DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 27 Tahun 2017

Nomor: 27
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ringkasan

Ketentuan Umum, Maksud,Tujuan dan Ruang Lingkup Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan dan Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pembinaan,Pengawasan,Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan

Mengingat

Pasal 4 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Standar Pelayanan Minimal pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh,

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh, Mengingat:
1. 1.Undang -Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103),
2. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
3. 3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 3893),
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
7. 7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),
8. 8.Undang- ..../2 Lv oma 12017 PER.GUBA MEI 2
9. 8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
10. 9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
11. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340):
12. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
13. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):
14. 13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik:
15. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal:
16. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
17. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah: 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal: 18.Oanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18), 19.Oanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 87),
18. 20.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24a Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh,
19. 21.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh. MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH. BABI.../3 Hm ornaneora TNPER.GUBNMEIWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 10. 11. 12. 13. 14. Tp wornuases 120171 PER.GUBAMEI Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. d: Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui3. suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturahman pada Dinas Syariat Islam Aceh yang selanjutnya disebut UPTD Baiturrahman adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas pada Dinas Syariat Islam Aceh Aceh. 4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD Baiturrahman kepada masyarakat. 5. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh UPTD Baiturrahman kepada masyarakat. Mutu Pelayanan Syariat adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan syariat. 6. 7. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia. 8. ke Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan. Indikator Kinerja adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai. 9. 8. 9. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dan indikator. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan permasalahan dan standar pelayanan minimal. BAB I1.../4

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

(1)SPM dimaksudkan sebagai panduan bagi UPTD Baiturrahman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggara SPM.
(2)SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

(1)UPTD Baiturrahman melaksanakan pelayanan peribadatan dengan mengutamakan 6 (enam) jenis meliputi:
1. a.jumlah,
2. b.tempat/lokasi,
3. c.jenis,
4. d.tarif:
5. e.mutu: dan
6. f.waktu.
(2)Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Pelayanan pada UPTD Baiturrahman.

Pasal 4

(1)SPM dari setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), meliputi :
1. a.indikator,
2. b.nilai:
3. c.waktu pencapaian/pelaksanaan: dan
4. d.penanggungjawab.
(2)Indikator, Nilai, Waktu Pencapaian/Pelaksanaan dan Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sampai dengan huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Dalam menerapkan Indikator, Nilai, Waktu Pencapaian/Pelaksanaan dan Penanggungjawab, UPTD Baiturrahman menyusun uraian SPM.
(2)Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 6

(1)UPTD Baiturrahman melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM.
(2)Dalam melaksanakan pelayanan, Kepala UPTD Baiturrahman bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM.
(3)Penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM dilakukan oleh petugas dan/atau personil dengan kualifikasi dan kompctensi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kepala UPTD Baiturrahman menyusun Rencana Bisnis Anggaran serta pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPTD Baiturrahman.
(2)Setiap pelaksanaan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Pembinaan UPTD Baiturrahman dalam penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Gubernur memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
1. a.perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM,
2. b.penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan Target tahunan pencapaian SPM, Cc. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM: dan
3. d.pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Pasal 9

(1)Dalam penerapan dan pencapaian SPM pengawasan dilakukan oleh Gubernur melalui Inspektorat Aceh,
(2)Inspektorat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan berpedoman pada SPM sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007