DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pedoman penomoran kode lokasi satuan kerja perangkat daerah dan penomoran kode barang milik daerah provinsi papua barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan perubahan susunan organisasi dan Tata Kerja dilingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, makaperaturan Pemerintah sebangaimana dimaksud pada huruf ,a sudah tidak lagi dengan tututan perubahan, oleh karena itu perlu di tinjau kembambali;
c.bahwa berdasrkan pertimbangan sebangimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penomoran Kode Barang Milik Daerah Provinsi Papua Barat; Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsilrian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi irian Jaya Tangah, Provinsi Irian Jaya Barat, KabupatenPaniai Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3960)sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-l/2003;
3.Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-UndangNomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); .Undang—undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548» . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BarangMiIik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738» 11.Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENOMORAN KODE LOKASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PENOMORAN KODE BARANG MILIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Satuan Kerja Perngakat Daerah Provinsi Papua Barat yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. 5.8arang Milik Daerah adalah semua barang yang diberi atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.Nomor Kode Lokasi adalah Nomor Kode yang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan dan keberadaan barang pada Organisasi Perangkat Daerah, Untuk Pelaksana Teknis Daerah dan Satuan Kerja Provinsi Papua Barat. 7.Nomor Kode Barang Milik Daerah adalah Nomor Kode yang menggambarkan atau menjelaskan Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub—sub Kelompok atau Jenis Barang Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1.Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengklarifikasi kepemilikan dan keberadaan Barang Milik Daerah menurut golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub — sub kelompok dan atau jenis barang.
2.Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan memudahkan dalam pengklasifikasian.

BAB III

NOMOR KODE LOKASI DAN NOMOR KODE BARANG

Pasal 3

Tata Cara Mengisi Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Daerah, Tabel Nomor Kode Lokasi SKPD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Dan Satuan Kerja, dan Kode Barang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini telahdiberlakukansejakbulanjanuari 2014

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku padatanggalditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkandi Manokwari pada tanggal 18 Juni 2014 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TT D ABRAHAM O. ATURURI Diundangkan di Manokwari pada tanggal 23 Juni 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TT D lSHAK L. HALLATU BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 11 Untuk salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/TTD WAFIK WURYANTO Pembina Tk. ! (IV/b) NIP. 19570830 198203 1 005

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…