DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 18 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Prinsip dan Arah Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Interogatif, BAB III Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, BAB IV Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, BAB V Peran Serta Masyarakat, BAB VI Pelaporan, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kualitas perkembangan anak usia dini merupakan masa emas dalam meletakkan dasar tumbuh kembang sesuai tahapannya, sehingga diperlukan upaya peningkatan rangsangan dari berbagai aspek yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, sehingga perlu diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Aceh;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang"Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 862, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang.... /2 X:\SUBBAG PND\AZIZ\2021\Peraturan\P·Anak Usia Dini Holistik..docx
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perkembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1051);
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
18.Qanun.... /3 X:\SUSBAC PND\AZlZ\2021\Peraturan\P-Anak Usia Dini Holistik.docx
18.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
19.Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2.Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
3.Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4.Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
6.Pemerintah Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Pemerintah Gampong adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Gampong yang terdiri atas Keuchik atau nama lain dan Perangkat Gampong.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) minggu, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
9.Pengembangan..../4 X:\SUBBAC PND\AZIZ\2021\Peraturan\P.Anak Usia Dini Holistik.docx
9.Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
11.Orang Tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah/ atau ibu angkat.
12.Pengasuh Pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang yang diberi hak untuk melakukan pengasuhan anak.
13.Taman Posyandu adalah Posyandu yang ditambah layanan PAUD dan Bina Keluarga Balita.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD HI.

Pasal 3

(1)PAUD HI mempunyai tujuan:
1. a.umum; dan
2. b.khusus.
(2)Tujuan umum PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
(3)Tujuan khusus PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.memenuhi kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
2. b.melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
3. c.menyelenggarakan pelayanan Anak Usia Dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
4. d.mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Gampong atau nama lain, dalam upaya PAUD HI.
5. a.pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
6. b.pelayanan yang berkesinambungan;
7. c.pelayanan yang non diskriminasi; X:\SUBBAG PND\AZIZ\2021\Peraturan\P-Anak Usia Dini Holistik.docx
8. d.pelayanan.... / 5
9. d.pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau serta diterima oleh kelompok masyarakat;
10. e.partisipasi masyarakat;
11. f.berbasis budaya daerah yang konstruktif; dan
12. g.tata kelola pemerintah yang baik.

BAB II

PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF Pasal 4 PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut:

Pasal 5

Arah kebijakan PAUD HI dilakukan melalui:

a.peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
b.peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
c.peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait, baik daerah maupun nasional;
d.penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.
a.pembentukan dan inisiasi gugus tugas PAUD HI;
b.penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
c.penyusunan Rencana Aksi Daerah Aceh dan Kabupaten/Kota;
d.peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi lembaga penyelenggara layanan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi terkait;
e.peningkatan kapasitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
f.penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
g.internalisasi nilai agama dan budaya; dan
h.pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, Orang Tua, Keluarga dan Pengasuh Pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal. Sasaran PAUD HI meliputi:

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 7

a.masyarakat, terutama Orang Tua dan Keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini;
b.kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader masyarakat sejenis;
c.penyelenggara.... /6 X:\SUBBAG PND\AZlZ\2021\Peraturan\P·Anak Usia Dini Holistik.docx : u-
c.penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
d.Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong;
e.perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi mitra, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
f.media massa;
g.lembaga swadaya masyarakat; dan
h.dunia usaha.

(1)Pemerintah Aceh berwenang melaksanakan pembinaan dan koordinasi PAUD HI.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Aceh bertanggungjawab:
1. a.melakukan bimbingan teknis;
2. b.melakukan advokasi; dan
3. c.melakukan pembinaan dan pelatihan.
(3)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Aceh.
(4)Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dibantu oleh Kelompok Kerja Bunda PAUD Aceh.

BAB IV

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 9

(1)Dalam rangka pembinaan dan koordinasi PAUD HI di Aceh dibentuk Gugus Tugas PAUD HI Aceh.
(2)Gugus Tugas PAUD HI Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
(3)Gugus Tugas PAUD HI Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengkoordinasikan penetapan kebijakan PAUD HI;
2. b.memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
3. c.mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI.
4. d.menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI; dan
5. e.meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan PAUD termasuk Pendidikan inklusif bagi guru dan tenaga kependidikan PAUD dan kualitas lembaga PAUD.

Pasal 10

(1)Susunan personalia Gugus Tugas PAUD HI terdiri dari:
1. a.pembina;
2. b.pengarah;
3. c.koordinator;
4. d.ketua; dan
5. e.anggota.
(2)Pembina..../7 X:\SUBSAG PND\AZIZ\2021\Peraturan\P-Anak Usia Dini Holislik.d0<x .-
(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Sekretaris Daerah Aceh.
(3)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Sekretaris Daerah Aceh.
(4)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Aceh.
(5)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
(6)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Kepala SKPA yang membidangi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.sosial;
4. d.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. e.keluarga berencana;
6. f.pemberdayaan masyarakat dan gampong;
7. g.kependudukan dan catatan sipil; dan
8. h.SKPA terkait lainnya.
(7)Susunan personalia Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(3)Gugus Tugas dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat.

Pasal 12

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 13

Pembinaan dan Koordinasi PAUD HI dilaksanakan oleh Gugus Tugas PAUD HI dengan berpedoman pada kebtjakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. BABV PERAN SERTA MASYARAKAT

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2021

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF Pasal 4 PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut:

Pasal 5

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 7

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF Pasal 4 PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut:

Pasal 5

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 7

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2013