DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 36 Tahun 2015

Nomor: 36
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Definisi-Deifinisi; Maksud dan Tujuan; Jumlah Tambahan Penyertaan Modal; dan Bukti Kepemilikan Saham.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Oanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj: Aceh Tahun Anggaran 2015,
c.bahwa dalam rangka menindaklanjuu Hasil Analisa Investasi terhadap Perseroan Terbatas Bank Aceh dari Hasil Analisa Investasi terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkrcditan Rakyat Mustagim Sukamakmur oleh Tim Penasehat Investasi Pemerintah Aceh:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.mana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menctapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Aceh kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh dun Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustagim Sukam ikmur: Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 1103): 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo resia Nomor 4286):

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), S5. Undang ..../2 BarWAHED/2015/PERATURAN, JUNI 2
5.Undang-Undang Noni 18 Tahun 290: Wwutang Pemeriksaan Pengeloiaa dun Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomer 440Jgj, 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dar. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438|: UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesi: Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 4633|: ndarTt
8.Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor #7Sol, YG. Undunw-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2U1S Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), TO. Peraturan Pemerintah Nomor TP Tahwa 1292 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun PU Nomor BIS, Panbabuan Lembaran Negara Republik Indonesia Namiar SA: D1. Perauuran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 :centang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor ASFSI: 12, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2)07 'entang Pengelolaan Uang Negara'/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1738):
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) subagainana diubah dengan Perauaran Pemerintah Nomor 4G Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor ! Tahun 2008 tentang Investasi: Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201! Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S251),
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :.3 Tahun 2006 tentang Pcedorran Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Psraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahur 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengciolaan Keuangan Dacrah,
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Dacrah,
16.Yanun...../3 Karan WAKED/2015 PERATURAN JUNI 16 Peraturan Otontas Jasa Keuangan Noinor 20'POJK.O3/ 2014 tentang Bank Perkreditan Rakvat,
17.Oanun Acch Nomor S5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussa.am sebagaimana tciah diuhah dengan Ganun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Ganun Aceh Nomor 5 Tabun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provins: Nanggroe Aceh Darussalam Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 15): .Janun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 ten ang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milil. Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh 59):
19.Yanun Aceh Nomor I Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor. Tambuhan Lembaran Daerah Nan sgroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Uanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ganur: Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70),
20.Ganun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 1):

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ACEH KEPADA PERSEROAN TER 3ATAS BANK ACEH DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT MUSTAOIM SUKAMAKMUR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur in: yang dimaksud dengan : |. Pemerintahan Aceh adalah Pemernstahan Dacrah Provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1445 vang menyelenggarakan urusan pemerintahan tang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakalasi Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi adan kewenangan masing Ing ag.S 4 4 BA ts . Pemerintah Dacrah Aceh vang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur pemelenggara Pemerintahan Aceh vang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Dacrah Aceh.

3.Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh vang dipilih melalui SU proses demekraus vang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum. bebas, rahasia, jujur dan adil.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh vang disingkat APBA merupukan rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubsrnur dan DPRA serta ciletapkan dengan Ganun.
5.Modal Pemerintah Aceh adalah kekavaan Pemerintah Aceh yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dina dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, Inventaris, surat-surat berharga dan hak-h: k lainnya. Yoyo WAHED 2013, PERATURAN: JUNI
6.Perseroan ..../4 is Aa ATA Want: “014 “3. YA PA EL 'AN KN AO TERI PELANKAArang tunas Nb, TAATEA UR kek boa Loper kat kesatuan yang tidak dipasalikan that kekar Matt Uipisahkari untuk (apatis Se dbahasngi much! eh prada BUMA tang berkedudinkan deh denean prinsip salin menguntungkan. ut BUMA adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan — Peraturan 1 Phoan U Malik Aceng Selang adista SEMU In #oundangan tang Inodalnya untais seluruhnya au aa Matt merupakan Kekasaan Ace kang dipusatkan, meroditentukan art ds Italia peptasarKan Undang:kece! tech Perseroan Terbatas Bank Aceh, vang Sselanp ati disebut PT. Bank Awehb adalah Bank mmuk Pemernmtah Aceh bersama dengan matah Kabupaten Kat chhbentuk terakhirPen dr Aceh Xi uk Peraturan Dian Provinsi Di LIsturewa Aceh Nomer D

t.Po tentang Perubahan Bentuk Badar Ilukum Bunk bi Len Daerah Isis Asu Maen at Sora “Yertbatas Pitak Berbatsunan Daerah Istimewa Aceh tanggal 2 Maret 1999, Yatim Ikat dengan Akte Notaris Husin Usiaan, SH, Nomor 55 langgal 2! April I9UG dan terakhir telah d'sesuaikan dengan Akte Nataris Nomor JO tangga? 15 Desember 2008 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dar Hak Asasi Manussia Retnabhik adonmesia Nomor AU GIE LAH Ghina Tahun 2000 telah adhmusi ka dalain Berau batasinal Ja Ghtaber DG Namar tespa Natnor 25081. 1 ranaLintas Ho bhabi aa PD Betah Negua Repi Perusahan Daeral oo Bank Perkreditan takrat Mustagim Sukamakimur Sang selanjutnya disebut PP BPR Mustagim Sukamakmur adalah Bank Perkreditan Raksat sang menggunakan sIstem konvensional maupun syariah yang berkantor pusat di dalam Wwnavah Aceh. Pusat 2 Tambahan Penyertaan Modal bermaksud untak penguatan siruktur perimodalan, maesmangkatkan kapasitas usaha, mendarong per Ji BMN puntungkatkan penghasilan asli daerah sel be naa ana eka daa dalam raksa PE ata paten nakas. (3 PERATUKAN Junikah Pamibahan Pensertaan Modal Peaerintah Aceh kepada BUEMA Tah pebuari men Ao oh ho aa Angan MU aa bo apa Lari terdiri dar tar rupnlah) kepada Sebasar MG PG GG Ida prabu piala bana milyar rupiah) ikat penata Isa ali Pagi Aina bata Ik bak bbadi Ike tata BP Must pasa PLN AAAMa ID Pasal S5... HN 7 I La . ang Pesal 4 (Ih Mukanisme pengeluaran pembiavaan dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan keuangan Aceh (PPKA) dengar. menerbitkan SPM atas beban Dokumen Pelaksanaan Anggarar. (DPA) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SRPKA).

(2)Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diuyukan oleh PPKA. (bh PT. Bank Aceh ancuverahkan Buku Kepemilikan Saham Per Pemerintah Aceh sebesar dana yang diterima. PD. BPR Mustagim Sukamakmur menverahikar Bukti Kepemilikan Saham Pemiintah Aceh sebesar dana yan diterima, Pemerintah Aceh anemdapat deviden atas tambahan penyertaan modal dimaksud

Pasal 6

aturan Gubernur ini mulai berlaku pada tar ggal diundangkan. (3 Agar setup orang mengetahuinya, memerirtahkan pengundangan Pe raturan Gubernur ini dengan penempatannca dalam Berito. Daerah Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, Jun 2015 Sya'ban 1436 .” GUBERNUR ACEH,h, #7 , Latar 1 Patas ZAINI A3DULLAH Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, t Jani 2015 Syaban 1430 SEKRETARIS DAERAH AcEN PLN DERMAWAN BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR C3 ANN ESL)

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 36 Tahun 2015

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012