DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: 1) ketentuan umum, 2) kegiatan ujukan, 3) jenjang rujukan, 4) syarat rujukan, 5) kewajiban pengirim dan penerima rujukan, 6) pembiayaan rujukan, 7) sistem informasi dan komunikasi rujukan, 8) pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Berbasis Gugus Pulau Provinsi Maluku Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana 13 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
12.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5256;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 193);
15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013, Nomor 29);
16.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17.Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Rujukan Kesehatan;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat 14 Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BERBASIS GUGUS PULAU PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara;
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku Utara;
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara;
6.Dinas Kesehatan Provinsi selanjutnya disingkat Dinkes Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan;
7.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat Dinkes Kabupaten/ Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan;
8.Rujukan adalah pelimpahan wewenangdan tanggung jawab atas masalah kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik, vertikal, horizontal maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit, masalah penyakit, atau permasalahan kesehatan;
9.Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan palimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu 15 kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dan horizontal dalam arti dari unit yang kemampuannya kurang ke unit yang lebih mampu;
10.Rujukan kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosis, terapi, tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit;
11.Rujukan kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat;
12.Rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya adalah rujukan pemeriksanaan bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan pendidikan dan/atau analisis lainnya;
13.Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan dengan kebutuannya sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan;
14.Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuh kebutuhan dasr kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah;
15.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencehagan kecacatan lebih lanjut;
16.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat;
17.Pelayanan Kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehata dasar yang diberikan oleh praktik bidan, praktik dokter umum, praktik dokter, puskesmas besarta jaringannya dan klinik pratama;
18.Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh praktik dokter spesialis, praktek dokter gigi spesialism klinik utama, laboratorium klinis/kesehatan Kabupaten/Kota, laboratorium Klinis/kesehatan swasta, rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D;
19.Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan sub spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub speliastik atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahun dan teknologi kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh rumah sakit kelas B dan rumah sakit kelas A;
20.Rujukan lintas batas adalah pelayanan kesehatan rujukan yang dilakukan dari wilyah tertentu yang berbatasan dengan wilayah terdekat, baik lintas Kabupaten/Kota maupun lintas Provinsi; 16
21.Pembiayaan Rujukan adalah pembiayaan yang dikeluarkan olehh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi;
22.Gugus Pulau adalah sekumpulan pulau-pulau yang secara geografis berdekatan dan ada keterkaitan erat dan memiliki ketergantungan/interaksi antar kondisi ekonomi dan sosial budaya baik secara induvidu maupun kelompok;
23.Pusat Gugus Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemamuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien;
24.Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik pemerintah yang berada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
25.RSUD dr. H. Chasan Boesirie Ternate adalah Rumah Sakit Tipe B yang berkedudukan di Kota Ternate merupakan pusat rujukan Provinsi Maluku Utara.

BAB II

KEGIATAN UJUKAN

Pasal 2

Kegiatan rujukan meliputi:

a.Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap dan terdekat;
b.Rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya;
c.Rujukan bahan pemeriksaan laboratorium; dan/atau
d.Rujukan pengetahuan dan keterampilan.

Pasal 3

Pemberi pelayanan kesehatan/petugas kesehatan wajib terlebih dahulu memeriksa pasien yang akan dirujuk.

Pasal 4

Pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi prosedur standar :

a.Merujuk pasien;
b.Menerima rujukan pasien;
c.Memberikan rujukan balik pasien;
d.Menerima rujukan balik pasien;
e.Rujukan lintas batas;
f.Pengelolaan pasien di ambulans; dan
g.Rujukan maternal perinatal. 17

Pasal 5

Rujukan terhadap pasien dilakukan dalam hal :

a.Fasilitas pelayanan kesehatan memastikan tidak mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan pasien berdasarkan hasil pemeriksaan awal secara fisik berdasarkan pemeriksaan penunjang medis; dan/atau
b.Setelah memperoleh pelayanan keperawatan dan pengobatan ternyata pasien memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lanjutan di fasilitas kesehatan yang lebih mampu.

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima rujukan harus merujuk kembali pasien ke fasilitas kesehatan asal rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah memberi pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan.

Pasal 7

(1)Pemberi Pelayanan Kesehatan/Petugas Kesehatan wajib mengirimkan rujukan berupa spesimen atau penunjang diagnostik lainnya jika memerlukan pemeriksaan laboratorium, peralatan medik/teknik, dan/atau penunjang diagnostik yang lebih tepat, mampu dan lengkap;
(2)Spesimen atau penunjang diagnostik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dikirim dan diperiksa dengan atau tanpa disertai pasien yang bersangkutan;
(3)Jika sebagia spesimen telah diperiksa di laboratorium pelayanan kesehatan asal, labolatorium rujukan dapat memeriksa ulang dan memberikan validasi hasil pemeriksanaan pertama;
(4)Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mengirimkan laporan hasil pemeriksaan atas spesimen atau penunjang diagnostik lainnya yang telah dperiksa ke fasilitas pelayanan kesehatan asal.

Pasal 8

(1)Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mengajukan permintaan rujukan pengetahuan dan ketrampilan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi;
(2)Rujukan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian :
1. a.Bimbingan klinis;
2. b.Bimbingan teknis/alih keterampilan; dan/atau
3. c.Bimbingan kesehatan masyarakat.
(3)Rujukan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 18 dapat dilakukan dengan cara :
1. a.Dokter spesialis yang berada di RSUD dr. H. Chasan Besoirie sebagai pusat rujukan tingkat provinsi dapat melakukan bimbingan secara berkala apabila dibutuhkan ke rumah sakit tipe C dan D di Kabupaten/ Kota dan bahkan sampai ke puskesmas;
2. b.Magang atau pelatihan di Rumah Sakit Umum Provinsi atau Kabupaten/ Kota bagi dokter umum, bidan atau perawat dan tenaga kesehatan lainnya bila diperlukan;
(4)Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memfasilitasi kerja sama tentang rujukan pengetahuan dan tenaga ahli/ dokter spesialis antar fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB III

JENJANG RUJUKAN

Pasal 9

Pelayanan Kesehatan harus dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kondisi fasilitas kesehatan, dimulai dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Pasal 10

Pengiriman rujukan harus dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan :

a.Rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama harus dikirim ke pemberi pelayanan kesehatan yang setara atau tingkat kedua; dan
b.Rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat kedua harus dikirim ke pemberi pelayanan kesehatan yang setara atau tingkat ketiga.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…