DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, pembiayaan UPT pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat;

l.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/ PUU-1/2003;
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 1 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PEMBENTUKANSUSUNANORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTATATAKERJA UNITPELAKSANATEKNIS PADA DINASSOSIALPROVINSIPAPUABARAT TENTANG PERATURANGUBERNURPAPUABARAT NOMOR 12 TAHUN2018 SALINAN 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. 10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91); 4 Pasal 4 Susunan Organisasi UPI' Perlindungan dan Pelayanan Sosial Kasih dan Rernaja Kabupaten ManokwariSelatan, terdiri atas:
a.Kepala;
b.Sub BagianTata Usaha;
c.Seksi Pelayanan Sosial;
d.Seksi Pengembangandan Pembinaan Lanjut; dan
e.KelompokJabatan Fungsional.

(1)UPI' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepalayang berada di bawah dan bertanggungjawabkepada KepalaDinas.
(2)Perlindungan dan Pelayanan Sosial Kasih dan Remaja Kabupaten ManokwariSelatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, berkedudukan di Kabupaten ManokwariSelatan ProvinsiPapua Barat.
(3)Balai Rehabilitasi Sosial Bina Kasih Kabupaten Manokwari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berkedudukan di Kabupaten ManokwariProvinsiPapua Barat.
(4)Perlindungan dan Pelayanan Sosial Mulia Anak dan Remaja Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, berkedudukan di Kabupaten Teluk Bintuni ProvinsiPapua Barat.
(5)Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, berkedudukan di Kabupaten SorongProvinsiPapua Barat.
(6)Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Fakfak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, berkedudukan di Kabupaten Fakfak ProvinsiPapua Barat. BABIII KEDUDUKAN
1. e.Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Fakfak.
(2)Bagan Struktur Organisasi masing-masing UPI' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 3 Pasa12
(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, terdiri dari:
1. a.Perlindungan dan Pelayanan Sosial Kasih dan Remaja Kabupaten Manokwari Selatan;
2. b.Balai Rehabilitasi Sosial Bina Kasih Kabupaten Manokwari;
3. c.Perlindungan dan Pelayanan Sosial Mulia Anak dan Remaja Kabupaten Teluk Bintuni;
4. d.Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Sorong; dan

BAB II

PEMBENTUKAN Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Pasal 12

Seksi Pengembangan dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas:

a.menyusun rencana kerja;
b.me1aksanakan penjaringan/ penjangkauan, se1eksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pe1ayanan;
c.menempatkan klien dalam program pelayanan sosial;
d.menyiapkan sarana prasarana pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penyelenggaraan pembahasan kasus;
e.melaksanakan penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
f.melaksanakan supervisi kegiatan seksi;
g.menyelenggarakan bimbingan fisik, mental, sosial, belajar, pengembangan sikap dan perilaku anak dan remaja telantar; dan
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 11

Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas:

a.menyusun rencana kerja;
b.melaksanakan penempatan dalam asrama, pengasuhan dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
c.melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
d.me1aksanakan kegiatan perlindungan bagi klien UPT;
e.melaksanakan pe1ayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat- obatan;
f.melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan klien;
g.melaksanakan pemenuhan kebutuhan pendidikan formal dan informal;
h.melaksanakan kegiatan rekreasi edukatif;
1. 1.melaksanakan supervisi kegiatan seksi; dan J. me1aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
d.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
e.melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
f.melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT;dan
g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 8 Pasal 15 Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas: Pasa114 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kerja dan rencana program UPT;
b.melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, kearnanan kantor dan kehumasan;
c.melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
d.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
e.melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
f.melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT;dan
g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 13

