DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, pembiayaan UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat;

1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sarong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 1 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PEMBENTUKANSUSUNANORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANATEKNIS PADADINAS KELAUTANDAN PERlKANANPROVINSIPAPUABARAT TENTANG PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 10 TAHUN2018 GUBERNUR PAPUABARAT SALINAN 2
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 3 Pasal 2

(1)UPTpada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, terdiri dari:
1. a.Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong;
2. b.Pelabuhan Pendaratan Ikan Sanggeng Manokwari;

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 12

Seksi Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas:

a.menyusun rencana program kerja;
b.melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan;

Pasal 11

Seksi Tata Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas:

a.menyusun rencana program kerja;
b.melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana;
c.melaksanakan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan dan pemasaran serta distribusi hasil perikanan;
d.melaksanakan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
e.melaksanakan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha;
f.melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahan;
g.membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. Pasall0 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas:
a.menyusun rencana program kerja;
b.membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
c.melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum;
d.mengelola barang milik NegarajDaerah;
e.melaksanakan pengendalian lingkungan;
f.melaksanakan pelayanan masyarakat perikanan;
g.melaksanakan urusan rumah tangga;
h.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
m.pelaksanaan pelaporan tugas kepada atasan secara lisan ataupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan masukan kebijakan bagi atasan ...; dan
n.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 8

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana maksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas:

a.menyusun rencana program kerja;
b.mengumpulkan dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi kegiatan;
c.mengevaluasi hasil kerja;
d.membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

Pasal 13

(1)Pelabuhan Pendaratan Ikan Sanggeng Manokwari mepunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan teknis penunjang urusan pelabuhan pendaratan ikan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelabuhan Pendaratan Ikan Sanggeng Manokwari mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana program kerja;
2. b.pelaksanaan dan penyelenggaraan pengembangan program kerja;
3. c.pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan tata usaha;
4. d.pelaksanaan penyelenggaraan izin, rekomendasi;
5. e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7. c.melaksanakan pelayanan penerbitan surat tanda bukti laporan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
8. d.melaksanakan pemeriksaan Log Book;
9. e.melaksanakan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar;
10. f.melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar;
11. g.melaksanakan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. h.melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan;
  1. 1.melaksanakan bimbingan teknis operasional pelabuhan, kesyahbandaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelayanan usaha; J. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
13. k.melakukan pembinaan dan pemeriksaan mutu hasil perikanan;
14. l.melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahan; dan
15. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 9 Pasal 16 Kepala Seksi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai tugas:
16. a.menetapkan rencana program kerja;
17. b.mengumpul dan menganalisis data, me1aksanakan pembinaan, dan koordinasi kegiatan;
18. c.mengevaluasi hasil kerja;
19. d.membuat telaahan staf untuk diajukan kepada Kepala UPT;

Pasal 15

Kepala Seksi Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasa15 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyusun rencana program kerja;
b.mengumpulkan dan menganalisis data, melaksanakan pernbinaan dan koordinasi kegiatan;
c.mengevaluasi hasil kerja;
d.Membuat telahaan staf untuk diajukan kepada Kepala UPT;
e.memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk diajukan kepada Kepala UPT;
f.me1akukan koordiasi dengan unit kerja di lingkungan UPT untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program kerja;
g.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada Kepala UPT;
h.membuat laporan pe1aksanaan tugas secara lisan atau tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala UPT;dan
1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
e.memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum, untuk diajukan kepada Kepala UPT;
f.melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan UPT untuk mendapatkan rnasukan dalam penyusunan perencanaan program kerja;
g.rnemantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada Kepala UPT;
h.menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggujawaban anggaran yang diaajukan sebagai bahan evaluasi kinerja UPT;
1. 1.menyusun data aset UPT, pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan J. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 10

Pasal 18

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas:

a.menyusun rencana program kerja;
b.mengumpulkan dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan kordinasi kegiatan;
c.mengevaluasi hasil kerja;
d.membuat telahaan staf untuk diajukan kepada KepalaBalai;
e.mememeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana program, keuangan, kepegawaian dan umum un tuk diajukan kepada Kepala Balai;

