DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai kode etik tenaga ahli pengadaan barang dan jasa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Kode Etik Tenaga Ahli Pengadaan Baran dan Jasa; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pernbentukan, Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lemb¥an Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republikl Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018jPUU-Ij2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Mengingat Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG KODE ETIKTENAGAAHLIPENGADAANBARANGDANJASA PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 12 TABUN2019 SALINAN 2 BA~ 1 KETENTUANUMUM pasl1 MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNUR TENTANG KODE ETIK TENAGA AHLIPENGADAANBARANGDANJASA. 8. 7. 6. 5. 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PehIbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu~ 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negafa Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repub1ikIndonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun IQO17 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Baran~/ Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 4. 4. 3. 2. Menetapkan Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Pemerintahan Daerah adalah penye1enggaraan urusan pemerintahan o1eh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut as as otonomi seluas-1uasnya dalam sistem dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai un sur penye1enggara pemerintah daerah yang memimpi~1pelaksanaan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan daerah otono;:J. Gubemur adalah Gubemur Papua ~arat. Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa o1eh kementerian/lembaga/perangkat Daerah yang dibiayai o1eh APBN/APBD 3 Pasru 5 Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

a.Etika Dasar (1);
b.Etika Dasar (2);
c.Etika Dasar (3);

Pasal 4

(1)Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan J asa dalam melaksanakan tugas mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
(2)Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

1.Kode Etik;
2.Penegakan Kode Etik;
3.Sanksi; dan
4.Pembinaan.

BAB II

KODEETIK Pas~13 Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah meliputi:

Pasal 2

(1)Prinsip dasar kode etik Tenaga ahli pengadaan barang dan jasa adalah:
1. a.menegakkan integritas;
2. b.kehormatan; dan
3. c.martabat profesi tenaga ahli pe gadaan barang dan jasa.
(2)Penegakan prinsip dasar kode etik Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.mengunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia;
2. b.bersikap jujur dan adil serta tidak memihak dalam melayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien dan masyarakat secara taat asas; dan
3. c.bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan martabat profesi tenaga ahli pengadaan barang dan jasa. yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tenaga ahli barangj jasa adalah swaJelola pengadaan barangj jasa. Kode etik Tenaga ahli pengadaan barang dan jasa adalah pedoman profesional individu ahli pengadaan barang dan jasa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang meliputi perencanaan, analisis, penilaian evaluasi, pengambilan keputusan, jasa pendampingan, jasa konsultasi dan jasa lainnya yang terkait. 5. 6.

Pasal 11

Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 4 BABIV SANKSI

(2)Tim Kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 10

(1)Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporanjpengaduan danj atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 9

(1)Tim Kehormatan Kode Etik di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasa18 Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas: I
1. a.memeriksa Tenaga Ahli Pengadaan 1arang dan Jasa yang diduga melanggar kode etik; dan
2. b.memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan. (I) Pasat 7 Penegakan kode etik dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc. Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima)orang terdiri dari:
3. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
4. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
5. c.sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
(2)BABIII PENEGAKKANKODEETIK Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
1. d.Etika Dasar (4);
2. e.Etika Dasar (5);
3. f.Etika Dasar (6);
4. g.Etika Dasar (7); dan
5. h.Etika Dasar (8). 5 . HAMMAR,SH., M.Hum., MM ~ft-~MNA UTAMAMADYA :::--;'>~.""--- 9650818 199203 1 022 BERITADAERAHPROVINSI PAPUABARATTAHUN 2019 NOMOR 12. NATANIELD. MANDACAN CAP/TID SEKRETARIS DAERAHPROVINSI PAPUABARAT, Diundangkan di Manokwari pad a tanggal 14 Juni 2019 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUABARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 14 Juni 2019 Pasal 13 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasal 12
(1)Pimpinan atasan langsung Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pembinaan profesi dan mental.
(2)Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal. BABV PEMBINAAN perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik. 6 Pedoman praktek:

1.Mengakui bahwa kehidupan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada penilaian profesional, keputusan dan implementasi.
2.Patuh kepada peraturan perundang-undangan terkait dalam bidang pengadaan barang dan jasa.
3.Menyetujui bahwa hanya peraturan, analisis dan evaluasi serta pengambilan keputusan yang telah ditetapkan oleh pejabat otoritas yang berwenang merupakan dokumen legal dan standar prosedur baku pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
4.Mernberikan rnasukan kepada pemberi kerja dan rnitra kerja atas konsekuensi yang mungkin terjadi.
5.Memberitahu pihak berwenang apabila terjadi penyirnpangan terhadap prinsip dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang akan mengganggu keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
6.Bekerja secara transparan, akuntabel dan kredibel, konstruktif dan informatif untuk kesejahteraan masyarakat yang mencakup perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.
7.Mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan yang rnerugikan institusi pemberi kerja. Etika Dasar (1) Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa rnenggunakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan secara terbuka, transparan, efisien, efektif, tidak diskriminatif, persaingan sehat, akuntabel dan kridibel untuk kepentingan dan kesejahteraan publik. Kode etik tenaga ahli pengadaan barang dan jasa merupakan pedoman profesional individu ahli pengadaan barang dan jasa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang dan jasa rneliputi perencanaan, analisis, penilaian evaluasi, pengarnbilan keputusan, jasa pendampingan, jasa konsultasi dan jasa lainnya yang terkait. Prinsip dasar kode etik tenaga ahli pengadaan barang dan jasa adalah untuk menegakkan integritas, kehormatan dan rnartabat profesi tenaga ahli pengadaan barang dan jasa meliputi:
1.menggunakan pengetahuan dan keterarnpilan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia;
2.bersikap jujur dan adil serta tidak mernihak dalam melayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien dan masyarakat secara taat asas; dan
3.bertujuan untuk meningkatkan kornpetensi dan martabat profesi tenaga ahli pengadaan barang dan jasa. KODEETIKTENAGAAHLIPENGADAANBARANGDANJASA LAMPIRAN PERATURANGUBERNURPAPUABARAT NOMOR12 TAHUN2019 TENTANGKODEETIKTENAGAAHLI PENGADAANBARANGDANJASA 7 Pedornan praktek:
1.Dalam rnelaksanakan tugas pelayanan, harus bekerja secara profesional dan patuh serta taat asas.
2.Hindari konflik kepentingan dengan pernberi kerja dan rnernberitahu pemberi kerja atas setiap kepentingannya atau kondisi yang dapat mempengaruhi penilaian.
3.Hindari meminta atau menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
4.Hindari dan menolak kompensasi dari pihak tertentu sebagai imbalan atas layanan pengadaan barang dan jasa.
5.Hindari berpartisipasi sebagai anggota, penasehat atau karyawan dari pihak yang berhubungan dengan layanan pengadaan barang dan jasa. Etika Dasar (4) Tenaga Ahli Pengadan Barang dan Jasa bekerja bagi pemberi kerja, kerabat kerja, klien dan masyarakat secara profesional, patuh dan taat asas serta menghindari konflik kepentingan.
3.Memberikan laporan profesional secara benar dengan rnenyertakan data dan informasi terkait yang relevan.
4.Tidak menanggapi pernyataan, kritik dan argumentasi tentang masalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang patut diduga terinspirasi atau direkayasa oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Pedoman praktek:
1.Memberi pendapat, kesaksian ahli, analisis dan prosedur berdasarkan pengetahuan yang rnernadai tentang kondisi dan dasar kornpetensi.
2.Mengeluarkan pernyataan publik secara obyektif, jujur, akuntabel dan kredibel. Etika Dasar (3) Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa memberikan pendapat dan rnengeluarkan pernyataan publik secara obyektif,jujur, akuntabel dan kredibeL Pedoman praktek:
1.Melaksanakan dan terlibat dalarn tugas pengadaan barang dan jasa bila telah memiliki kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan atau pengalarnan dibidang analisis, kajian dan penerapan prosedur pengadaan barang dan jasa,
2.Melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa hanya sebatas kornpetensi yang dimiliki dan wewenangyang diberikan.
3.Bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan secara legal dengan rnernbubuhkan tanda tangan pada dokumen dan laporan hasil evaluasi serta kajian pengadaan barang dan jasa. Etika Dasar (2) Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan, kaidah, kornpetensi dan kewenangan. 8 Pedoman praktek:
1.Hindari meminta atau menerima baik secara langsung atau tidak langsung apapun yang berkaitan dengan kontribusi politik dan gratifikasi.
2.Penentuan negosiasi jasa layanan profesional dilakukan secara adil dan atas dasar kompentensi dan kualifikasi.
3.Melakukan kerja sarna dalam bentuk kemitraan atau outsourching ahli pengadaan harus dilaksanakan secarajujur.
4.Mengusulkan atau menerima komisi jasa profesional berdasarkan kontingensijprosentasi dan hanya dapat dilakukan dalarn keadaan dimana penilaian profesional tidak akan dikompromikan.
5.Penyediaan informasi data pribadi (coriculum vitae) dilakukan secara akurat sesuai data autentik tentang kualifikasi akademik dan profesional serta pengalaman.
6.Memberikan penghargaan yang layak kepada tenaga Unit Layanan Pengadaan yang berkontribusi dan berprestasi dalarn memajukan fungsi pengadaan barang dan jasa.
7.Mengakui kepentingan kepemilikan dan karya orang lain.
8.Mempublikasikan dan mengiklankan layanan profesional pengadaan dilaksanakan secara akurat, benar dan tidak menyesatkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Hindari kesalahan langsung atau tidak langsung yang menciderai reputasi profesional pengadaan barang dan jasa.
10.Hindari berpandangan negatif terhadap profesi dan hasil kerja orang lain.
11.Menolak untuk menggantikan Tenaga ahli pengadaan barang dan jasa yang sedang bertugas, karen a diragukan bermasalah berdasarkan informasi yang beredar yang belum jelas kebenarannya. Etika Dasar (5) Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa membangun reputasi profesional berdasarkan prestasi dan bersaing secara adil dengan pihak lain.
6.Hindari loyalitas ganda dan praktek duplikasi bisnis (insider trading).
7.Memaharni rencana kerja dan tujuan serta operasional institusi pemberi kerja.
8.Hindari menggunakan informasi yang bersifat rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu yang merugikan pemberi kerja atau masyarakat.
9.Hindari menerima pekerjaan profesional di luar pekerjaan rutin yang merugikan pemberi kerja.
10.Hindari menggunakan fasilitas kerja atau properti riil atau properti intelektual milik pemberi kerja untuk kegiatan lain tanpa persetujuan.
11.Hindari konflik kepentingan dalarn melaksanakan tugas pengadaan dan melaporkan setiap kondisi yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan.
12.Mendiskusikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa bersarna rekan sekerja. 9 Pedoman praktek:
1.Mengembangkan keahlian dibidang lain dengan cara terlibat dalam praktek profesional, berpartisipasi dalam kursus, pendidikan berkelanjutan, seminar, memahami literatur teknis dan menghindari pertemuan profesional.
2.Menjalin kerjasama dengan ahli dibidang prefesi lain.
3.Mengembangkan pengetahuan pribadi. Etika Dasar (8) Tenaga Ahli pengadaan barang dan jasa mengembangkan diri dalam profesional bidang keilmuan lainnya. Pedoman praktek:
1.Aktif dalam praktek profesional, berpartisipasi dalam kursus dan pendidikan berkelanjutan, membaca literatur teknis dan menghindari pertemuan profesional dan seminar.
2.Mendorong staf dan mitra kerja untuk memiliki lisensi, bersertifikat dan terdaftar sebagai tenaga ahli pengadaan barang dan jasa.
3.Menghindari dan mempresentasikan makalah pada pertemuan masyarakat profesional.
4.Menjalin hubungan tenaga ahli pengadaan barang dan jasa dengan mitra kerja mengenai ketenagakerjaan, sistern penggajian dan tunjangan.
5.Memutahirkan pengetahuan tentang perkembangan dunia bisnis. Etika Dasar (7) Tenaga Ahli pengadaan barang dan jasa melanjutkan pengembangan profesional sepanjang karier dan memelihara keahlian khusus. Pedoman praktek:
1.Menegakkan kehormatan, integritas dan martabat profesi ahli pengadaan barang dan jasa.
2.Menghindari terlibat dalam praktek bisnis yang bersifat penipuan.
3.Melakukan kontrol pengeluaran uang secara jujur dan tidak memihak.
4.Menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
5.Menghindari segala bentuk praktek suap. Etika Dasar (6) Tenaga Ahli pengadaan barang dan jasa menegakkan dan meningkatkan kohormatan, integritas dan martabat profesi ahli pengadaan barang dan jasa, tanpa memberi toleransi kepada korupsi, kolusi dan nepotisme. 10 D DOMINGGUSMANDACAN CAP/TID GUBERNURPAPUABARAT, Kode Etik Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa merupakan amanat profesi yang harus dijaga agar martabat Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di masyarakat mendapat tempat yang terhormat dan mampu memberikan out come/hasil pengadaan yang diharapkan.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…