Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2019
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Ringkasan
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai kode etik tenaga ahli pengadaan barang dan jasa.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai kode etik tenaga ahli pengadaan barang dan jasa.
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Kode Etik Tenaga Ahli Pengadaan Baran dan Jasa; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pernbentukan, Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lemb¥an Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republikl Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018jPUU-Ij2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNUR TENTANG KODE ETIK TENAGA AHLIPENGADAANBARANGDANJASA. 8. 7. 6. 5. 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PehIbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu~ 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negafa Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repub1ikIndonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun IQO17 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Baran~/ Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 4. 4. 3. 2. Menetapkan Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai un sur penye1enggara pemerintah daerah yang memimpi~1pelaksanaan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan daerah otono;:J. Gubemur adalah Gubemur Papua ~arat. Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa o1eh kementerian/lembaga/perangkat Daerah yang dibiayai o1eh APBN/APBD 3 Pasru 5 Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
BAB II KODEETIK Pas~13 Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah meliputi:
BAB II
yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tenaga ahli barangj jasa adalah swaJelola pengadaan barangj jasa. Kode etik Tenaga ahli pengadaan barang dan jasa adalah pedoman profesional individu ahli pengadaan barang dan jasa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang meliputi perencanaan, analisis, penilaian evaluasi, pengambilan keputusan, jasa pendampingan, jasa konsultasi dan jasa lainnya yang terkait. 5. 6.
Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 4 BABIV SANKSI
Pasa18 Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas: I
(I) Pasat 7 Penegakan kode etik dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc. Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima)orang terdiri dari:
5 . HAMMAR,SH., M.Hum., MM ~ft-~MNA UTAMAMADYA :::--;'>~.""--- 9650818 199203 1 022 BERITADAERAHPROVINSI PAPUABARATTAHUN 2019 NOMOR 12. NATANIELD. MANDACAN CAP/TID SEKRETARIS DAERAHPROVINSI PAPUABARAT, Diundangkan di Manokwari pad a tanggal 14 Juni 2019 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR PAPUABARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 14 Juni 2019 Pasal 13 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasal 12
BABV PEMBINAAN perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik. 6 Pedoman praktek:
Etika Dasar (1) Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa rnenggunakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan secara terbuka, transparan, efisien, efektif, tidak diskriminatif, persaingan sehat, akuntabel dan kridibel untuk kepentingan dan kesejahteraan publik. Kode etik tenaga ahli pengadaan barang dan jasa merupakan pedoman profesional individu ahli pengadaan barang dan jasa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang dan jasa rneliputi perencanaan, analisis, penilaian evaluasi, pengarnbilan keputusan, jasa pendampingan, jasa konsultasi dan jasa lainnya yang terkait. Prinsip dasar kode etik tenaga ahli pengadaan barang dan jasa adalah untuk menegakkan integritas, kehormatan dan rnartabat profesi tenaga ahli pengadaan barang dan jasa meliputi:
KODEETIKTENAGAAHLIPENGADAANBARANGDANJASA LAMPIRAN PERATURANGUBERNURPAPUABARAT NOMOR12 TAHUN2019 TENTANGKODEETIKTENAGAAHLI PENGADAANBARANGDANJASA 7 Pedornan praktek:
Etika Dasar (4) Tenaga Ahli Pengadan Barang dan Jasa bekerja bagi pemberi kerja, kerabat kerja, klien dan masyarakat secara profesional, patuh dan taat asas serta menghindari konflik kepentingan.
Pedoman praktek:
Etika Dasar (3) Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa memberikan pendapat dan rnengeluarkan pernyataan publik secara obyektif,jujur, akuntabel dan kredibeL Pedoman praktek:
Etika Dasar (2) Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan, kaidah, kornpetensi dan kewenangan. 8 Pedoman praktek:
Etika Dasar (5) Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa membangun reputasi profesional berdasarkan prestasi dan bersaing secara adil dengan pihak lain.
9 Pedoman praktek:
Etika Dasar (8) Tenaga Ahli pengadaan barang dan jasa mengembangkan diri dalam profesional bidang keilmuan lainnya. Pedoman praktek:
Etika Dasar (7) Tenaga Ahli pengadaan barang dan jasa melanjutkan pengembangan profesional sepanjang karier dan memelihara keahlian khusus. Pedoman praktek:
Etika Dasar (6) Tenaga Ahli pengadaan barang dan jasa menegakkan dan meningkatkan kohormatan, integritas dan martabat profesi ahli pengadaan barang dan jasa, tanpa memberi toleransi kepada korupsi, kolusi dan nepotisme. 10 D DOMINGGUSMANDACAN CAP/TID GUBERNURPAPUABARAT, Kode Etik Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa merupakan amanat profesi yang harus dijaga agar martabat Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di masyarakat mendapat tempat yang terhormat dan mampu memberikan out come/hasil pengadaan yang diharapkan.
Membuka PDF…