(1)UPT Balai Rehabilitasi Sosial Bina Kasih Kabupaten Manokwari mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pe1ayanan rehabilitasi sosial bagi gelandangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) UPT Balai Rehabilitasi Sosial Bina Kasih Kabupaten Manokwari, mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan program kerja UPT;
2. b.penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan pe1aporan program pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan;
3. c.pelaksanaan tugas ketatausahaan;
4. d.pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial, pengembangan, penyaluran dan pembinaan lanjut berbasis praktik pekerjaan sosial;
5. e.pelaksanaan pengembangan rehabilitasi sosial bagi gelandangan;
6. f.penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
7. g.penyediaan kebutuhan peralatan rehabilitasi gelandangan;
8. h.pe1aksanaan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi, lembaga, perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
  1. 1.penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT;dan J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(1)UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Mulia Anak dan Remaja Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perlindungan dan pelayanan sosial Asuhan Anak dan Remaja terlantar.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Mulia Anak dan Remaja mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan program kerja UPT;
2. b.pelaksanaan tugas ketatausahaan;
3. a.menyusun rencana kerja;
4. b.melaksanakan penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
5. c.menempatkan klien dalam program rehabilitasi dan supervisi;
6. d.melaksanakan kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah klien, pembahasan kasus;
7. e.melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mentaljkeagamaan, bimbingan, supervisi dan pelatihan keterampilan kerja;
8. f.memfasilitasi pelaksanaan praktik belajar kerja (magang) klien;
9. g.melaksanakan pemberian bantuan supervisi bagi klien dan pengembangan usaha eks klien;
10. h.melaksanakan resosialisasi, penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
  1. 1.melaksanakan supervise kegiatan Seksi; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
11. a.menyusun rencana kerja;
12. b.melaksanakan penempatan dalam asrama, pendampingan, supervrei dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
13. c.melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
14. d.melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat- obatan;
15. e.melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan klien;
16. f.melaksanakan supervise kegiatan seksi; dan
17. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 19

Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas:

a.menyusun rencana kerja;
b.melaksanakan penempatan dalam asrama, pengasuhan dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
c.melaksanakan pelayananpemenuhan kebutuhan pakaian klien;
d.melaksanakan kegiatanperlindunganbagi klien UPT;
e.melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakanobat- obatan;
f.melaksanakan pelayananpemenuhan kebutuhan permakanan klien;
g.melaksanakan pemenuhan kebutuhan pendidikanformaldan informal; 10 Pasal 18 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kerja dan rencana programUPT;
b.melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
c.melaksanakanpengelolaanadministrasi dan pembinaan kepegawaian;
d.melaksanakan pengelolaanadministrasikeuangan;
e.melaksanakan pengelolaanperlengkapandan aset;
f.melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan programkegiatan UPT;dan
g.melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh KepalaUPT.
c.penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan program pelayanan sosial anak dan remaja telantar;
d.pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta rujukan;
e.pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pelayanan sosial, pengembangan, penyaluran dan pembinaan Ianjut anak terlantar berbasis praktik pekerjaan sosial;
f.pelaksanaan koordinasi dan atau kerjasama dengan instanst/Iembaga Iainj'perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
g.pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak dan remaja telantar;
h.penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
1. 1.penyebarluasaninformasitentang programpelayananUPT;dan J. pelaksanaan tugas lain yang diberikanoleh KepalaDinas. 11 Pasa121

(1)UPTPerlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Sorong mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perlindungan dan pelayanan sosial Asuhan Anak dan Remajaterlantar.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Remaja Kabupaten Sorong, mempunyaifungsi:
1. a.pelaksanaan program kerja UPT;
2. b.pelaksanaan tugas ketatausahaan;
3. c.penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan program pelayanan sosial anak dan remaja telantar;
4. d.pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta rujukan;
5. e.pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pelayanan sosial, pengembangan, penyaluran dan pembinaan lanjut anak terlantar berbasis praktik pekerjaan sosial;
6. f.pelaksanaan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi/lembaga lain/perorangan dalam rangka pengembanganprogram UPT;
7. g.pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak dan remaja telantar;
8. a.menyusun rencana kerja;
9. b.melaksanakan penjaringanjpenjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
10. c.menempatkan klien dalam program pelayanan sosial;
11. d.menyiapkan sarana prasarana pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penyelenggaraanpembahasan kasus;
12. e.melaksanakan penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
13. f.melaksanakan supervisi kegiatan seksi;
14. g.menyelenggarakanbimbingan fisik, mental, sosial, belajar, pengembangan sikap dan perilaku anak dan remaja telantar; dan
15. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaUPT.
16. h.melaksanakan kegiatan rekreasi edukatif;
17. i.melaksanakan supervisikegiatan seksi; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaUPT.

