DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan l'f'Uruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Papua .. Barat Tahun Anggaran 2015; Peraturan Gubernur Papua Barat Mengingat :1. Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003; 9 Peraturan Gubernur Papua Barat . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); . Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5068); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); Undang—Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Peraturan Gubernur Papua Barat 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Repuka Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Pearturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,? dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ SR. 140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An— Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 491); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; Peraturan Gubernur Papua Barat 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634 / MPP/ Kep/ 9 /2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 /M- DAG/ PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M- DAG/PER/G/ 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ SR. 1 30/ 15/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 / PMK.02 / 2/ 2008 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk dan Perubahannya; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 / Kpts/ OT.2 10 / 4/ 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An—Organik; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/ Kpts/ OT.2 10 /4 /2003 tentang Pedoman Pengawasan Formula Pupuk An-Organik; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor Peraturan Gubernur Papua Barat 24. Memperhatikan : Menetapkan 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31); Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas—Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 66); Surat Direktur Jenderal Prasaran dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 905/HK.140/B.5/11/2014, Hal Penyampaian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/l1/2014 tanggal 28 November 2014; MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANGKEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015. Peraturan Gubernur Papua Barat _

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanGubemur ini yang dimaksuddengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
5.Dinas adalah Instansi yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan/atau Perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
6.Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, yang diperkaya dengan bahan meneral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara ' dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7.Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan. .
8.Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. Peraturan Gubernur Papua Barat 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi perprovinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Desa / Distrik / Kecamatan) yang dibeli oleh petani/ kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penjualan pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwidjaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Peraturan Gubernur Papua Barat “ 18. 19. 20. 21. 22. 23. Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk An-Organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik di dalam negeri. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Rencana Deiinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pemudidaya ikan dan atau udang sebagai anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi intansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati /Walikota untuk tingkat Kabupaten/ Kota. Ditektur Jenderal adalah pejabat eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan Peraturan Gubernur Papua Barat fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1)Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
(2)Pupuk An-Organik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SPBG, ZA dan NPK.

BAB III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1)Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
(2)Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunana, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

(1)Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan Berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal.
(2)KebutuhanPupukBersubsidisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah Sub Sektor, Kabupaten/kota, dan sebaran bulanan sebagaimana & Peraturan Gubernur Papua Barat “ tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut kabupaten, jenis, jumlah sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
(2)Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling lambat ditetapkan pada akhir Desember 2014

Pasal 6

(1)Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dirinci lebih lanjut menurut Distrik/Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/ Walikota.
(2)Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabuaten /Kota dan diketahui Kepala Badan/Kantor/Bidang Penyuluhan Pertanian, dan/atau Kepala Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/ Kota setempat.
(3)Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Januari 2015. ' Pasal 7 Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu Peraturan Gubernur Papua Barat kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing- masing.

Pasal 8

Dinas Kabupaten /Kota bersama kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompok tani dalam Penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau kelompok tani di wilayahnya.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

(1)Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melelui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Realokasi antar provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
2. b.Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi;
3. c.Realokasi antar Distrik/ Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.
(2)Provinsi yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui IE Peraturan Gubernur Papua Barat “
(3)
(4)
(1)Peraturan Gubernur atau realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b atau realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar distrik/ kecamatan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atau realokasi antar distrik/ kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 0. Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi disuatu kabupaten/kota dan distrik/ kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan /atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB V

PENYALUR PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau kelompok tani melalui penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untukSektor Pertanian yang berlaku. Peraturan Gubernur Papua Barat

(2)
(3)
(4)
(5)Penyalur Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
1. a.Penyalur Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan /atau Kelompok tani dilaksnakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan ' tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani;
2. b.Penyalur Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi dimasing-masing wilayah. Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat Provinsi dan Kabupate/Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayah, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani dilakukan melalui pedampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesilik lokasi oleh Penyuluh. Pengawas penyalur Pupuk Bersubsidi di Lini IV Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPS) di kabupaten / kota. Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendamping Verifikasi dan Peraturan Gubernur Papua Barat
(7)
(8)
(1)
(2)Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal. Hasil Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak oleh Kepala Dinas. Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 1 1 Pelaksanan Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini I] dan Penyalur di Lini lV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan kabupaten/Kota untuk penyerapan Pupuk Besubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

HET DA_N KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 12

Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Peraturan Gubernur Papua Barat

(2)Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
(3)
(1)
(2)sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan sebagai berikut : - Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg; — Pupuk SP—36 = Rp. 2.000; per kg; - Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg; - Pupuk NPK - Pupuk Organik Rp. 2.300; per kg; Rp. 500; per kg; Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani /Petambak dan/atau Kelompok tani di Lini IV, pekebun, peternak, petambak di Lini lV secara tunai sebagai berikut : - Pupuk Urea = 50 kg; - Pupuk SP—36 = 50 kg; - Pupuk ZA = 50 kg; - Pupuk NPK = 50 kg; - Pupuk Organik = 40 kg;

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…