DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 8

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pada tanggal 7 Desember 2016, telah terjadi bencana alam di Kabupaten Pidie Jaya berupa gempa bumi yang telah merusak gedung-gedung perkantoran yang menjadi pusat administrasi Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya,
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas perkantoran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diberikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan surat Bupati Pidie Jaya Nomor 900/90/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Permohonan Bantuan Keuangan,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2017. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103),

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
4.Undang-Undang /2 Lp.—PernteranApn P-Banman Kraangan Ayat Pube Jaya do
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738),
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 11l.Oanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Oanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Oanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70): 12.0anun Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 2),
13.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Yang Berdasarkan Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh,
14.Peraturan..../3 Lp,—PuramranApntP-Bamuon Kenongan Kpd Pidde Jara.doce
14.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017: MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2017:

Pasal 1

Pemberian belanja bantuan keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017 kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

(1)Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(2)Alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya..
(3)Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Kabupaten Pidie Jaya..

Pasal 3

(1)Penyaluran Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dalam Tahun Anggaran 2017 setelah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengajukan permohonan transfer yang ditanda tangani oleh Bupati Pidie Jaya, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut : -
1. a.Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017 dan/atau Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017, yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan yang telah diusulkan: Surat Permohonan Transfer Kwitansi Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima: b. Surat Pernyataan: dan Salinan rekening koran Kas Umum Kabupaten Pidie Jaya: e. f
(2)Format..../4 Ip.“PeraturanApri PRantyan Kraengan Kpd Mebe Jaya.docr
(2)Format Surat Permohonan Transfer dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format dokumen transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum masing-masing pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Pidie Jaya, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh apabila transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dalam Kas Umum Kabupaten Pidie Jaya, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017 dan/atau Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana Bantuan Keuangan dimaksud.
(2)Perubahan anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang telah dicantumkan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya harus dicantumkan dalam Rancangan Oanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam Rancangan Oanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2017, dalam hal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tidak melakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2017.-

Pasal 5

Bupati Pidie Jaya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dengan tembusan kepada Inspektur Aceh.

Pasal 6

(1)Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Sisa Lebih Hasil Tender, agar digunakan untuk membiayai program/kegiatan pada sektor yang sama dan/atau kegiatan lain sesuai kebutuhan pada tahun anggaran berkenaan dan/atau pada tahun anggaran selanjutnya.
(2)Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Sisa Lebih Hasil Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dengan tembusan kepada Inspektur Aceh.

Pasal 7

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja yang dibiayai dengan sumber dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus mempedomani ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, 2017 1438 |euserwur ACEH ZAINI ABDULLAH Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, na 2017 Ko iku 143 Ay 1 SEKRETARIS DAERAH ACEH, DERMAWAN BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR Boju—n Kenangan Kpsl Puba Jayu.dca LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR “. TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2017. FORMAT CONTOH KOP BUPATI PIDIE JAYA SURAT PERMOHONAN TRANSFER Nomor : » 2017 Lampiran :1 (satu) berkas Kepada Yth, Perihal : Permohonan Transfer Bapak Gubernur Aceh c.g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh di- Banda Aceh Dengan hormat, Mengingat telah ditampung usulan proposal kami dalam APBA Tahun Anggaran 2017 dan sesuai dengan maksud Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun 2017 tanggal 2017 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2017, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer sebesar Rp (dengan huruf). Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :

a.Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017 dan/atau Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017,
b.Kwitansi Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima,
d.Surat Pernyataan,
e.Salinan rekening koran Kas Umum Kabupaten Pidie Jaya. Demikian dan terima kasih. BUPATI PIDIE JAYA (Materai 6.000) (Nama Lengkap) AJ. Kenangan Kpd Prba Jayu daa 2 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR “. TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2017, Sudah terima dari Uang Banyaknya YAITU Setuju dibayar Pengguna Anggaran FORMAT CONTOH NO. : ASLI M.A. :5.1.7.02.02 KEDUA Tahun : 2017 KETIGA KEEMPAT TANDA PENERIMAAN Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) XXXXVNXXYXXXNNYXXA Bantuan Keuangan kepada dalam rangka (sesuai Pasal 2 ayat

(2)) Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun tanggal dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2017 Pejabat Pengelola Keuangan Aceh, Jamaluddin, SE, M.Si.Ak Pembina Utama Muda Yang Menerima NIP. 19750701 199903 1 002 Materai 6000 (Nama : Pekerjaan : Bupati Pidic Jaya Terbilang Rp. XXXXXXXXXXXX Alamat yang terang 2 . 0g... Barang /pekerjaan yang dimaksud telah diterima/ Lunas Dibayar Diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal Bendahara Pengeluaran PPKA Pengurus barang “/ pekerjaan Agustinarni,SE( ) NIP. 19730804 200112 2 001 Note : Jumlah uang disesuaikan dengan bantuan yang diterima (xx) A92 YA"Surameran-tprt£ Hantuna Keuangan Kpd Pia Jaya dor »- VA LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR” TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2017. FORMAT CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1.Nama : Agustinarni, SE Nip : 19730804 200112 2 001 Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA) Dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA
2.Nama : Jabatan : Bupati Pidie Jaya Alamat : Dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari pihak Pertama berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka (sesuai Pasal 2 ayat (1)) yang di bebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun , tanggal sebesar Rp Ra | rupiah) akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Demikian berita acara serah terima bantuan keuangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Bendahara Pengeluaran PPKA, Materai 6000 Lengka Agustinarni, SE (Nama Lengkap) NIP. 19730804 200112 2 001 Mengetahui, Kepala Badan Pengelolaan a Keuangan Aceh, JAMALUDDIN, SE, M.Si. Ak Pembina Utama Muda NIP. 19750701 199903 1 002 LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR - TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2017. FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : (Nama Lengkap) Pekerjaan : Bupati Pidie Jaya Alamat
1.Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka (sesuai Pasal 2 ayat (2)) yang dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor ...... Tahun , tanggal sebesar Rp ( rupiah).
2.Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggung jawab mutlak penerima bantuan.
3.Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh cg. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
4.Dokumen Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
5.Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6.Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. , BUPATI PIDIE JAYA Materai 6000 (Nama Lengkap) h,Gg" PerwsurumAper'P Bantuan KenanganXp Pidu Jaya doca LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR “. TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2017. FORMAT CONTOH k susernur ACEH, Ny Lea ZAINI ABDULLAH L,: Termturos dpniV' Banman Keuangan Kpd Pie Jaya docx Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Telah terima dari Bendahara Umum Aceh Sejumlah Rp. Terbilang rupiah Untuk Keperluan Pembayaran bantuan keuangan dalam rangka (Pasal 2 ayat (2)) Dengan Rincian JENIS ANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN JUMLAH Diterima Tanggal DANA BANTUAN KEUANGAN Rp Tgl SUB JUMLAH PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN Rp - Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut : Nomor Rekening Nama Rekening : Kas Umum Daerah Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang , Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Pidie Jaya (Materai 6.000) Nama Lengkap NIP t

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…