DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 4.6 Tahun 2015

Nomor: 4.6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai : 1) ketentuan umum, 2) objek, subjek dan wajib pajak pokok, 3) dasar pengenaan, tarif, dan tata cara perhitungan, 4) tata cara pembayaran, penyetoran dan bagi hasil penerimaan pajak rokok, 5) pembinaan dan pengawasan, 6) penagihan kekurangan pembayaran pajak pokok, 7) insentif, 8) ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari IX Bab dan 16 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
1. 2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara 132 Nomor 3895);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43550);
4. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. 8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 133
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 342), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor185);
15. 16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1007);
16. 17.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisai dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Nomo 4);
17. 18.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dearah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Nomor 11);
18. 19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PENTEPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK PROVINSI, BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA. 134

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara;
4.Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6.Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara;
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara;
8.Pajak Rokok adalah pungutan cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah;
9.Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun;
10.Cukai rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok;
11.Surat pemberitahuan Pajak Rokok yang selanjutnya disebut dengan SPPR adalah surat yang digunakan wajib pajak rokok untuk melaporkan penghitungan dan/atau dasar pembayaran pajak rokok;
12.Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai;
13.Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
14.Penegakan Hukum adalah penegakan yang terkait dengan pemberantasan rokok ilegal, melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok, pengendalian komsumsi rokok yang mengganggu kesehatan masyarakat serta sosialisasi akibat dan bahaya penggunaan rokok;
15.Suat setoran bukan pajak yang selanjutnya disingkat SSBP alah dokumen yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak rokok ke rekening kas Negara;
16.Bank presepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor dan ekspor yang meliputi : Penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak;
17.Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RKUD Provinsi adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 135 Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
18.Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RKUD Kabupaten/Kota adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
19.Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
20.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adan PPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
21.Surat keterangan pengembalian pajak rokok yang selanjutnya disingkat SKP-PR adalah dokumen yang ditertibkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pengguna Anggaran sebagai ketetapan pengembalian pembayaran pajak rokok;
22.Surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak rokok yang selanjutnya disingkat SKP-KP2R adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menertibkan surat perintah membayar (SPM) pengembalian penerimaan;
23.Surat perintah membayar pengembalian penerimaan yang selanjutnya disingkat SPM-PP adalah dokumen yang ditertibkan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berdasarkan surat permintaan pembayaran (SPP) pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak rokok.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK ROKOK

Pasal 2

(1)Objek Pajak adalah konsumsi pajak;
(2)Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun;
(3)Dikecualikan dari objek pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan ketentuan perundang- undangan di bidang cukai.

Pasal 3

(1)Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok;
(2)Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok / produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. 136

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok;
(2)Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok;
(3)Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(4)Pemungutan pajak rokok dilakukan oleh kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan pungutan cukai rokok;

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

Pasal 5

(1)Wajib pajak rokok melakukan pembayaran pajak rokok bersamaan dengan pembayaran cukai rokok ke Kas Negara;
(2)Pembayaran pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank persepsi dengan mengunakan formulir SSPB;
(3)Pembayaran pajak rokok oleh wajib pajak rokok ke bank Persepsi dilaksanakan sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyetoran dan penerimaan negara;

Pasal 6

(1)Penyetoran pajak rokok ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi berdasarkan proporsi pembagian pajak rokok dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditetapkan setiap tahun pada bulan Desember Tahun Anggaran sebelumnya;
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio jumlah penduduk Provinsi terhadao jumlah penduduk nasional;
(3)Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pad ayat (2) ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk perhitungan Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan;
(4)Penyetoran penerimaan pajak rokok ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi dilaksanakan secara triwulan pada bulan pertama triwulan berikutnya;
(5)Penyetoran penerimaan pajak rokok ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) bulan Oktober dan November dilakukan pada bulan Desember;
(6)Penyetoran penerimaan pajak rokok ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk bulan Desember tahun berkenaan dilaksanakan setelah ditetapkan alur 137 kas audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Kementerian Keuangan.

Pasal 7

Penyetoran pajak rokok ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Maluku Utara dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok pada periode tertentu.

Pasal 8

(1)Hasil penerimaan pajak rokok yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Maluku Utara dibagi ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ke Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) setelah dikurangi biaya pemungutuan/ insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan aspek pemerataan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan rasio jumlah penduduk;
(3)Alokasi pembagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai rasio jumlah secara prorata;
(4)Bagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota penetapan besaran bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pemerataan dan rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara;
(5)Penyetoran pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Maluku Utara ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
(6)Besaran penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan perhitungan pajak rokok Kabupaten/Kota dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara yang ditetapkan setiap triwulan setelah diterimannya setoran pajak rokok dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

Pasal 9

Penerimaan pajak rokok baik bagian Provinsi maupun bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. 138

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengawasan penerimaan pajak rokok dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara;
(2)Pembinaan dan Pengawasan penggunaan bagi hasil penerimaan pajak rokok di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dinas Pendapatan setempat;
(3)Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah Provinsi Maluku Utara melaporkan hasil penerimaan pajak rokok kepada Gubernur Maluku Utara setiap triwulan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.07/2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.07/2013