Pasal 17

(1)Balai Benih dan Budidaya Laut Mansinam mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan teknis penunjang urusan pembenihan dan budidaya ikan laut.
(2)Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Benih dan Budidaya Laut Mansinam mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana program kerja;
2. b.pelaksanaan dan penyelenggaraaan pengembangan program kerja;
3. c.pe1aksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan tata usaha;
4. d.pelaksanaan dan penyelenggaraan pembenihan dan budidaya ikan laut;
5. e.pe1aksanaan evaluasi dan pelaporan tugas; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7. e.memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana program, untuk diajukan kepada Kepala UPT;
8. f.melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan UPT untuk mendapatkan masukkan dalam penyusunan perencanaan dan program kerja;
9. g.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada Kepala UPT;
10. h.menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinerja Ul'T;dan
  1. 1.me1aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 11 Pasa120 Kepala Seksi Standarisasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, mempunyaitugas:
11. a.menyusun rencana program kerja;
12. b.mengumpulkan dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan koordinasikegiatan;
13. c.mengevaluasihasil kerja;
14. d.membuat telahaan staf untuk diajukan kepada KepalaBalai;

Pasal 19

Kepala Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyaitugas:

a.menyusun rencana program kerja;
b.mengumpulkan dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan koordinasikegiatan;
c.mengevaluasihasil kerja;
d.membuat telaahan staf untuk diajukan kepada KepalaBalai;
e.memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program kerja untuk diajukan kepada Kepala Balai;
f.melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Balai untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program kerja;
g.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada KepalaBalai;
h.menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggung jawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasikinerja Balai;dan
1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBalai.
f.melakukan kordinasi dengan unit kerja di lingkungan Balai untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program kerja;
g.memantau dan mengevaluasipelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada KepalaBalai;
h.menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinetja Balai;
1. 1.menyusun data aset Balai,pengelolaanaset sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBalai. 12 Pasa122 Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas:

Pasal 21

(1)Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan Sorong mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan teknis penunjang bidang pengujian dan penerapan mutu produk perikanan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan Sorong mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana program kerja;
2. b.pelaksanaan administrasi kepegawaian, anggaran dan tata usaha;
3. c.penyelenggaraan penerapan sistim menajemen Laboratorium sesuai ISO 17025 : 2008 (ISO/lEe 17025 : 2005);
4. d.penyelenggaraan penetapan audit intemal Laboratorium;
5. e.pelaksanaan eksternal kalibrasi peralatan pengujian;
6. f.pengumpulan data dan informasi pengujian dan penerapan mutu produk perikanan;
7. g.pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pengujian dan penerapan mutu produk perikanan;
8. h.penyelenggaraan kaji ulang manajemen laboratorium;
  1. 1.penyelenggaraan pengendalian di lingkungan UPT; J. pelaksanaan pelaporan tugas pengujian dan penerapan mutu produk perikanan;dan
9. k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 8agian Keempat Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan Sorong
10. e.memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja;
11. f.melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Balai untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program kerja;
12. g.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada Kepala Balai;
13. h.menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggung jawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinerja Balai; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai. 13 Pasal 24 Kepala Seksi Data dan Penerapan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, mempunyaitugas:
14. a.menyusun rencana programkerja;
15. b.menyiapkanbahan dan data dalam pelaksanaan pengujian;
16. c.mengumpulkanserta menganalisisdata;

Pasal 23

Kepala Seksi Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyaitugas:

a.menyusun rencana programkerja;
b.menyiapkanperencanaan pengujian;
c.melaksanakan sistim manajemen Laboratorium sesuai ISO 17026 2008 (ISO/lEe 17025 : 2005);
d.memperbaharuidan menetapkan metodepengujian;
e.melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas pengujian,;
f.memeriksadan memantau hasil kerja dan analisis penguji;
g.melakukan penelusuran terhadap hasil uji, apabila terjadi pengaduan teknis terkait ketidaksesuaian hasil pengujian sesuai standar nasional Indonesia,;
h.menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban anggaran,;
i.melaksanakan verifikasihasil uji; J. menandatangani laporan hasil uji sementara;
k.melaksanakan evaluasikinerja terhadap bawahan; dan
l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaUPT.
d.mengelola barang milik Negaraj Daerah;
e.melaksanakan pengendalian lingkungan;
f.melaksanakan pelayanan masyarakat perikanan;
g.melaksanakan urusan rumah tangga;
h.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengujian dan penerapan mutu produk perikanan; dan
1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaUPT.
a.menyusun rencana program kerja;
b.membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
c.melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum; 14 Pasal 25

