DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Induk Pelabuhan Penyebrangan Moti dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b. Penyelenggaraan Kegiatan c.Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas d.Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan e. Ketentuan Lain-lain f.Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rencana induk Pelabuhan Penyebrangan Moti telah mendapat rekomendasi Walikota Ternate
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pelabuhan Penyebrangan Moti. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 141 Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 529);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2003 Tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
12.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN MOTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 142

1.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitasi keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
2.Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiba arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antar moda serta mendorong perekonomian nasinal dan daerah;
3.Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan;
4.Rencana induk pelabuhan untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan penunjang pelabuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek lainnya;
5.Rencana Tapak adalah proses lanjut dari rencana induk yang mencakup rancangan tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, perletakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya;
6.Rencana teknis terinci adalah penjabaran secara rinci rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan pelabuhan laun yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya;
7.Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 2

(1)Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan Moti yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi serta pengembangannya sesuai rencana induk, dibutuhkan lahan daratan seluas 5,6 Ha dan areal perairan 17,1 Ha;
(2)Rencana peruntukan lahan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah : Fasilitas Pokok antara lain: 143  Terminal penumpang : 20, 12,5 m2  Penimbangan kendaraan bermuatan : 5 x 10 m2  Jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way) : 100 x 2 m2  Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa : 8 x 7 m2  Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker) : 6 x 10 m2  Instalasi air, listrik dan telekomunikasi : 8 x 4 m2  Fasilitas pemadam kebakaran : 6 x 6 m2  Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal : 13 x 17 m2
(3)Rencana peruntukan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :  Alur pelayaran : 95 xx 91 m2  Fasilitas sandar kapal : 29 x 89 m2  Perairan tempat labuh : 29 x 89 m2  Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal : 89 x 66 m2

Pasal 3

Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat sebagaimana tercantum dalam dokumen lampiran surat keputusan ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 4

(1)Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan penyeberangan moti untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan berdasarkan perkembangan angkutan penyeberangan, sebagai berikut :
1. a.Tahap I, jangka pendek dari tahun 2015 s.d 2017;
2. b.Tahap II, jangka menengah dari tahun 2017 s.d 2020;
3. c.Tahap III, jangka panjang dari tahun 2020 s.d 2025. Dengan rincian sebagaimana tercantum dalam dokumen lampiran surat keputusan ini.
(2)Fasilitas pelabuhan yang direncakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4m wajib memperhatikan aspek lingkungan didahului dengan studi lingkungan. 144

Pasal 6

Rencana tapak dan rencana teknis terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan proritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 8

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonimi lainnya serta pengembangan pelabuhan penyeberangan Moti sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 9

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pelakansanaanya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…