Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2021
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
Ringkasan
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 27 Pasal
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 27 Pasal
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
44210);
5049);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia:Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-Nomor 6573); ll.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanam Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); M.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Aceh; 16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun- 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 25.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembar Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembar Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembar Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70); 26.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nnomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85); Memutuskan.../4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021.
Dalam Peraturan Gubernur Aceh ini yang dimaksud dengan:
APBA terdiri atas:
Anggaran Pendapatan Aceh tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rpl4.183.394.212.942,-(empat belas triliun seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), yang bersumber dari:
b.Retribusi.../6
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rpl6.763.469.972.136,-(enaim belas triliun tujuh ratus enam puluh tiga milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
(lO)Iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp58.065.207.591,-(lima puluh delapan milyar enam puluh lima juta dua ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah). (ll)Iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.107.154.903,-(tiga milyar seratus tujuh juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah). (12)Iuran jaminan kematiari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.9 13.241.052,- (sembilan milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh satu ribu lima puluh dua rupiah).
Membuka PDF…
Peraturan Gubernur (Pergub)