DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai tata cara penjualan kendaraan dinas.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan kendaraan dinas perlu dilaksanakan secara efektif, efesien dan akuntabel;
b.bahwa memperhatikan nilai ekonomis dalam hal kendaraan tidak digunakan/ dimanfaatkan maka perlu pedoman tata cara penjualan kendaraan dinas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan; GUBERNURPAPUABARAT, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TATACARAPENJUALANKENDARAANDINAS TENTANG PERATURANGUBERNURPAPUABARAT NOMOR 12 TAHUN2021 GUBERNURPAPUABARAT SAllNAN Mengingat Menimbang Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negaraj Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610); Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai un sur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubemur Papua Barat.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Papua Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPBadalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
7.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku pembantu pengelola barang. BABI KETENTUANUMUM PERATURANGUBERNURTENTANGTATACARAPENJUALAN KENDARAANDINAS. Menetapkan MEMUTUSKAN:
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12.Peraturan Daerah Provinsi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 12);
8.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku Pengguna Barang.
9.Anggaran Pendapatan dan Be1anjaDaerah yang se1anjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
11.Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Provinsi Papua Barat yang digunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas, dan kendaraan dinas khusus / lapangan.
12.Kendaraan perorangan dinas adalah Kendaraan Dinas yang dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
13.Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
14.Kendaraan Operasional adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional, lapangan dan dan pelayanan umum.
15.Pemegang Kendaraan Dinas adalah pejabat atau staf yang menggunakan dan bertanggungjawab terhadap Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan yang dibuktikan dengan Keputusan Gubemur atau Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan Zatau Kuasa Pengguna Barang danj'atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
17.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
18.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 1g. Penilaian adalah proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan re1evan, dengan menggunakan metode atau teknis tertentu untuk memperoleh nilai Kendaraan Dinas.
20.Penilai adalah pihak yang me1akukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari Penilai Internal dan Penilai Eksternal.
21.Penilai Intemal adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Gubemur, diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk me1akukan penilaian secaraindependen.
22.Penilai Ekstemal adalah penilai selain penilai internal, yang mempunyai ijin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Kementrian Keuangan.
23.Lelang adalah penjualan penjualan Kendaraan Dinas yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis danlatau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang harus Pasa15

(1)Penjualan Kendaraan Dinas dilaksanakan melalui:
1. a.lelang; dan
2. b.tanpa lelang.
(2)Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh atau di hadapan pejabat lelang.
(3)Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

Pasal 4

Kendaraan Dinas dapat dijual, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.tidak digunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
b.telah terdapat barang pengganti.

Pasal 3

(1)Gubernur menetapkan golongan Kendaraan Dinas.
(2)Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
1. a.kendaraan perorangan dinas;
2. b.kendaraan jabatan dinas; dan
3. c.kendaraan dinas operasional.
(3)Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kendaraan bermotor yang digunakan oleh:
1. a.Gubernur;
2. b.Wakil Gubernur;
3. c.BupatijWalikota;
4. d.Wakil BupatijWakil Walikota; dan
5. e.Sekretaris Daerah Provinsi. BABII KENDARAANDINAS Pasal 2 Peraturan Gubemur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tertib administrasi dalam penjualan Kendaraan Dinas secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. dilakukan oleh pejabat lelang atau di hadapan pejabat lelang, yang didahului dengan upaya mengumpulkan peminat, baik melalui pengumuman lelang atau cara lainnya.
  1. 24.Pensiunan ASNadalah Aparatur Sipil Negara yang berhenti bekerja karena memasuki usia yang ditetapkan Pemerintah.
  2. 25.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

(1)Panitia Lelang dibentuk dengan Keputusan Gubemur.
(2)Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan bertugas melaksanakan pelelangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Lelang mempunyai fungsi:
1. a.pengumuman lelang pada pengumuman resmi Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
  1. 1.hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang terbatas dilaksanakan;
  2. 2.jenis dan jumlah;
  3. 3.spesifikasi kendaraan;
  4. 4.harga limit;
  5. 5.cara penawaran lelang; dan
  6. 6.jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli.
2. b.penelitianj pemeriksaan persyaratan administratif calon peserta lelang;
3. c.pelaksanaan koordinasi dengan atasan langsung dari masing-masing peserta lelang yang 1010sseleksi;
4. d.mengundang seluruh peserta lelang yang telah 1010sse1eksi untuk mengikuti lelang;
5. e.Panitia Lelang mengusu1kan calon pemenang kepada Gubemur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
6. a.kendaraan dinas jabatan; dan
7. b.kendaraan dinas operasional. kepadaDinasPerorangan

BAB III

LELANG Gubernurj Mantan Gubemur, Wakil Gubemur/Mantan Wakil Gubemur, dan Sekretaris Daerah dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara dan harus memenuhi persyaratan:

Pasal 11

(1)Kendaraan Perorangan Dinas yang telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun dapat dijual sebanyak 1 (satu) unit kepada GubernurfMantan Gubemur, Wakil Gubernur/Mantan Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah yang telah berakhir masa jabatannya.
(2)Permohonan penjualan kendaraan Pasall0 Penjualan Kendaraan Dinas dengan cara tanpa le1angdilakukan secara langsung oleh Panitia Penjualan yang ditetapkan oleh Gubemur untuk penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada GubernurfMantan Gubernur, Wakil Gubernury Mantan Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah yang telah berakhir mas a jabatannya.
1. a.KTPElektronik;
2. b.Nomor rekening; dan
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak.
4. f.penyusunan laporan hasil pelaksanaan lelang dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan Gubernur melalui Pengelola Barang.
5. g.berdasarkan Keputusan Pemenang Le1ang sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pemenang Lelang melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Panitia Lelang ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
6. h.penyerahaan Kendaraan Dinas kepada Pemenang Lelang dilaksanakan setelah pembayaran, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
(4)Berdasarkan bukti pembayaran dari pemenang le1ang, maka ditetapkan Keputusan Gubernur tentang pemenang lelang.

Pasal 13

Pelaksanaan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.pembentukan panitia penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan penjualan Kendaraan Dinas tanpa le1ang untuk Kendaraan Perorangan Dinas sebagai berikut:

a.Gubernur, Wakil Gubemur, Mantan Gubemur, Mantan Wakil Gubemur dan Sekretaris Daerah mengajukan permohonan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas dengan melampirkan: 1) surat permohonan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas kepada Gubemur; 2) surat pemyataan belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas di atas kertas bermaterai; dan 3) fotokopi Keputusan Pengangkatan dan Keputusan Pemberhentian sebagai GubemurjWakil Gubernur.
b.pengajuan permohonan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak serah terima jabatan; dan
c.dalam hal penyampaian permohonan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas melewatijangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut.
a.telah memiliki mas a kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat)tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara; dan
b.tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun.

(3)Permohonan penjualan kendaraan Perorangan Dinas kepada Mantan Gubemur dan Mantan Wakil Gubemur, dilaksanakan paling lama l(satu) tahun sejak berakhimya masa mantan Kepala Daerah yang bersangkutan dengan persyaratan:
1. a.telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhimya masa jabatan;
2. b.belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;
3. c.tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun; dan
4. d.tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 14

Dalam hal belum ada Kendaraan Dinas pengganti untuk Gubemur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik, penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

b.panitia penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertugas mengkaji dan meneliti usulan pembelian dari segi administratif, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, biaya operasional, persyaratan permohonan dan syarat lainnya yang dipandang perlu, serta hasilnya dimuat dalam Berita Acara;
c.hargajual kendaraan dinas ditentukan sebagai berikut:
1. 1.Kendaraan Perorangan Dinas yang telah berumur 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan dan
2. 2.Kendaraan Perorangan Dinas yang telah berumur lebih dari 7 (tujuh) tahun harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.
d.Keputusan Gubernur tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang memuat antara lain nama pembeli, data mengenai kendaraan, biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir dan jumlah harga yang harus dibayar;
e.dalam hal terdapat biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum perjanjian ditandatangani;
f.pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan :
1. 1.Pembayaran sekaligus bagi Gubernur, Wakil Gubemur, Mantan Gubernur, Mantan Wakil Gubernur; dan
2. 2.Pembayaran secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun bagi Sekretaris Daerah.
g.dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran, dibuat perjanjian angsuran Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oleh Pengelola Barang atas nama Gubernur dengan pihak pembeli;
h.dalam hal belum dilunasi, Kendaraan Perorangan Dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik Pemerintah Daerah;
1. 1.harga jual dan perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan disetor ke kas daerah; J. setelah harga jual Kendaraan Perorangan Dinas dilunasi, maka Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan dari Daftar barang inventaris Barang MilikDaerah; dan
k.berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf j, Pembeli Kendaraan Perorangan Dinas melakukan balik nama kendaraan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

(1)Penghapusan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dalam hal Kendaraan Dinas sudah tidak berada dalam Penguasaan Pengguna Barang.
(2)Penghapusan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 16

Penghapusan Kendaraan Dinas meliputi:

a.penghapusan dari daftar pengguna; dan
b.penghapusan dari daftar inventarisasi Barang Milik Daerah. BABVI PENGHAPUSAN Pasal 15

(1)Penilaian Kendaraan Dinas dalam rangka penjualan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur atau menggunakan Penilai.
(2)Penilaian Kendaraan Dinas oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh :
1. a.Penilai Pemerintah; atau
2. b.Penilai Publik
(3)Penilaian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan :
1. a.nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penilaian yang dilakukan oleh Penilai; atau
2. b.nilai taksiran, untuk penilaian yang dilakukan yang dilakukan oleh tim.
(4)Hasil penilaian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Gubemur. BABV PENILAIANDALAMRANGKAPENJUALAN Dr. AMMAR, S.H.,M.Hum.,M.M. ~~;:ISKl NA UTAMAMADYA NIP. 19650810 199203 1 022 M, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARATTAHUN 2021 NOMOR 12 NATANIELD. MANDACAN CAP/TID SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, Diundangkan di Manokwari pada tanggal 14 April 2021 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNUR- PAPUA BARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 14 April 2021 Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…