DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai kerjasama pembangunan lembaga internasional di Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terwujudnya sinergi pembangunan daerah dengan program/kegiatan lembaga Mitra Pembangunan maka dibutuhkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemerintah daerah melalui “, .. - . . '_'n" '. _ , . _ ”mp/mm _an/myfzqngmyg 791193072; _, __ __ __ _. _ _._. Sekretariat Lembaga Mitra Pembangunan di Provinsi Papua Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kerjasama Pembangunan Lembaga internasional di Provinsi Papua Barat; Mengingat: 1. Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU—i/2003;

2.Undang—undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negaran Republik lndonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang ff)/igwylgfym 531,915 _ __] iflp/Mq Haz/m,; Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang—undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4884);
3.Undang—undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagamana telah Beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun Nomor 4700);
6.Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4700); .Flip/MMI: ”minim/19%” fr,/greg”:
7.Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4405);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4406);
9.Perturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737); x 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272); _ ”Fly/Wir, WWW _Q/iwq." “??/(41 $1171], , _ 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah; 14.Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 15.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 109 16.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012—2016 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 72; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KERJASAMA PEMBANGUNAN LEMBAGA INTERNASIONAL DI PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat. 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. 4 Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Papua Barat. 10. 11. 12. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat. Lembaga Internasional adalah Badan-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Perwakilan Implementasi Pemerintah Luar Negeri, Lembaga Pemerintah Luar Negeri dan Lembaga Donor Luar Negeri. Sekretariat Lembaga Mitra Pembangunan yang selanjutnya disingkat SEKRETARIAT-LMP adalah sekretariat kerjasama pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Papua Barat. Mekanisme Kerjasama adalah sistim pengelolaan dan tata kerja yang dibangun secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan lembaga—lembaga internasional dalam rangka bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sesuai dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan kepentingan/kebutuhan yang ada di daerah. Kerjasama adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai yang didasarkan pada norma/aturan yang berlaku bagi masing— masing pihak.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkar RPJMD adalah dokumen rencana pembagunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
14.Program/Kegiatan adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksankan baik oleh instansi pemerintah/lembaga maupun lembaga-lembaga internasional untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

BAB LL

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk :

a.Mengatur mekanisme kerjasama antara Pemerinta Daerah dengan Lembaga-lembaga Internasional agar terwujud sinergi pelaksanaan program/kegiatan berbasis Kampung/Distrik dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Papua Barat;
b.Menjamin pelaksanaan program/kegiatan Lembaga internasional tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat kegiatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Gubernur ini adalah :

a.Meningkatkan senergitas program/kegiatan lembaga-lembaga Internanasional dangan program Nasional dan program Nasional dan Daerah Berbasis Kampung /Distrik di Provinsi Papua Barat;
b.meningkatatkan akuntabilitas dan transparansi Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan lembaga—lembaga internasional di Provinsi Papua Barat;
c.Mendorong pencapaian pembangunan melalui program/kegiatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan Lembaga—lembaga Internasional.

Pasal 4

Fungsi ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai landasan dasar dalam mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama pembangunan Pemerintah Republik Indonesia dengan Lembaga- lembaga Internasional di wilayah Provinsi Papua Barat.

BAB III

PRINSIP KERJASAMA

Pasal 5

Pelaksanaan kerjasama pembangunan dengan lembaga mitra pembangunan di daerah, wajib memperhatikan prinsip-prinsip Komitmen, Asas manfaat, Transparansi,Penguatan, Partisipatif, Berkelanjutan dan Pemberdayaan.

Pasal 6

Prinsip—prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 dapat diartikan sebagai berikut:

