitas dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

BAB VII

PELAKSANAAN DIKLAT FASILITAS

Pasal 9

(1)Diklat Fasilitas dilakukan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintan Kabupaten/Kota atau Instansi Lainnya;
(2)Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Badan Diklat Provinsi Maluku Utara, Meliputi :
1. a.Jadwal pelaksanaan diklat;
2. b.Pemanfaatan Widasaiswara;
3. c.Kurikulum dan Silabi;
4. d.Modul;
5. e.Evaluasi penyelenggaraan;
6. f.Peneribitan Surat Tanda Taman Pendidika dan Pelatihan (STTP)/Sertifikat;
7. g.Dan lain-lainnya berkaitan dengan pelaksanaan diklat.
(3)Pelaksanaan Diklat Fasilitas antara Badan Diklat Provinsi Maluku Utara dengan Pihak Ketiga didasarkan pada suatu Perjanjian Kerja Sama yang paling sedikit mengatur hal – hal :
1. a.Tujuan Kerjasama; 96
2. b.Lingkup Kerjasama;
3. c.Hak dan Kewajiban para Pihak;
4. d.Tugas dan Tanggungjawab para Pihak.

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pola Kontribusi dan Fasilitas lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…