DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai petunjuk teknis pemberian tunajangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT PAPUA BARAT DAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHANDAERAH. Menetapkan 4 Pasa13

(1)Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara, Anggota DPRPB dan Anggota MRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(3)Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara, Anggota DPRPB dan Anggota MRPB diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
(4)Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan KetigaBelas.
(5)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan bagi PNS, Pejabat Negara, Anggota DPRPB dan Anggota MRPB meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja atau sebutan lainnya.
(6)Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangsn penghasilan KetigaBelas.

Pasal 2

(1)PNS, Pejabat Negara, Anggota DPRPB dan Anggota MRPB diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.
(2)PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah.

11.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. 5 DOMINGGUSMANDACAN CAP/TID Ditetapkan eli Manokwari pada tanggal24 Mei 2019 GUBERNURPAPUABARAT,

BAB II

PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYA,GAJI DANTUNJANGANKETIGA BELAS dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 6 Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. BABIV PENDANAAN PasalS Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara, Anggota DPRPB dan Anggota MRPB elibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, Pejabat Negara, Anggota DPRPB dan Anggota MRPB dibayarkan pada bulan Juli. BABIII PEMBAYARANTUNJANGANHARI RAYA, GAJI DANTUNJANGANKETIGABELAS 6 BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 11. NATANIEL D. MANDACAN CAP/TID Diundangkan di Manokwari pada tanggal24 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYA,GAJI DANTUNJANGANKETIGA BELAS dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Nomor 88 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYA,GAJI DANTUNJANGANKETIGA BELAS dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Nomor 88 Tahun 2025