DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2023

Nomor: 18
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ringkasan

Perturan Gubernur ini mengatur perubahan Pasal I, Pasal 15 dan Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2017 ten tang Petunjuk Teknis Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla di Aceh oleh Kelompok Masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 201 7 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla di Aceh oleh Kelompok Masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ½:ali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ~W \ DATAWAHED \ 2023 \ PERKIM \ KEP .GUB \ JUNI
6.Peraturan ... /2 Menetapkan :
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8.Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 2000);
9.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86);
11.Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
12.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tvgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (Berita Aceh Tahun 2016 Nomor 112);
13.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Aceh Tahun 2022 Nomor 16); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/MUSHALLA DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW ASAN PERMUKIMAN . PasalI Ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla di Aceh oleh Kelompok Masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 148 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla di Aceh oleh Kelompok Masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 148), diubah sebagai berikut: ~ \ DATAWAHED\2023 \ PERKIM\KEP.GUB \ JUNI Pasal 15 ... /3

Pasal 15

( 1) Pencairan dana pembangunan prasarana dan sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla dilakukan secara bertahap:

a.Pengajuan penarikan dana Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi:
1. 1.SPS:
2. 2.BAPPD;
3. 3.DRK; dan
4. 4.kwitar'.l.si. •
b.Pengajuan penarikan dana Tahap II sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla mengajukan dokumen pencairan dana, meliputi:
1. 1.laporan pertanggungjawaban tahap I;
2. 2.foto kemajuan pekerjaan tahap I; 3 . BAPPD tahap II;
3. 4.bobot persentase pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla, terlebih dahulu diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPTK; 5.DRK; 6 . kwitansi; 7 . rekapitulasi pengeluaran kegiatan; dan 8 . Surat Pemyataan Penyelesaian Pekerjaan tahap I (SP3-tahap I) .
c.Pengajuan penarikan dana Tahap III sebesar 15 % (lima belas persen) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla mengajukan dokumen pencairan dana, meliputi:
1. 1.Laporan pertanggungjawaban tahap II dan laporan selesai pekerjaan sebesar 100 % (seratus persen);
2. 2.Foto kemajuan pekerjaan tahap II dan foto selesai pekerjaan se besar 100% (seratus persen);
3. 3.BAPPD Tahap III; 4 . Bobot persentase pekerjaan yang telah mencapai 100% (seratus persen) yang dibuat oleh Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla terlebih dahulu diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPTK;
4. 5.DRK;
5. 6.kwitansi;
6. 7.rekapitulasi pengeluaran kegiatan; dan
7. 8.Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap II (SP3- Tahap II) .

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai format dokumen pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan petunjuk teknis terkait tahapan perjanjian, pembayaran dan pencairan dana serta penyelesaian pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh. Pasal II ... / 4 ~W \ DATAWAHED \ 2023 \ PERKIM \ KEP .GUB \ JUNI Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh. Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, 19 Juni 2023 3 O Dzulqaidah 1444 ~ SEKRETARIS DAERAH ACEH -:ja• BU~ MI Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, 19 Juni 2023 3 o Dzulqaidah 1444 l'j.9UBERNUR ACEH ,.P. ' · ACHMAD MARZUKI BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 18 ~ W\ DATAWAHED \ 2023 \ PERKIM \ KEP.GUB \ JUNI

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2023

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 15

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 15

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2017