DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
3.Gubernur adalah Gubemur Maluku Utara.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pusat yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara atau Pegawai Daerah yang ditugaskan pada intansi lain dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.
6.Pendidik adalah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus.
7.Tenaga Kependidikan adalah Pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu pada satuan pendidikan menengah dan satuan khusus yang menduduki jabatan pengawas sekolah, kepala sekolah, pengelola laboratorium/bengkel, pranata laboratorium pendidikan, pengelola perpustakaan, pustakawan, serta pejabat pengawas dan pelaksana.
8.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara.
9.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja.
10.Capaian Kinerja adalah Rencana dan target kinerja yang hams dicapai oleh Pegawai dalarn kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati Pegawai dan atasannya.
11.Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
12.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang telah ditetapkan.
14.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara diberikan TPP setiap bulan.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan;
b.akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
d.efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e.keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS termasuk penilaian terhadap kontribusi dalam pencapaian target kinerja;
f.kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
g.optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria:

a.beban kerja;
b.prestasi kerja;
c.tempat bertugas;
d.kondisi kerja;
e.kelangkaan profesi; dan/atau
f.pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

(1)TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja besar.
(2)Besaran Presentase TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebesar 100% dari Basic TPP.
(3)Besaran Presentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk RSUD. Chasan Boesoerie.
(4)Besaran Presentase TPP berdasarkan kriteria beban kerja RSUD Chasan Boesoerie terdiri atas :
1. a.jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Adminitrator, Jabatan Pengawas, Dokter Ahli Utama dan Dokter Ahli Madiya sebesar 60% dari Basic TPP;dan
2. b.jabatan Fungsional dan Pelaksana sebesar 90% dari Basic TPP.
(5)Besaran Presentase Sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Daerah yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
(2)Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hasil LKJIP, Prestasi Individu, Prestasi Pemerintah Daerah dan/atau Prestasi Perangkat Daerah.
(3)Besaran Presentase TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% dari Basic TPP.

BAB IV

PENETAPAN BASIC TPP DAN PERHITUNGAN AKHIR BESARAN TPP

Pasal 7

(1)Penetapan Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
1. a.kelas jabatan;
2. b.indeks kapasitas fiskal daerah;
3. c.indeks kemahalan konstruksi; dan
4. d.indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
(3)Besaran basic TPP ASN per kelas jabatan di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Besaran basic TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah apabila terjadi perubahan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

PEMBERIAN, PENILAIAN, DAN MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 8

(1)TPP diberikan kepada Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Daerah.
(2)CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP yang diterima.
(3)PNS yang melaksanakan tugas belajar diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP yang diterima dengan melampirkan bukti keaktifan kuliah.
(4)Aparatur Sipil Negara dapat diberikan tambahan penghasilan lain berupa jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber yang dianggarkan pada belanja barang dan jasa setiap Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1)Aparatur Sipil Negara tidak diberikan TPP jika:
1. a.tidak melaksanakan penyusunan dan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai;
2. b.berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
3. c.berstatus tersangka oleh pihak yang berwenang;
4. d.berstatus terdakwa atau terpidana;
5. e.cuti di luar tanggungan Negara;
6. f.mengambil cuti besar;
7. g.diberhentikan sementara;
8. h.pindah antar pemerintah daerah;
9. i.Guru;
10. j.Pengawas Sekolah;
11. k.ASN yang persentasi Kehadirannya kurang dari 40%.
12. l.dipekerjakan/diperbantukan di instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya;
13. m.dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
14. n.ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
15. o.tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan ASN bersangkutan, terhitung sejak barang dimaksud sudah wajib dikembalikan;
16. p.pejabat eselon II yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sejak batas waktu laporan; dan
17. q.tidak mematuhi kewajiban yang telah diputuskan oleh Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi.
(2)Aparatur Sipil Negara tidak diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 10

(1)Dalam hal terjadi pergantian dan/atau perubahan jabatan, dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan maka pejabat dimaksud berhak atas pemberian TPP pada jabatan barunya.
(2)Dalam hal terjadi pergantian dan/atau perubahan pejabat dan/atau dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan maka pejabat bersangkutan berhak menerima TPP pada jabatan sebelumnya.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…