DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada: a. PNS dan CPNS; b. Gubemur dan Wakil Gubemur; c. Pimpinan dan Anggota DPRPB; d. Pimpinan clan Anggota MRPB; e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; f. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan g. PPPK. Tunjangan Hari Raya terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanGubernur tentang PetunjukTeknisPemberian TunjanganHariRayaDanGajiKetigaBelasYangBersumber DariAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahun2024; 1.Pasal 18 ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor45Tahun1999tentang Pembentukan ProvinsiIrian JayaTengah,ProvinsiIrian Jaya Barat, KabupatenPaniai,KabupatenMimika, Kabupaten PuncakJayaDanKotaSorong(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor173, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 3894)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang- UndangNomor5 Tahun2000tentang PerubahanAtas Undang-UndangNomor45Tahun1999tentang PembentukanProvinsiIrianJayaTengah, ProvinsiIrian JayaBarat,KabupatenPaniai,KabupatenMimika, KabupatenPuncakJayaDanKotaSorong(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2000Nomor72, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 3960); 3.Undang-UndangNomor21 Tahun2001tentang Otonomi KhususBagi ProvinsiPapua(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2001Nomor135,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4151) sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhir denganUndang-UndangNomor2 Tahun2021tentang PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor21 Tahun2001tentangOtonomi KhususBagi Provinsi Papua(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2021Nomor155,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6697); 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimana telahbeberapakalidiubahterakhir denganPeraturanPemerintahPenggantiUndang- UndangNomor2Tahun2022tentangCiptaKerja (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2022 Nomor238,LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2022Nomor238); 5.PeraturanPemerintahNomor14Tahun2024tentang PemberianTunjanganHarlRayaDanGajiKetigaBelas KepadaAparaturNegara,Pensiunan, PenerimaPensiun, DanPenerima TunjanganTahun2024(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2024Nomor50, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6911); 6.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentang PembentukanProdukHukumDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018tentang PerubahanAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80Tahun2015 tentang PembentukanProdukHukum Daerah(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2019 Nomor157); MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURANGUBERNURTENTANGTEKNISPEMBERIAN TUNJANGANHARiRAYADANGAJIKETIGABELASYANG BERSUMBERDARIANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUN2024. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanGubernuriniyangdimaksud dengan: 1.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraanurusanpemerintahanoleh PemerintahDaerahdanDewanPerwakilanRakyatPapuaBaratmenurut asasotonomidan tugas pembantuandenganprinsipotonomiseluas- luasnyadalamsistem danprinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesia sebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945. 2.PegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisingkatPNSadalahwarga negara Indonesiayang memenuhi syarat tertentu,diangkatsebagaiAparaturSipil Negarasecara tetapolehPejabatPembinaKepegawaian untuk menduduki jabatanpemerintahan. 3.PejabatNegara adalahGubernurdanWakilGubernur,serta.pejabat negaralainnyayang ditentukanoleh peraturan perundang-undangan,

4.AnggotaDewanPerwakilanRakyatPapuaBaratyangselanjutnya disebut AnggotaDPRPBadalahDewanPerwakilanRakyatDaerah Provinsi Papua Barat se bagai badanlegislatifDaerah Provinsi PapuaBarat.
5.Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disebut Anggota MRPB adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untukjangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan.
8.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.Gubemur dan Wakil Gubemur;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRPB;
4. d.Pimpinan clan Anggota MRPB;
5. e.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
6. f.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
7. g.PPPK.
(2)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB dan MRPB, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRPB dan MRPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRPB dan MRPB.
(4)Tunjangan Harl Raya dan gaji ketiga belas bagi:
1. a.pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.pegawai non Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah. Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(5)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(6)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara mutatis mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2024.

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 10 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 10), dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlak:u pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 18 Maret 2024 Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TTD ALI BAHAM TEMONGMERE Diundangkan di Manokwari pada tanggal 18 Maret 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT, CAP/TTD YACOB S. FONATABA BERITA DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 12 Salinan yang sah sesuai aslinya, ro Hukum Dorsinta R. L. Hutabar , S.H., M.M. Pembina Tingkat (IV /b) NIP. 1966070519 012002

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…