a.Komitmen artinya bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
b.Azas manfaat artinya pelaksanaan program/kegiatan oleh Lembaga Internasional sebagai Mitra Pembangunan harus dapat memberi manfaat bagi sasaran penerima program dan kegiatan; .iWin/7”MW51142WIQ'I'fy9W81571" _ ___ _ _ . _ .Transparansi artinya dalam melaksanakan kerjasama, harus terbuka dalam penyediaan informasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang—undangan; .Penguatan artinya harus ada peningkatan kapasitas dan alih teknologi serta alih pengetahuan kepada mitra lokal dan/atau penerima program dan kegiatan; .Partisipatif artinya penerima program dan kegiatan harus dilibatkan dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi sehingga dapat menumbuhkan rasa kepemilikan; Keberlanjutan artinya dalam proses pelaksanaan kerjasama harus diupayakan dengan baik sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara berkesinambungan; .Pemberdayaan artinya dalam proses pelaksanaan kerjasama pelaksanaan program dan kegiatan harus mempersiapkan masyarakat sasaran secara baik untuk menumbuhkan kemandirian.
a.Mengkoordinir lembaga internasional dalam pelaksanaan program/kegiatan di daerah untuk mengoptimalkan keberhasilan sesuai dengan tujuan kerjasama pembangunan yang ditetapkan; Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan lembaga mitra pembangunan untuk mendukung penetapan sasaran dan lokasi program/kegiatan di daerah; .7/ifWM/rR'cngQZ/mew- WAI/(_.gnwfl _” _ _ __ _
c.Mensinergikan setiap program/kegiatan yang dikoordinasikan secara bersama-sama dengan lembaga internasional yang akan melaksanakn program/kegiatannya, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta keberlanjutan dari program/kegiatan yang dilaksanakan;
d.Memperhatikan dan melaksanakan secara bersasma-sama dengan lembaga internasional hal-hal yang berkaitan dengan kesinambungan hasil kerjasama dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi penguatan kepasitas pemerintah daerah dan/atau masyarakat lokal;
e.Melaksanakan rapat-rapat koordinasi yang bertujuan memelihara, mengsinergikan dan meluruskan semua langkah— langkah kerjasama agar selalu harmonis dan tertib sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari kerjasama dimaksud;
f.Melakukan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEMITRAAN INTERNASIONAL 5.1 Latar belakang.

Pasal 8

Dalam rangka mengoptimalkan kerjasama pembangunan yang akan dilaksanakan maka lembaga internasional mempunyai peran sebagai berikut:

a.Melaksanakan koordinasi dalam menetapkan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah; ”mq/z ”MW_$IIQ€?Wl/f“ 27731811 _ _ __ _ _ _; _ ,
b.Pendekatan yang dilakukan dalam penentuan sasaran dan lokasi program/kegiatan harus sesuai dengan saran atau masukan pemerintah daerah serta kondisi faktual di daerah;
c.Melakukan sinergi program/kegiatan dengan RPJMD agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan daerah;
d.Berkomitmen dalam melaksanakan prinsip-prinsip kerjasama pembangunan; agar semua kegiatan dapat berjalan secara harmonis dan tertib;
e.Memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya sinergi pembangunan antara program/kegiatan lembaga mitra pembangunan dengan program daerah;
f.Melaporkan perkembangan program/kegiatan kepada Gubernur melalui Bappeda secara periodik dan setiap minggu ke-l bulan Juli untuk pelaksanaan program semester pertama dan minggu ke-ll bulan Januari untuk pelaksanaan program semester kedua sesuai dengan format pelaporan;
g.Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KEMITRAAN PEMBANGUNAN

Pasal 9

Untuk menjamin kemitraan lembaga internasional dengan pemerintah daerah maka lembaga internasional berkewajiban sebagi berikut:

a.Setiap lembaga internasional yang melaksanakan program/kegiatan di Provinsi Papua Barat wajib mempunyai organisasi pengelola program/kegiatan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi;
b.Bila terjadi perubahan struktur organisasi pengelola program/kegiatan, khususnya pada penanggung jawab di daerah, maka wajib melaporkannya kepada Gubernur melalui Bappeda.

Pasal 10

Pemerintah daerah menetapkan lembaga mitra kerja lembaga internasional sebagai berikut :

a.Bappeda sebagai wakil pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengendalian mekanisme kerjasama lembaga internasional yang melaksanakan kegiatannya di wilayah Provinsi Papua Barat;
b.SKPD sebagai mitra pelaksana teknis program/kegiatan lembaga mitra pembangunan yang penetapannya mengacu pada kesepakatan kerjasama pembangunan.

BAB VII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KERJASAMA PEMBANGUNAN LEMBAGA INTERNASIONAL DI PROVINSI PAPUA BARAT

Pasal 11

a.Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Papua Barat adalah suatu norma atau kaidah yang harus diikuti atau diindahkan dalam proses pengelolaan kerjasana luar negeri di Papua Barat yang telah mengacu kepada regulasi nasional dalam hal yang sama dan merupakan suatu dokumen yang hidup atau dokumen yang dapat dikembangkan atau dirubah sesuai perkembangan kebutuhan; b.Dokumen SOP Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a Mi; 1er l'f'mzfvm” [fa-.wzfr'fbmlx'wmf ' merupakan lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…