Dalam Peraturan Gubernur in: yang dimaksud dengan : |. Pemerintahan Aceh adalah Pemernstahan Dacrah Provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1445 vang menyelenggarakan urusan pemerintahan tang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakalasi Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi adan kewenangan masing Ing ag.S 4 4 BA ts . Pemerintah Dacrah Aceh vang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur pemelenggara Pemerintahan Aceh vang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Dacrah Aceh.
3.Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh vang dipilih melalui SU proses demekraus vang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum. bebas, rahasia, jujur dan adil.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh vang disingkat APBA merupukan rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubsrnur dan DPRA serta ciletapkan dengan Ganun.
5.Modal Pemerintah Aceh adalah kekavaan Pemerintah Aceh yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dina dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, Inventaris, surat-surat berharga dan hak-h: k lainnya.
Yoyo WAHED 2013, PERATURAN: JUNI
6.Perseroan ..../4 is Aa ATA Want: “014 “3.
YA PA EL 'AN KN AO TERI PELANKAArang tunas Nb, TAATEA UR kek boa Loper kat kesatuan yang tidak dipasalikan that kekar Matt Uipisahkari untuk (apatis Se dbahasngi much! eh prada BUMA tang berkedudinkan deh denean prinsip salin menguntungkan. ut BUMA adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan — Peraturan 1 Phoan U Malik Aceng Selang adista SEMU In #oundangan tang Inodalnya untais seluruhnya au aa Matt merupakan Kekasaan Ace kang dipusatkan, meroditentukan art ds Italia peptasarKan Undang:kece! tech Perseroan Terbatas Bank Aceh, vang Sselanp ati disebut PT. Bank Awehb adalah Bank mmuk Pemernmtah Aceh bersama dengan matah Kabupaten Kat chhbentuk terakhirPen dr Aceh Xi uk Peraturan Dian Provinsi Di LIsturewa Aceh Nomer D
t.Po tentang Perubahan Bentuk Badar Ilukum Bunk bi Len Daerah Isis Asu Maen at Sora “Yertbatas Pitak Berbatsunan Daerah Istimewa Aceh tanggal 2 Maret 1999, Yatim Ikat dengan Akte Notaris Husin Usiaan, SH, Nomor 55 langgal 2! April I9UG dan terakhir telah d'sesuaikan dengan Akte Nataris Nomor JO tangga? 15 Desember 2008 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dar Hak Asasi Manussia Retnabhik adonmesia Nomor AU GIE LAH Ghina Tahun 2000 telah adhmusi ka dalain Berau batasinal Ja Ghtaber DG Namar tespa Natnor 25081.
1 ranaLintas Ho bhabi aa PD Betah Negua Repi Perusahan Daeral oo Bank Perkreditan takrat Mustagim Sukamakimur Sang selanjutnya disebut PP BPR Mustagim Sukamakmur adalah Bank Perkreditan Raksat sang menggunakan sIstem konvensional maupun syariah yang berkantor pusat di dalam Wwnavah Aceh. Pusat 2 Tambahan Penyertaan Modal bermaksud untak penguatan siruktur perimodalan, maesmangkatkan kapasitas usaha, mendarong per Ji BMN puntungkatkan penghasilan asli daerah sel be naa ana eka daa dalam raksa PE ata paten nakas. (3 PERATUKAN Junikah Pamibahan Pensertaan Modal Peaerintah Aceh kepada BUEMA Tah pebuari men Ao oh ho aa Angan MU aa bo apa Lari terdiri dar tar rupnlah) kepada Sebasar MG PG GG Ida prabu piala bana milyar rupiah) ikat penata Isa ali Pagi Aina bata Ik bak bbadi Ike tata BP Must pasa PLN AAAMa ID Pasal S5... HN 7 I La . ang Pesal 4 (Ih Mukanisme pengeluaran pembiavaan dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan keuangan Aceh (PPKA) dengar. menerbitkan SPM atas beban Dokumen Pelaksanaan Anggarar. (DPA) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SRPKA).
(2)Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diuyukan oleh PPKA.
(bh PT. Bank Aceh ancuverahkan Buku Kepemilikan Saham Per Pemerintah Aceh sebesar dana yang diterima. PD. BPR Mustagim Sukamakmur menverahikar Bukti Kepemilikan Saham Pemiintah Aceh sebesar dana yan diterima, Pemerintah Aceh anemdapat deviden atas tambahan penyertaan modal dimaksud