(1)Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan Manokwari mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan teknis penunjang urusan di bidang pengujian dan penerapan produk perikanan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan Manokwari mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana program kerja;
2. b.pelaksanaan administrasi kepegawaian, anggaran dan tata usaha;
3. c.penyelenggaraan penerapan sistim menajemen Laboratorium sesuai ISO 17025 : 2008 (ISOflEe 17025 : 2005);
4. d.penyelenggaraan penetapan audit internal Laboratorium;
5. e.pelaksanaan eksternal kalibrasi peralatan pengujian;
6. f.pengumpulan data dan informasi pengujian dan penerapan mutu produk perikanan;
7. g.pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pengujian dan penerapan mutu produk perikanan;
8. h.penyelenggaraan kaji ulang manajemen Laboratorium;
9. d.melaksanakan kaji terap penggunaan pada peralatan pengujian dan perawatan peralatan yang digunakan dalam Laboratorium;
10. e.memberi petunjuk dan menerapkan pemakaian peralatan sesuai standar;
11. f.memeriksa data dan laporan hasil uji;
12. g.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan sistim penerapan mutu;
13. h.membantu Kepala UPT dalam pelaksanaan eksternal kalibrasi;
  1. 1.mencatat dan membuat draft pengusulan perlatan mutu untuk kalibrasi eksternal; J. mengkoordinasikan, memeriksa dan memantau hasil kerja;
14. k.melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahan;
  1. 1.mengendalikan dan memutahirkan dokumen sistim menejemen Laboratorium;
15. m.menyusun laporan akuntabilitas dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinerja Uf'T;
16. n.melaksanakan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Uf'T; dan
17. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UfYf. 15 Pasal 27 Kepala Seksi Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas:
18. a.menyusun rencana program kerja;
19. b.menyiapkan perencanaan pengujian;
20. c.melaksanakan sistim manajemen Laboratorium sesuai ISO 17026 2008 (ISO/lEe 17025 : 2005);
21. d.memperbaharui dan menetapkan metode pengujian;
22. e.melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas pengujian,;
23. f.memeriksa dan memantau hasil kerja dan analisis penguji;
24. g.melakukan penelusuran terhadap hasil uji, apabila terjadi pengaduan teknis terkait ketidaksesuaian hasil pengujian sesuai standar nasional Indonesia,;
25. h.menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban anggaran,;
  1. 1.me1aksanakan verifikasi hasil uji; J. menandatangani laporan hasil uji sementara;
26. k.melaksanakan evaluasi kinerja terhadap bawahan; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 26

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas:

a.menyusun rencana program kerja;
b.membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
c.melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum;
d.mengelola barang milik Negara/Daerah;
e.melaksanakan pengendalian lingkungan;
f.melaksanakan pelayanan masyarakat perikanan;
g.melaksanakan urusan rumah tangga;
h.melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pengujian dan penerapan mutu produk perikanan; dan
i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
1. 1.penyelenggaraan pengendalian di lingkungan UPT; J. pelaksanaan pelaporan tugas pengujian dan penerapan mutu produk perikanan; dan
k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 16 Pasa130

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UfYI'Dinas. Pasa129 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
1. a.menyusun rencana program kerja;
2. b.menyiapkan bahan dan data dalam pelaksanaan pengujian;
3. c.mengumpulkan serta menganalisis data;
4. d.melaksanakan kaji terap penggunaan pada peralatan pengujian dan perawatan peralatan yang digunakan dalam Laboratorium;
5. e.memberi petunjuk dan menerapkan pemakaian peralatan sesuai standar;
6. f.memeriksa data dan laporan hasil uji;
7. g.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan Sistim penerapan mutu;
8. h.membantu Kepala UPTdalam pelaksanaan ekstemal kalibrasi;
  1. 1.mencatat dan membuat draft pengusulan perlatan mutu untuk kalibrasi eksternal; J. mengkoordinasikan, memeriksa dan memantau hasil kerja;
9. k.melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahan;
  1. 1.mengendalikan dan memutahirkan dokumen sistim menejemen Laboratorium;
10. m.menyusun laporan akuntabilitas dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinerja UPT;
11. n.melaksanakan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;dan
12. o.me1aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPf. 17 Pasa132
(1)Setiap pimpinan dalam lingkup UPT Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan bimbingan Zpetunjuk bagi pe1aksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Setiap pimpinan dalam lingkup UPf Dinas wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
(3)Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
(4)Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dalam lingkup UPI' Dinas wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkaIa.
(6)Dalam hal Kepala UPf berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala UPf.
(7)Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas. Pasa131 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPf, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaten /Kota se- Provinsi Papua Barat.
(3)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
(4)Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 18 Pasal 36 Pembiayaan UPT Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. BABXI PEMBIAYAAN
(1)Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pegawai yang ditugaskan pada UPf Dinas diutarnakan yang mempunyai kompetensi di bidang teknis perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan dan penanganan masalah pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau keeil.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…