DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di provinsi papua barat tahun anggaran 2014.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani, dalam penerapan pemupukan berimbang maka perlu diberikan subsidi pupuk;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor. 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan " Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000' Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-l/2003;
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun- 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 10. Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/ 2/ 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/ 4/2007 Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 11. 12. 13. 14. 15. 16. Memperhatikan : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M- DAG/PER/Z/ 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/ 15/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan; Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor 1327SR.130/B.5/12/2013, Hal Penyampaian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2012 tanggal 09 Desember 2013; MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk An-Oragnlk adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini iV. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi perprovinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Desa/Distrik/Kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penjualan pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwidjaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan iahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha. Petambak adalah perorangan Warga Negara indonesia yang 'mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk An-Organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik di dalam negeri. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. 17. 18. 19. 20. 21.

(1)
(2)Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pemudidaya ikan dan atau udang sebagai anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi intansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Ditektur Jenderal adalah pejabat eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan. Dinas adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB II

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga. Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 3

(1)Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi.
(2)Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor Kabupaten/Kota dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Papua Barat ini.

Pasal 5

(1)Kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih Ikanjut menurut Distrik/Kecamatan, Jenis, Jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
(2)Kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Kepala Balai Penyuluhan (BPP) Kabupaten/Kota setempat.
(3)Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Januari 2014.

Pasal 6

Dinas bersama Lembaga Penyuluhan Pertanian dan/atau Perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 7

(1)Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
(2)Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Realokasi antar Distrik/Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati/Waalikota.
(4)Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kabupaten/Kota, Distrik/Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa aloksi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB III

PENYALURAN PUPUK BERSUBSID!

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk berubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
(2)Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini lV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
1. a.penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
2. b.penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan aiokasl di masing-masing wilayah;
3. c.Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu. Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani /kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini iv ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Pelaksana Subsidi 'Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Distributor dan penyalur di Lini lV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi ya ng telah ditetapkan. Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…