Pasal 24

Seksi Pengembangan dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d, mempunyai tugas:

a.menyusun rencana kerja;
b.melaksanakan penjaringan zpenjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan; 12 Pasa123 Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kerja;
b.melaksanakan penempatan dalam asrama, pengasuhan dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
c.melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
d.melaksanakan kegiatan perlindungan bagi klien UPT;
e.melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat- obatan;
f.melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan klien;
g.melaksanakan pemenuhan kebutuhan pendidikan formal dan informal;
h.melaksanakan kegiatan rekreasi edukatif;
i.melaksanakan supervisi kegiatan seksi; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 22

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas:

a.menyusun rencana kerja dan rencana program UPT;
b.melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
c.melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
d.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
e.melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
f.melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT;dan
g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
h.penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
1. 1.penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT;dan J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 13 Pasal 26 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a, rnempunyai tugas:
a.menyusun rencana kerja dan rencana programUPT;

Pasal 25

(1)UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Fakfak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perlindungan dan pelayanan sosial asuhan anak dan Remaja terlantar.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Fakfak, mempunyaifungsi:
1. a.pelaksanaan programkerja UPT;
2. b.pelaksanaan tugas ketatausahaan;
3. c.penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan programpelayanan sosial anak dan remaja telantar;
4. d.pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta rujukan;
5. e.pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pelayanan sosial, pengembangan, penyaluran dan pembinaan lanjut anak terlantar berbasis praktik pekerjaan sosial;
6. f.pelaksanaan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansiJlembaga lainJperorangan dalam rangka pengembanganprogramUPT;
7. g.pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak dan remaja telantar;
8. h.penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraankesejahteraan sosial;
  1. 1.penyebarluasan informasitentang programpelayanan UPT; dan J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas.
9. c.menempatkan klien dalam program pelayanan sosial;
10. d.menyiapkan sarana prasarana pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penyelenggaraan pembahasan kasus;
11. e.melaksanakan penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
12. f.melaksanakan supervisi kegiatan seksi;
13. g.menyelenggarakan bimbingan fisik, mental, sosial, belajar, pengembangan sikap dan perilaku anak dan remaja telantar; dan
14. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 14 Pasal 28 Seksi Pengembangan dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf C, mempunyai tugas:
15. a.menyusun rencana kerja;
16. b.melaksanakan penjaringan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
17. c.menempatkan klien dalam program pelayanan sosial;
18. d.menyiapkan sarana prasarana pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penyelenggaraan pembahasan kasus;
19. e.melaksanakan penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
20. f.melaksanakan supervisi kegiatan seksi;
21. g.menyelenggarakan himbingan fisik, mental, sosial, belajar, pengembangan sikap dan perilaku anak dan Remaja telantar; dan
22. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 27

Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas:

a.menyusun rencana kerja;
b.melaksanakan penempatan dalam asrama, pengasuhan dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
c.melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
d.melaksanakan kegiatan perlindungan bagi klien UPT;
e.melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat- obatan;
f.melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan klien;
g.melaksanakan pemenuhan kebutuhan pendidikan formal dan informal;
h.melaksanakan kegiatan rekreasi edukatif;
1. 1.melaksanakan supervisi kegiatan seksi; dan
j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
b.melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
c.melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
d.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
e.melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
f.melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT;dan
g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 15 Pasa132

(1)Setiap pimpinan dalam lingkup UPI' Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan bimbinganjpetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap pimpinan dalam lingkup UPT Dinas wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan KabupatenjKota se- Provinsi Papua Barat. BABVII TATAKERJA Pasa130

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
(3)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
(4)Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis sesuai bidang keahlian dan keterampilan. BABVI KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL 16 Pasal 35

(1)Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pegawai yang ditugaskan pada UPT Dinas Sosial diutamakan pekerja sosial yang mempunyai kompetensi di bidang rehabilitasi sosial dan penanganan masalah sosial.

Pasal 34

(1)Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Kepala Dinas.
(2)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
(3)Pejabat Fungsional pada UPT Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di UPT dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIX PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANDALAMJABATAN
(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…