DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 27 Pasal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.Undang-Undang.../2
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia:Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-Nomor 6573); ll.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanam Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); M.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Aceh; 16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun- 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan.../3 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaxan Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 25.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembar Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembar Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembar Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70); 26.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nnomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85); Memutuskan.../4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Aceh ini yang dimaksud dengan:

1.Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2.Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.
4.Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

APBA terdiri atas:

a.pendapatan Aceh;
b.belanja Aceh; dan
c.pembiayaan Aceh.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Aceh tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rpl4.183.394.212.942,-(empat belas triliun seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Aceh;
b.pendapatan transfer;
c.Iain-lain pendapatan Aceh yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan Asli Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.401.682.455.965,-(dua triliun empat ratus satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Aceh.../5
2. a.pajak Aceh;
3. b.retribusi Aceh;
4. c.hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan;
5. d.Iain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.
(2)Pajak Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.374.555.532.889,-(satu triliun tiga ratus tujuh puluh empat milyar lima ratusjlima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapjan puluh sembilan rupiah).
(3)Retribusi Aceh sebagdimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rjbl2.133.554.700,-(dua belas milyar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada aysit (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.385.550.448,-(seratus delapan puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan as'li Aceh yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp832.607.8 17.928,-(delapan ratus tiga puluh dua miiyar enam ratus tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran Pajak Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.374.555.532.889,-(satu triliun tiga ratus tujuh puluh empat milyar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp433.680.500.000,-(empat ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp277.507.3 10.499,- (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
3. c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp318.285.069.211,-(tiga ratus delapan belas milyar dua ratus delapan puluh limajuta enam puluh sembilan ribu dua ratus sebelas rupiah);
4. d.Pajak Air Permukaan sebesar Rp1.680.000.000,-(satu milyar enam ratus delapan puluhjuta rupiah);
5. e.Pajak Rokok sebesar' Rp343.402.653. 179,-(tiga ratus empat puluh tiga milyar empat ratus dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(2)Anggaran Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl2.133.554.700,-(dua belas milyar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.372.480.200,-(satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah); b.Retribusi.../6
2. b.Retribusi Jasa Usaha sebesar Rpl0.015.424.500,-(sepuluh milyar lima belas juta emjpat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah); dan
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp745.650.000,-(tujuh ratus empat puluh limajuta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.385.550.448,00 (seratus delapan puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Aceh (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Aceh.
(4)Anggaran lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp832.607.8 17.928,- (delapan ratus tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hasil pemanfaatan Barang Milik Aceh yang tidak dipisahkan sebesar Rp13.69 1.705.000,- (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
2. b.jasa giro sebesar Rp20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah);
3. c.pendapatan bunga sebesar Rp136.028.000.000,-(seratus tiga puluh enam milyar dua puluh delapan juta rupiah);
4. d.pendapatan denda pajak Aceh sebesar Rp13.000.000.000,-(tiga belas milyar rupiah);
5. e.Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp538.779.817.928,-(lima ratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
6. f.pendapatan zakat/infaq sebesar Rpl11.100.000.000,-(seratus sebelas milyar seratus juta rupiah).

Pasal 6

(1)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rpl 1.754.301.755.400,-(sebelas triliun tujuh ratus lima puluh empat milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.dana perimbangan; dan
2. b.dana otonomi khusus.
(2)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.941.745.750.400,-(tiga triliun sembilan ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
(3)Dana Otonomi Khusus j sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.805.827.805.000,-(tujuh triliun delapan ratus lima milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rpl6.763.469.972.136,-(enaim belas triliun tujuh ratus enam puluh tiga milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp9.982.079.906.265,-(sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah: dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.9 14.739.324.873,-(dua triliun sembilan ratus empat belas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.773.69 1.944.743,-(lima triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empalt ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 1 Rp907.326.772.760,-(sembilan ratus tujuh milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial Isebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp386.32 1.863.889,-(tiga ratus delapan puluh enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp2.9 14.739.324.873,-(dua triliun sembilan ratus empat belas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
2. b.belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
4. d.belanja gaji dan tunjangan DPRA;
5. e.belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
6. f.belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRA serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
(2)Belanja.../8
(2)Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.559.050.532.828,-(satu triliun lima ratus lima puluh sembilan milyar lima puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
(3)Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp629.958.6 19.021,-(enam ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu dua puluh satu rupiah).
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp601.047.538.792,-(enam ratus satu milyar empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.403.206.960,-(lima puluh milyar empat ratus tiga juta dua ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
(6)Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.172.300.000,-(empat milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
(7)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRA serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.962.523.672,-(tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 10

(1)Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.559.050.532.828,-(satu triliun lima ratus lima puluh sembilan milyar lima puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah, yang terdiri atas:
1. a.gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
2. b.tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
3. c.tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
4. d.tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
5. e.tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
6. f.tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
7. g.tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
8. h.pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
9. i.iuranjaminan kematian kesehatan Aparatur Sipil Negara;
10. j.iuranjaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara;
11. k.iuranjaminan kematian Aparatur Sipil Negara;
(2)Gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.194.58 1.851.085,-(satu triliun seratus sembilan puluh empat milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah).
(3)Tunjangan.../9
(3)Tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl10.558.117.01l,-(seratus sepuluh milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu sebelas rupiah).
(4)Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpl6.569.465.063,-(enam belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah).
(5)Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.060.899.325,- (delapan puluh milyar enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
(6)Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.38 1.982.524,-(dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
(7)Tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp58.95 1.874.667,-(lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
(8)Tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.622.013.287,-(empat milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(9)Pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp238.726.320,-(dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah). (lO)Iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp58.065.207.591,-(lima puluh delapan milyar enam puluh lima juta dua ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah). (ll)Iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.107.154.903,-(tiga milyar seratus tujuh juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah).
(12)Iuran jaminan kematiari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.9 13.241.052,- (sembilan milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh satu ribu lima puluh dua rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp629.958.6 19.021,-(enam ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara;
2. b.tambahan.../ 10
3. b.tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas Aparatur Sipil Negara;
4. c.tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara;
5. d.tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Aparatur Sipil Negara;
6. e.tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara.
(2)Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl11.499.904.420,-(seratus sebelas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
(3)Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.079.732.000,-(lima puluh lima milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.696.354.075,-(empat milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah).
(5)Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.888.000.000,-(enam milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
(6)Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi keija Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp451.794.628.526,-(empat ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2021

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 22 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 22 Tahun 2021